Satgas PMK Nasional: Pencapaian Provinsi Bali Bisa Jadi Percontohan

JAKARTA, NusaBali.com – Segala proses dan pencapaian Provinsi Bali dalam menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain.

Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan PMK Nasional, Prof Wiku Adisasmito pada keterangan pers mengenai perkembangan penanganan PMK di Graha BNPB pada Jumat (11/11/2022) sore.

Per Kamis (10/11/2022), di Indonesia ada 26 provinsi dan 307 kabupaten/kota yang terdampak PMK. Dari 26 provinsi tersebut, 9 provinsi dan sebanyak 149 kabupaten/kota dinyatakan tidak ada penambahan kasus PMK.

Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang sudah menjadi zona hijau dan aman dari PMK. Percepatan pembebasan Bali dari ancaman virus PMK ini tidak terlepas dari Crash Program yang dimulai pada September 2022 lalu.

“Di tengah kondisi global yang tidak menentu, Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan kegiatan KTT G20 dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan memastikan keamanan tempat penyelenggaraan utama yaitu Provinsi Bali, termasuk satu di dalamnya adalah aman dari PMK,” ujar Prof Wiku.

Jaminan keamanan Provinsi Bali dari PMK ini dilakukan melalui Crash Program tersebut, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah, didukung akademisi, swasta, asosiasi peternak, dan lembaga terkait melakukan pengetatan dan percepatan prosedur penanganan PMK.

“Crash program ini tujuan utamanya adalah untuk mencapai herd immunity sebelum penyelenggaraan KTT G20, melalui vaksinasi bagi seluruh jenis ternak rentan PMK,” tegas Prof Wiku.

Ada lima prosedur yang dilakukan. Pertama adalah percepatan vaksinasi. Hasil dari langkah ini adalah sejak September lalu, pencapaian laju vaksinasi harian di Bali menembus angka 3 kali lipat lebih banyak dari pada periode sebelumnya. Hingga Jumat, capaian vaksinasi PMK di Bali sudah mencapai 73 persen populasi.

Langkah kedua adalah melakukan surveilans terhadap penyakit dan pembentukan antibodi pasca vaksinasi. Dari 446 spesimen darah ternak yang diambil, hasil menunjukkan bahwa 444 spesimen merupakan seropositive. Artinya hampir 99,5 persen ternak yang sudah divaksinasi telah membentuk antibodi terhadap virus serotype alias PMK.

Terakhir adalah pengetatan lalu lintas hewan rentan PMK dan produk hewan rentan PMK melalui aplikasi biosekuriti yang ketat di pintu masuk Bali. Setidaknya ada 4 titik posko pengamanan biosekuriti di Bali dan 2 lagi di provinsi yang berbatasan dengan Bali.

Keempat posko tersebut berada di Pelabuhan Gilimanuk, Padang Bai, Benoa, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sedangkan dua posko lain berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan Pelabuhan Lembar di Lombok. Keenam titik tersebut diawasi oleh Badan Karantina Pertanian dari Kementan, TNI, Polri, dan BPBD masing-masing daerah.

“Kolaborasi dan komitmen lintas sektoral dari pusat hingga daerah adalah kunci percepatan penanganan PMK di Bali. Saya berharap segala proses dan pencapaian Provinsi Bali dalam menangani PMK dapat menjadi percontohan bagi provinsi lainnya,” tandas Prof Wiku yang juga Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19. *rat