nusabali

Bangli Bentuk Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

  • www.nusabali.com-bangli-bentuk-kelurahandesa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak

BANGLI, NusaBali
Serangkaian Bimbingan Teknis Pengembangan Kelurahan/ Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak  bagi Perempuan Perintis di Kabupaten Bangli, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menggelar ‘Dialog Pengembangan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak’, Jumat (29/10).

Dialog yang dilangsungkan di Museum Gunung Api Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.  "Kelurahan dan desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya bagi perempuan dan anak. Melindungi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak," tegas Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Bupati Sedana Arta mengatakan berbagai pembangunan sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah dilaksanakan di Kabupaten Bangli selama dua tahun kepemimpinannya, baik dalam bidang infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata, serta berbagai penyediaan layanan publik berbasis elektronik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

"Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan bentuk komitmen untuk terus berbenah, berlari mengejar ketertinggalan, menuju Bangli Era Baru yang segera kita wujudkan," ungkap bupati asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli ini.

Menurut Bupati Sedana Arta berbagai capaian penghargaan telah Bangli raih, salah satunya adalah predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat pratama untuk pertama kalinya di tahun 2021 sebagai program pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  Predikat ini tentu merupakan wujud kesungguhan dalam mengintegrasikan persamaan gender dan hak anak ke dalam tata kelola pemerintahan, yang tentu diawali dari tingkat kelurahan dan desa.

Sementara itu Bintang Puspayoga mengatakan jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa dukungan dari kementerian lembaga, begitu juga pemerintah daerah, gubernur, bupati dan walikota.  "Secara nasional apa yang menjadi arahan presiden, pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional," sebutnya.  Hal tersebut menjadi penting untuk membangun sumber daya perempuan dan anak, karena perempuan mengisi setengah populasi Indonesia dan anak mengisi sepertiga dari populasi Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Indra Gunawan, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Titi Eko, Rahayu berserta jajaran, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Direktur Institut Kapal Perempuan, Misiyah beserta Tim.

Hadir juga Kepala Pusat Studi Undiknas Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika, Ketua GOW Kabupaten Bangli Suciati Diar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangli Suardini Giri Putra, Ketua Gatriwara Kabupaten Bangli Ayu Sukma Suastika, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli  Ida Ayu Gede Yudi Sutha, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Camat Se-Kabupaten Bangli, Perbekel se-Kabupaten Bangli, peserta Bimtek dari TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bangli, Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bangli serta lainnya. *esa

Komentar