Aktivis Lingkungan Ingatkan Dampak Lingkungan dan Krisis Iklim bagi Bali

DENPASAR,NusaBali.com - Aktivis lingkungan menyoroti kebijakan pembangunan di Bali yang berdampak bagi lingkungan. Selain itu krisis iklim yang melanda dunia bisa menyebabkan perubahan besar bagi Pulau Dewata dan berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakatnya.

Peringatan ini muncul menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah Bali, Senin (17/10/2022), dan menimbulkan 6 korban jiwa. 

"Sebab krisis iklim ini menyebabkan bencana, serta kami ingatkan efek ini juga terjadi karena kurang adanya kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan mitigasi bencana," kata Koordinator Divisi Advokasi Komite Kerja Advokasi Lingkungan (Kekal) Bali, Made Juli Untung Pratama dalam diskusi bertajuk 'Miniatur Krisis Iklim di Bali, Jelang G20 : Bagaimana Agenda Transisi Energi' di Kubu Kopi Denpasar, Jumat (21/10/2022).

Lebih lanjut Juli Untung mengingatkan juga dampak realisasi pembangunan mega proyek tol Denpasar - Gilimanuk serta Pembangunan Terminal LNG di Kawasan Mangrove. 

"Proyek tol ini menghabiskan lahan 480,58 hektare sawah, serta juga menggunakan lahan hutan lindung Bali Barat seluas 75,14 hektare dan 98 titik subak. Seharusnya Pemprov mengusahakan kebijakan untuk memenuhi ketentuan minimal 30 persen kawasan hutan harus terpenuhi," terang Juli Untung. 

Hal yang sama dengan rencana pembangunan terminal gas alam cair (LNG) di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai, Denpasar.

Juli Untung mengingatkan rencana pembangunan terminal tersebut akan mengeruk alur laut seluas 84,3 hektare, sehingga menimbulkan kerusakan terumbu karang seluas 5,2 hektare. 

Pada kesempatan yang sama aktivis lingkungan dari Finance Campaigner 350 Indonesia Suryadi Darmoko mengatakan, bencana yang terjadi di Bali merupakan kompilasi antara alih fungsi lahan serta cuaca ekstrem. Karena itu pendekatannya tidak bisa hanya bergantung pada kesadaran individu. Tapi, pendekatannya harus struktural. 

Selain itu Darmoko mengatakan krisis iklim terkhusus mengenai cuaca ekstrem ini memiliki hubungan erat dengan penggunaan energi kotor yang menyebabkan efek gas rumah kaca.

"Dampak lanjutannya adalah terjadi perubahan iklim yang memicu terjadinya krisis iklim, karena 64 persen pemanasan global disebabkan industri berbasis energi fosil, terutama pembangkit listrik berbahan fosil, dan saat ini yang terbesar batubara," jelasnya.

Karena itu, KTT G20 pada November mendatang, harusnya menjadi momen untuk negara-negara maju dalam mengambil langkah nyata untuk menekan emisi karbon, sebab 7 persen emosi karbon secara global disumbang oleh negara-negara yang ikut G20 ini. 

Darmoko menjelaskan menyangkut hal tersebut diperlukannya transisi energi, yang ke depannya haruslah mengarah pada penggunaan energi terbarukan.

"Serta prinsip energi terbarukan ini dalam prosesnya harus juga melibatkan semua pihak," tandasnya.

Sementara aktivis lingkungan dari Extinction Rebbelion Melisa Kowara mengatakan negara Indonesia kini sangat rentan terhadap krisis iklim.

"Di tanggal 9 Oktober 2022 dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada sekitar 160 orang meregang nyawa akibat bencana di Indonesia, yang mayoritasnya adalah akibat dari krisis iklim ini," jelas Melisa.

Dan krisis iklim yang meningkat selalu beriringan dengan bencana alam terkait, seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan sebagainya.

Melisa pun berpesan dengan situasi krisis iklim yang semakin memburuk, agar kebijakan-kebijakan ke depannya lebih mementingkan kemanusiaan bukan lagi keuntungan ekonomi semata.

"Kebijakan ke depannya mesti meletakkan keselamatan hidup masyarakatnya, dan mencari cara agar kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah ataupun forum seperti G20 nanti, benar benar bisa merefleksikan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan berbasis sumber, bukan lagi berbasis profit yang dikuasai oleh segelintir orang," pungkasnya.*aps