Gde Wisnaya Wisna: DAU Tak Bisa Diandalkan, Buleleng Bertumpu pada DAK

SINGARAJA, NusaBali.com – Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Buleleng akhirnya menjadi Rp 2,16 triliun lebih atau naik Rp 15 miliar lebih. Namun tingginga biaya belanja operasi yang mencapai 82,87% lebih masih menjadi sorotan.

“Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Buleleng 2022 menjadi Rp 2,16 triliun lebih. Dan sebanyak Rp 1,79 triliun lebih untuk biaya operasi,” sebut Gde Wisnaya Wisna, Juru Bicara Fraksi Hanura, dalam agenda  Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. di DPRD Buleleng, Kamis (22/9/2022). 

Catatan penting pun diutarakan oleh Wisnaya Wisna yang juga menggarisbawahi belanja pegawai sebesar Rp 925 miliar lebih. Angka ini disebutnya melebihi dana transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum)  sebesar Rp 890 miliar lebih.

Padahal beberapa tahun sebelumnya, DAU masih melebihi biaya belanja pegawai. “Itu berarti sekarang ini pemerintah harus berupaya mencari sumber-sumber pendapatan di luar transfer pusat untuk membiayai Belanja Pegawai yang mencapai Rp 35 miliar,” kata Wisnaya mewanti-wanti.

Ia pun mendorong agar laju kenaikan biaya belanja pegawai bisa direm, agar selisihnya tidak semakin membengkak lagi. 

“Jelas DAU tidak bisa diandalkan dalam membiayai program dan kegiatan,” imbuh Wisnaya yang juga Ketua DPC Partai Hanura Buleleng ini. 

Kondisi jomplang antara DAU dan Belanja Pegawai itu pula yang disebut Wisnaya membuat DAK (Dana Alokasi Khusus) menjadi tumpuan. 

“Padahal esensi DAK dimaksudkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pelengkap dan penunjang dari keseluruhan APBD,” kata Wisnaya.

Dari postur APBD, kata Wisnaya, terlihat angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipasang sangat lemah. Tahun ini prediksi PAD Rp 470 miliar lebih, sementara APBD Rp 2,16 triliun lebih. “Ini memperlihatkan porsi PAD dalam APBD  masih berkisar 21,7 %,” kalkulasi Wisnaya.

Fraksi Hanura pun menyarankan agar APBD lebih nyata dalam memberikan hasil output dan outcome. “Belanja Daerah harus lebih difokuskan. Jangan membuat program maupun kegiatan yang terlalu banyak,” pesan Wisnaya. 

Di luar catatan-catatan tersebut, Wisnaya selaku Juru Bicara Fraksi Hanura menyatakan  Raperda APBD Perubahan tahun 2022 telah memenuhi persyaratan, serta melewati pembahasan intensif antara pemerintah dan DPRD.

“Maka kami dari Fraksi Hanura dapat menyetujui penetapan Raperda APBD Perubahan ini menjadi Peraturan daerah,” tegas Wisnaya.