nusabali

Dua Bulan Menjabat, Hanura Evaluasi Penjabat Bupati Buleleng

  • www.nusabali.com-dua-bulan-menjabat-hanura-evaluasi-penjabat-bupati-buleleng

SINGARAJA, NusaBali.com - Hampir dua bulan menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Buleleng, Partai Hanura memberi apresiasi terhadap kepemimpinan I Ketut Lihadnyana yang dinilai memberi harapan dan warna baru bagi kabupaten di utara Pulau Dewata ini.

“Kami menaruh harapan banyak terhadap Penjabat Bupati yang akan memimpin hingga dua tahun ke depan. Beliau sudah dikenal sebagai  spesialis pejabat, di Kabupaten Badung juga punya pengalamanan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung di tahun 2020 lalu. Track record-nya yang baik memberi harapan besar bagi kami, apalagi beliau putra Buleleng,” kata Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng, Gede Wisnaya Wisna, Minggu (23/10/2022).

Sejauh ini, kata Wisnaya Wisna, kinerja Lihadnyana yang saat ini juga masih berstatus Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) Provinsi Bali,  sudah cukup baik. 

Utamanya komunikasi dengan DPRD Kabupaten Buleleng juga sangat cair, sehingga pembahasan berbagai problematika yang dihadapi Kabupaten Buleleng bisa berjalan lancar.

Wisnaya Wisna yang duduk di kursi dewan ini mencontohkan saat pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Jumat (9/9/2022).

“Beliau hadir langsung. Jadi tentunya bagi kami anggota DPRD memberi daya tarik tersendiri karena pembahasan KUA-PPAS Perubahan sangat penting dan krusial bagi Buleleng ke depannya,” puji politisi yang pernah mengabdi selama 16 tahun di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini.

KUA-PPAS, kata Wisnaya Wisna,  menjadi bahan kesepakatan antara Pemkab Buleleng dan DPRD Buleleng. Namun diperlukan pembahasan dan pengkajian lebih dalam. Pada poin inilah diperlukan top leader untuk memfinalisasi hasil pembahasan yang telah dilakukan.

“Kedatangan Pak Penjabat sebagai top leader, tentunya sebuah lompatan yang besar,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng ini.

Di sisi lain diakui oleh Wisnaya jika tak mudah memimpin Kabupaten Buleleng yang memiliki luasan terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Bali.

 “Buleleng adalah kabupaten yang berbeda, wilayahnya paling luas, mencapai 23% Bali, begitu juga jumlah penduduk terbesar mencapai 815 ribuan jiwa,” kata alumnus yang memperoleh gelar insinyur dari Insitut Teknologi Bandung (ITB) ini

Dari dua hal itu saja Wisnaya mengakui jika tugas pemimpin sudah kelihatan lumayan berat. “Yang ditinggalkan bupati lama tidak bisa dibilang tidak berhasil. Masalahnya pada kepemimpinan sebelumnya, terjadi pandemi Covid-19,” kata Wisnaya mengenang kepemimpinan Putu Agus Suradnyana dan I Nyoman Sutjidra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dua periode.

Hantaman Covid-19 ini tak ayal juga membuat angka kemiskinan di Buleleng membengkak. Data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng pada 2021 lalu mencapai 40.920 jiwa.

Jumlah itu setara dengan 6,12 persen dari penduduk Buleleng. Angka kemiskinan pada tahun 2021 bertambah 5.670 jiwa jika dibandingkan data kemiskinan pada tahun 2020 yang hanya 35.250 jiwa.

Begitu juga isu jaminan kesehatan di Buleleng yang sebelum pandemi sudah nyaris mendapat predikat UHC (Universal Health Coverage) kini mengendor.

“Persoalan yang dihadapi saat ini adalah masalah kesehatan. Pemda harus mendaftarkan cukup banyak warga mencapai 97 persen untuk bisa UHC. Hal ini tetap harus bisa dikejar Pemda supaya pelayanan kesehatan bisa diatasi sehingga tidak ada pemblokiran,” tutur Wisnaya.

Problematika lain yang menjadi tantangan besar Lihadnyana, kata Wisnaya, adalah persoalan anggaran belanja pegawai yang sangat besar. 

“Total mencapai Rp 42 miliar, padahal Buleleng tak bisa mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat untuk alokasi pegawai karena DAU kali ini lebih rendah dari belanja pegawai,” terang Wisnaya.

Jika tahun sebelumnya DAU yang lebih besar bisa dialokasikan untuk pembelanjaan pegawai, kini untuk menutup kekurangannya Pemda harus memiliki sumber selain APBD. 

“Hal ini  harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah sosial.Kami berharap Pj Bupati agar semangat mengabdi di Buleleng. Tentu saja komunikasi langsung harus ditingkatkan agar bisa memberikan aura baik  sehingga memudahkan mencari solusi bersama dewan,” tuntas  Wisnaya.


Komentar