530 Warga Jembrana Ikuti Program G-to-G ke Korsel
MoU perlindungan PMI antara BP2MI dengan Pemkab Jembrana disertai penandatangan komitmen oleh para camat dan kepala desa/lurah adalah yang pertama di Indonesia.
NEGARA, NusaBali
Selama hampir setahun sejak Desember 2021 hingga November 2022 ini, pihak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memberangkatkan sebanyak 10.823 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam program Government to Government (G-to-G) ke Korea Selatan (Korsel). Dari jumlah tersebut, 530 orang di antaranya merupakan PMI asal Kabupaten Jembrana.
Hal tersebut disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, usai acara pelepasan 349 PMI program G to G Korea di Ballroom Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta, Senin (14/11). Hadir di acara tersebut, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Wanto Sugito, Komisaris PT PLN Eko Sulistyo, dan para kepala BP2MI provinsi se-Indonesia.
Menurut Benny Rhamdani, keberangkatan PMI melalui program G-to-G ke Korea Selatan ini, menjadi keberangkatan yang kesekian kalinya. Secara rinci, sebanyak 349 PMI yang diberangkatkan pada batch 92-93 kali ini, terdiri dari 264 orang PMI yang akan ditempatkan untuk sektor manufaktur dan 85 orang PMI sektor perikanan.
“Bila dihitung sejak 9 Desember 2021 hingga 14 November 2022, total PMI yang diberangkatkan ke Korea Selatan dalam program G-to-G sebanyak 10.823 orang. Khusus dari Kabupaten Jembrana sebanyak 530 orang,” ucap Benny.
Benny mengatakan, PMI saat akan bekerja ke luar negeri, layak dilepas oleh orang-orang penting di negara ini. Karena PMI adalah pahlawan devisa yang layak diberikan perlakuan terhormat oleh negara. Dia menilai pelepasan PMI ke luar negeri, pantas diberlakukan layaknya negara melepas kontingen olimpiade.
“Bedanya, kontingen olimpiade diutus oleh negara untuk bertarung dalam event kompetisi olahraga. Sedangkan para PMI diutus negara untuk bertarung dalam kompetisi global merebut peluang kerja di luar negeri, bertarung dengan negara-negara lain,” kata Benny.
Menurut Benny, melalui skema G-to-Go ini, menjadi optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal. Serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.
Terlepas dari itu, Benny mengapresiasi Pemkab Jembrana yang telah membuat komitmen terhadap perlindungan PMI, baik itu sebelum berangkat, saat bekerja, maupun setelah bekerja.
Menurutnya, MoU terkait perlindungan PMI antara pihak BP2MI dengan Pemkab Jembrana disertai penandatangan komitmen oleh para camat dan kepala desa/lurah se-Jembrana beberapa waktu lalu, adalah yang pertama di Indonesia.
“Ini menjadi yang pertama di Indonesia. Pemerintah daerah bersama jajaran pemerintahan kecamatan sampai yang paling bawah yakni di desa, berkomitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap PMI. Ini tentu sangat luar biasa sekali, apalagi kita dengar bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba juga telah menyiapkan anggaran yang besar untuk pelatihan bagi para PMI. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah betul-betul ada dan mendorong makin banyak lagi yang berminat menjadi PMI,” beber Benny.
Dalam acara pelepasan PMI tersebut, Bupati Tamba tidak sekadar hadir. Namun dalam acara tersebut, Bupati Tamba pun diberi kesempatan memberikan arahan kepada ratusan PMI yang akan berangkat ke Korsel.
Di hadapan para PMI yang berasal dari berbagai wilayah itu, Bupati Tamba mengatakan, Pemkab Jembrana saat ini termasuk daerah sedikit tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Untuk itu ke depannya, dirinya akan turut bergerak dan mendorong masyarakatnya guna mengikuti program kerja ke luar negeri ini.
“Di Kabupaten Jembrana ada 51 desa/kelurahan. Seandainya saja kami bisa memberangkatkan 20 orang (per desa/kelurahan) untuk bekerja ke luar negeri, dan mereka mampu mengirim uang Rp 10 juta tiap bulan ke keluarganya, maka akan ada Rp 200 juta uang yang terkirim ke desa. Dan itu akan menggerakkan ekonomi desa tersebut,” ujar Bupati Tamba.
Bupati Tamba menambahkan, anggaran untuk pelatihan PMI yang diadakan Pemkab Jembrana pada 2022 ini, mencapai sebesar Rp 1,4 miliar berupa 14 paket diklat dan 50 orang uji kompetensi. Dan di 2023 nanti, anggaran pelatihan kerja akan lebih besar, yakni Rp 1,8 miliar untuk 11 paket diklat dan 220 orang uji kompetensi.
“Di samping anggaran yang sudah disiapkan, saya juga berkomitmen untuk memprioritaskan warga dari KK kurang mampu untuk menjadi PMI. Jadi kita akan data dulu dari anak-anak tamatan SMA dari keluarga kurang mampu. Kemudian kita didik dan beri pelatihan dan selanjutnya kita berangkatkan. Sehingga sedikit demi sedikit angka kemiskinan di Jembrana bisa diturunkan,” tandas Bupati Tamba.
Bupati Tamba menekankan, untuk mengubah jalan hidup tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dirinya pun yakin dipilihnya menjadi PMI ini, adalah membawa misi besar untuk mengangkat derajat keluarga. Untuk itu, dirinya berpesan agar misi itu harus dipegang teguh.
