Dampak Banjir di Kabupaten Jembrana, Kerugian Infrastruktur Tembus Rp 52,355 M
Dari 39 infrastruktur yang rusak itu akibat diterjang banjir, 17 di antaranya merupakan kerusakan bendung beserta saluran jaringan irigasi.
NEGARA, NusaBali
Bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Jembrana pada Minggu (16/10) malam dan Senin (17/10) dinihari lalu, merusak berbagai infrastruktur umum. Dari hasil pendataan Pemkab Jembrana, tercatat ada 39 infrastruktur berupa jalan, jembatan, hingga bendung daerah irigasi yang rusak dengan total nilai kerugian mencapai Rp 52.355.000.000 atau Rp 52,355 miliar.
Sesuai data yang diterima NusaBali dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana, Selasa (1/11), dari 39 infrastruktur yang rusak itu, 17 di antaranya merupakan kerusakan bendung beserta saluran jaringan irigasi. Dari kerusakan 17 bendung daerah irigasi itu, diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar Rp 30.000.000.000 atau Rp 30 miliar.
Di samping itu, ada 9 infrastruktur jembatan yang putus ataupun rusak berat. Dari kerusakan 9 jembatan yang perlu ditangani dengan membangun jembatan baru itu, mengakibatkan kerugian sebesar Rp 19.400.000.000 atau Rp 19,4 miliar. Sementara kerusakan 13 infrastruktur lainnya, adalah kerusakan jalan dan jembatan dengan tingkat kerusakan ringan-sedang, dengan kerugian Rp 2.955.000.000 atau Rp 2,955 miliar.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra, mengatakan data kerusakan infrastruktur itu, adalah infrastruktur aset Pemkab Jembrana maupun Pemprov Bali. Penentuan nilai kerugian ataupun kebutuhan anggaran perbaikan sejumlah kerusakan infrastruktur itu, telah melalui kajian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Jembrana.
"Data ini di luar dari kerusakan infrastruktur wewenang pusat. Seperti kerusakan Jembatan Biluk Poh, dikaji langsung oleh BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional). Untuk memastikan data dan kerugian infrastruktur milik daerah ini, dikaji Dinas PU (PUPRPKP Jembrana),” ujar Agus Artana.
Menurut Agus Artana, untuk perbaikan kerusakan sejumlah infrastruktur tersebut, rencananya akan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali tahun 2023. Dokumen usulan perbaikan infrastruktur itu segera dibawa ke pemprov. "Harapan kita, usulan ini sudah bisa masuk di APBD Induk Bali 2023,” ucap Agus Artana.
Sambil menunggu bantuan perbaikan dari pemprov, kata Agus Artana, dari Pemkab Jembrana akan memanfaatkan sisa Biaya Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 untuk melakukan penanganan darurat di beberapa infrastruktur vital. Di antaranya adalah rencana perbaikan darurat di Jembatan Gelar, Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, dan Jembatan Sekar Kejula di Banjar Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo.
"Kemarin ada BTT Rp 3 miliar. Tetapi itu sudah kami pakai penanganan bencana. Apalagi sekarang ini kita juga masih status darurat bencana. Makanya sekarang masih dihitung berapa kebutuhan anggaran dan dipetakan jembatan mana yang paling perlu dibuatkan jembatan darurat,” ucap Agus Artana.
Dari rancangan sementara ini, kata Agus Artana, jembatan darurat yang akan dibangun di beberapa lokasi nanti, tidak bisa dilalui mobil ataupun kendaraan roda empat. Namun hanya bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. *ode
Sesuai data yang diterima NusaBali dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana, Selasa (1/11), dari 39 infrastruktur yang rusak itu, 17 di antaranya merupakan kerusakan bendung beserta saluran jaringan irigasi. Dari kerusakan 17 bendung daerah irigasi itu, diperkirakan menyebabkan kerugian sebesar Rp 30.000.000.000 atau Rp 30 miliar.
Di samping itu, ada 9 infrastruktur jembatan yang putus ataupun rusak berat. Dari kerusakan 9 jembatan yang perlu ditangani dengan membangun jembatan baru itu, mengakibatkan kerugian sebesar Rp 19.400.000.000 atau Rp 19,4 miliar. Sementara kerusakan 13 infrastruktur lainnya, adalah kerusakan jalan dan jembatan dengan tingkat kerusakan ringan-sedang, dengan kerugian Rp 2.955.000.000 atau Rp 2,955 miliar.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra, mengatakan data kerusakan infrastruktur itu, adalah infrastruktur aset Pemkab Jembrana maupun Pemprov Bali. Penentuan nilai kerugian ataupun kebutuhan anggaran perbaikan sejumlah kerusakan infrastruktur itu, telah melalui kajian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Jembrana.
"Data ini di luar dari kerusakan infrastruktur wewenang pusat. Seperti kerusakan Jembatan Biluk Poh, dikaji langsung oleh BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional). Untuk memastikan data dan kerugian infrastruktur milik daerah ini, dikaji Dinas PU (PUPRPKP Jembrana),” ujar Agus Artana.
Menurut Agus Artana, untuk perbaikan kerusakan sejumlah infrastruktur tersebut, rencananya akan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali tahun 2023. Dokumen usulan perbaikan infrastruktur itu segera dibawa ke pemprov. "Harapan kita, usulan ini sudah bisa masuk di APBD Induk Bali 2023,” ucap Agus Artana.
Sambil menunggu bantuan perbaikan dari pemprov, kata Agus Artana, dari Pemkab Jembrana akan memanfaatkan sisa Biaya Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 untuk melakukan penanganan darurat di beberapa infrastruktur vital. Di antaranya adalah rencana perbaikan darurat di Jembatan Gelar, Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, dan Jembatan Sekar Kejula di Banjar Sekar Kejula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo.
"Kemarin ada BTT Rp 3 miliar. Tetapi itu sudah kami pakai penanganan bencana. Apalagi sekarang ini kita juga masih status darurat bencana. Makanya sekarang masih dihitung berapa kebutuhan anggaran dan dipetakan jembatan mana yang paling perlu dibuatkan jembatan darurat,” ucap Agus Artana.
Dari rancangan sementara ini, kata Agus Artana, jembatan darurat yang akan dibangun di beberapa lokasi nanti, tidak bisa dilalui mobil ataupun kendaraan roda empat. Namun hanya bisa dilalui pejalan kaki dan sepeda motor. *ode
Komentar