nusabali

Tim Mabesad Pantau Reformasi Birokrasi di Kodam Udayana

  • www.nusabali.com-tim-mabesad-pantau-reformasi-birokrasi-di-kodam-udayana

DENPASAR, NusaBali
TIM kegiatan reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) ukur pelaksaan reformasi birokrasi di Kodam IX/Udayana, Rabu (30/11).

Tim yang diketuai oleh Kolonel Arm Budi Suwanto diterima langsung oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Sachono yang menggantikan Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Sonny Aprianto yang berhalangan hadir di Ruang Airlangga Makodam IX/Udayana, Denpasar.

Dalam sambutan Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto yang juga merupakan Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI AD yang dibacakan oleh Kolonel Budi program Reformasi Birokrasi TNI AD mengalami peningkatan yang signifikan. Guna mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Angkatan Darat, maka diadakan penilaian mandiri pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di tingkat Kotama.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mereviu kembali hasil penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Asesor Kotama dalam menilai pelaksanaan RB di Kotamanya, sehingga diperoleh informasi mengenai perkembangan dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan. “Mari kita wujudkan TNI AD yang lebih maju, modern, dan profesional, sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Wakasad dalam sambutannya.

Sementara Pangdam IX/Udayana, Mayjen Sonny Aprianto dalam sambutannya yang dibacakan Brigjen Sachonomenyampaikan bahwa program reformasi birokrasi TNI AD pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat dalam hubungan antar instansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme.

Reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu unit kerja, perlu dilaksanakan kegiatan PMPRB.

“PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh kementrian atau lembaga termasuk di dalamnya TNI,” ungkap Pangdam. *pol

Komentar