Darurat Bencana Jembrana hingga Akhir Tahun

Darurat bencana yang awalnya ditetapkan selama 14 hari mulai Senin  (17/10) hingga Minggu (30/10), kini diperpanjang sampai akhir tahun per tanggal 31 Desember.  Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana I Putu Agus Artana Putra, Senin (31/10), mengatakan, keputusan memperpanjang status keadaan darurat bencana itu, mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, mempertimbangkan banyaknya masyarakat terdampak yang belum bisa pulih memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terutama masyarakat terdampak banjir bandang Sungai Biluk Poh di Lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring dan Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo.

Menurut Agus, saat ini ada sekitar 47 kepala keluarga (KK) korban banjir bandang Sungai Biluk Poh yang terpaksa mengungsi ke posko pengungsian maupun rumah kerabat terdekat. Hal itu pun karena ada yang rumahnya hilang diterjang banjir ataupun rusak berat. Termasuk ada beberapa rumah warga yang tertimbun lumpur maupun kayu material banjir.

"Yang kedua, kita pertimbangkan proses pembersihan rumah warga belum selesai. Butuh waktu untuk pembersihan. Apalagi yang tertimbun kayu di Biluk Poh Kangin. Itu kan tidak bisa kita langsung bersihkan dengan alat berat. Karena kalau dipaksakan pakai alat berat, bisa-bisa bangunan warga yang tertimbun makin rusak," ucap Agus Artana.

Pertimbangan ketiga, sambung Agus, berkaitan dengan cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, ancaman bencana masih menghantui para korban terdampak. "Ancaman bencana masih ada dalam beberapa bulan ini. Tiga itu yang menjadi pertimbangan utama sehingga keadaan darurat bencana diperpanjang sampai tanggal 31 Desember nanti," ujar Agus Artana.

Selama masa keadaan darurat bencana ini, kata Agus Artana, akan dilakukan langkah-langkah penyelamatan masyarakat. Khusunya menjamin pemenuhan dasar warga terdampak. "Terutama untuk makan mereka. Kita selamatkan manusianya. Selama status darurat bencana ini, ada jaminan untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dan semasih status darurat bencana ini, ada persediaan 100 ton beras di Bulog yang juga bisa kita pakai untuk kebutuhan warga terdampak. Tetapi kalau darurat bencana dicabut, persediaan bantuan beras itu tidak berlaku," ucap Agus Artana.

Di samping pemenuhan kebutuhan pokok warga terdampak, kata Agus Artana, selama masa keadaan darurat bencana ini, juga akan dilakukan penanganan darurat terhadap sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu itu. Terutama membangun jembatan darurat di beberapa titik  jembatan putus yang menjadi akses vital masyarakat.

"Nanti ada penanganan darurat. Namun disediakan skala prioritas. Mungkin mana yang menjadi akses jalan utama dan tidak ada jalur alternatif terdekat, itu yang akan dibuatkan jembatan darurat. Sekarang masih dikaji oleh Dinas PU berapa kira-kira butuh biaya, dan nanti akan disesuaikan dengan ketersediaan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) tahun 2022 ini," pungkas Agus Artana. *ode