Honor Ngadat, Satpol PP Mengeluh
Honor dari Pemprov Bali sudah turun, namun tidak berani dibagikan secara tunai karena BPK rekomendasikan pembayaran via rekening ke masing-masing petugas jaga.
NEGARA, NusaBali
Anggota Satpol PP Pemkab Jembrana yang bertugas di Pos KTP Gilimanuk mengeluh karena dua bulan honornya ngadat. Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan di Pos KTP Gilimanuk sebanyak 27 orang. Honor yang mereka Rp 55 ribu per shift dengan masa kerja 12 jam. Rata-rata mereka mendapat tugas jaga 6 sampai 8 kali per bulan dengan honor Rp 330 ribu hingga Rp 440 ribu per orang per bulan.
Sumber NusaBali mengatakan, honor itu biasanya mereka sudah terima paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Namun sejak bulan Maret hingga pertengahan Mei ini honor belum cair. Dikatakan, honor yang ngadat itu bersumber dari Pemprov Bali. Honor itu dinilai kecil disbanding tanggungjawab pengawasan mencakup seluruh wilayah Bali. Apalagi, setiap terjadi permasalahan, seperti penduduk pendatang (duktang) lolos tanpa identitas maupun pungutan liar, petugas Satpol PP di Pos KTP Gilimanuk yang jadi sorotan utama. “PNS dan anggota TNI yang bertugas di Pos KTP Gilimanuk juga belum dapat honor. “Gaji kami kecil, honor tambahan yang kami harapkan malah ngadat,” ungkap sumber yang namanya tak mau dikorankan ini, Kamis (18/5).
Menurut sumber, mereka mendapatkan gaji dari Pemkab Jembrana sebesar Rp 998 ribu per bulan. Macetnya honor di Pos KTP Gilimanuk membuat mereka kelabakan. Terpaksa mereka ngutang agar tetap bisa kerja. Keterlamabatan honor ini sudah dipertanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jembrana, yang menjadi leading sector petugas gabungan di Pos KTP Gilimanuk. Keterangan yang ia dapatkan, honor dari Pemprov Bali sudah turun, namun belum bisa dicairkan karena sempat menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Saran BPK, honor itu harus ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing petugas jaga di Pos KTP Gilimanuk. “Masalahnya, anggota TNI dan Polri belum mau menyetor nomor rekening,” jelas sumber di lapangan. Jika anggota TNI dan Polri yang bertugas di Pos KTP tak mau setor nomor rekening, maka honor anggota Satpol PP terus ngadat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Jembrana, Ketut Wiaspada saat dikonfirmasi tidak membantah keadaan tersebut. Diterangkan, sebelumnya honor dari Pemprov Bali masuk ke APBD Jembrana ini, pembayaran kepada petugas secara tunai. Tetapi sistem tersebut tidak dibenarkan oleh BPK dan harus langsung disalurkan ke rekening masing-masing petugas jaga.
Dikatakan, petugas jaga di Pos KTP Gilimanuk tak hanya diisi Pemkab Jembrana, tetapi ada TNI dan Polisi. Wiaspada mengaku sudah berkali-kali bersurat ke pihak TNI dan Polri termasuk pemeberitahuan langsung dari pihak Pol PP, tetapi belum ada jawaban. “Kamu sudah bersurat hingga tiga kali,” katanya. Mengingat ada rekomendasi BPK untuk dibayar ke rekening petugas jaga, Badan Keuangan Setda Jembrana tak berani melabrak dengan pembayaran tunai. “Karena bersifat kolektif, satu saja belum setor nomor rekening, semua terhambat. Kalau saja semua sudah menyetorkan rekening, kemudian dibuatkan SK, honor sudah bisa dicairkan,” terangnya. *ode
Anggota Satpol PP Pemkab Jembrana yang bertugas di Pos KTP Gilimanuk mengeluh karena dua bulan honornya ngadat. Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan di Pos KTP Gilimanuk sebanyak 27 orang. Honor yang mereka Rp 55 ribu per shift dengan masa kerja 12 jam. Rata-rata mereka mendapat tugas jaga 6 sampai 8 kali per bulan dengan honor Rp 330 ribu hingga Rp 440 ribu per orang per bulan.
Sumber NusaBali mengatakan, honor itu biasanya mereka sudah terima paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Namun sejak bulan Maret hingga pertengahan Mei ini honor belum cair. Dikatakan, honor yang ngadat itu bersumber dari Pemprov Bali. Honor itu dinilai kecil disbanding tanggungjawab pengawasan mencakup seluruh wilayah Bali. Apalagi, setiap terjadi permasalahan, seperti penduduk pendatang (duktang) lolos tanpa identitas maupun pungutan liar, petugas Satpol PP di Pos KTP Gilimanuk yang jadi sorotan utama. “PNS dan anggota TNI yang bertugas di Pos KTP Gilimanuk juga belum dapat honor. “Gaji kami kecil, honor tambahan yang kami harapkan malah ngadat,” ungkap sumber yang namanya tak mau dikorankan ini, Kamis (18/5).
Menurut sumber, mereka mendapatkan gaji dari Pemkab Jembrana sebesar Rp 998 ribu per bulan. Macetnya honor di Pos KTP Gilimanuk membuat mereka kelabakan. Terpaksa mereka ngutang agar tetap bisa kerja. Keterlamabatan honor ini sudah dipertanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jembrana, yang menjadi leading sector petugas gabungan di Pos KTP Gilimanuk. Keterangan yang ia dapatkan, honor dari Pemprov Bali sudah turun, namun belum bisa dicairkan karena sempat menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Saran BPK, honor itu harus ditransfer langsung ke nomor rekening masing-masing petugas jaga di Pos KTP Gilimanuk. “Masalahnya, anggota TNI dan Polri belum mau menyetor nomor rekening,” jelas sumber di lapangan. Jika anggota TNI dan Polri yang bertugas di Pos KTP tak mau setor nomor rekening, maka honor anggota Satpol PP terus ngadat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Jembrana, Ketut Wiaspada saat dikonfirmasi tidak membantah keadaan tersebut. Diterangkan, sebelumnya honor dari Pemprov Bali masuk ke APBD Jembrana ini, pembayaran kepada petugas secara tunai. Tetapi sistem tersebut tidak dibenarkan oleh BPK dan harus langsung disalurkan ke rekening masing-masing petugas jaga.
Dikatakan, petugas jaga di Pos KTP Gilimanuk tak hanya diisi Pemkab Jembrana, tetapi ada TNI dan Polisi. Wiaspada mengaku sudah berkali-kali bersurat ke pihak TNI dan Polri termasuk pemeberitahuan langsung dari pihak Pol PP, tetapi belum ada jawaban. “Kamu sudah bersurat hingga tiga kali,” katanya. Mengingat ada rekomendasi BPK untuk dibayar ke rekening petugas jaga, Badan Keuangan Setda Jembrana tak berani melabrak dengan pembayaran tunai. “Karena bersifat kolektif, satu saja belum setor nomor rekening, semua terhambat. Kalau saja semua sudah menyetorkan rekening, kemudian dibuatkan SK, honor sudah bisa dicairkan,” terangnya. *ode
1
Komentar