“Jaga diri dengan baik. Bekerjalah tekun, harus disiplin di negara orang. Dan yang terpenting adalah tidak melupakan Tanah Air, Indonesia,” tegas Bupati Tamba. *ode
Hal tersebut disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani, usai acara pelepasan 349 PMI program G to G Korea di Ballroom Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta, Senin (14/11). Hadir di acara tersebut, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Wanto Sugito, Komisaris PT PLN Eko Sulistyo, dan para kepala BP2MI provinsi se-Indonesia.
Menurut Benny Rhamdani, keberangkatan PMI melalui program G-to-G ke Korea Selatan ini, menjadi keberangkatan yang kesekian kalinya. Secara rinci, sebanyak 349 PMI yang diberangkatkan pada batch 92-93 kali ini, terdiri dari 264 orang PMI yang akan ditempatkan untuk sektor manufaktur dan 85 orang PMI sektor perikanan.
“Bila dihitung sejak 9 Desember 2021 hingga 14 November 2022, total PMI yang diberangkatkan ke Korea Selatan dalam program G-to-G sebanyak 10.823 orang. Khusus dari Kabupaten Jembrana sebanyak 530 orang,” ucap Benny.
Benny mengatakan, PMI saat akan bekerja ke luar negeri, layak dilepas oleh orang-orang penting di negara ini. Karena PMI adalah pahlawan devisa yang layak diberikan perlakuan terhormat oleh negara. Dia menilai pelepasan PMI ke luar negeri, pantas diberlakukan layaknya negara melepas kontingen olimpiade.
“Bedanya, kontingen olimpiade diutus oleh negara untuk bertarung dalam event kompetisi olahraga. Sedangkan para PMI diutus negara untuk bertarung dalam kompetisi global merebut peluang kerja di luar negeri, bertarung dengan negara-negara lain,” kata Benny.
Menurut Benny, melalui skema G-to-Go ini, menjadi optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal. Serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.
Terlepas dari itu, Benny mengapresiasi Pemkab Jembrana yang telah membuat komitmen terhadap perlindungan PMI, baik itu sebelum berangkat, saat bekerja, maupun setelah bekerja.
Menurutnya, MoU terkait perlindungan PMI antara pihak BP2MI dengan Pemkab Jembrana disertai penandatangan komitmen oleh para camat dan kepala desa/lurah se-Jembrana beberapa waktu lalu, adalah yang pertama di Indonesia.
“Ini menjadi yang pertama di Indonesia. Pemerintah daerah bersama jajaran pemerintahan kecamatan sampai yang paling bawah yakni di desa, berkomitmen bersama untuk memberikan perlindungan terhadap PMI. Ini tentu sangat luar biasa sekali, apalagi kita dengar bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba juga telah menyiapkan anggaran yang besar untuk pelatihan bagi para PMI. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah betul-betul ada dan mendorong makin banyak lagi yang berminat menjadi PMI,” beber Benny.
Dalam acara pelepasan PMI tersebut, Bupati Tamba tidak sekadar hadir. Namun dalam acara tersebut, Bupati Tamba pun diberi kesempatan memberikan arahan kepada ratusan PMI yang akan berangkat ke Korsel.
Di hadapan para PMI yang berasal dari berbagai wilayah itu, Bupati Tamba mengatakan, Pemkab Jembrana saat ini termasuk daerah sedikit tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Bali. Untuk itu ke depannya, dirinya akan turut bergerak dan mendorong masyarakatnya guna mengikuti program kerja ke luar negeri ini.
“Di Kabupaten Jembrana ada 51 desa/kelurahan. Seandainya saja kami bisa memberangkatkan 20 orang (per desa/kelurahan) untuk bekerja ke luar negeri, dan mereka mampu mengirim uang Rp 10 juta tiap bulan ke keluarganya, maka akan ada Rp 200 juta uang yang terkirim ke desa. Dan itu akan menggerakkan ekonomi desa tersebut,” ujar Bupati Tamba.
Bupati Tamba menambahkan, anggaran untuk pelatihan PMI yang diadakan Pemkab Jembrana pada 2022 ini, mencapai sebesar Rp 1,4 miliar berupa 14 paket diklat dan 50 orang uji kompetensi. Dan di 2023 nanti, anggaran pelatihan kerja akan lebih besar, yakni Rp 1,8 miliar untuk 11 paket diklat dan 220 orang uji kompetensi.
“Di samping anggaran yang sudah disiapkan, saya juga berkomitmen untuk memprioritaskan warga dari KK kurang mampu untuk menjadi PMI. Jadi kita akan data dulu dari anak-anak tamatan SMA dari keluarga kurang mampu. Kemudian kita didik dan beri pelatihan dan selanjutnya kita berangkatkan. Sehingga sedikit demi sedikit angka kemiskinan di Jembrana bisa diturunkan,” tandas Bupati Tamba.
Bupati Tamba menekankan, untuk mengubah jalan hidup tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dirinya pun yakin dipilihnya menjadi PMI ini, adalah membawa misi besar untuk mengangkat derajat keluarga. Untuk itu, dirinya berpesan agar misi itu harus dipegang teguh.
“Jaga diri dengan baik. Bekerjalah tekun, harus disiplin di negara orang. Dan yang terpenting adalah tidak melupakan Tanah Air, Indonesia,” tegas Bupati Tamba. *ode
Komentar