Baru Digulirkan Langsung Rontok

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto langsung menyebutkan tidak ada ‘Dewan Kolonel’ di Fraksi PDIP. Bahkan, Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget mengenai ‘Dewan Kolonel’ itu. Hal itu diungkapkan Hasto usai menjadi pembicara dalam Pendidikan Kader Pratama yang diinisiasi DPC PDIP Kota Tangerang Selatan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9). "Bahkan tadi pagi (kemarin,red) pun, Ibu Mega ketika melihat di running text, pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget. Kemudian, saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada itu (Dewan Kolonel,red),” kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/9).

Hasto mengaku, sudah berkoordinasi dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR, yakni Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Keduanya menyebut bahwa isu “Dewan Kolonel” hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang hingga ranting dan anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” ucap Hasto.

Hasto melanjutkan, Fraksi PDIP DPR RI adalah sebagai alat kelengkapan partai di dalam menjalankan tugas-tugas partai, dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan, agar platform partai dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hasto juga membantah, bahwa Puan menyetujuinya. Yang disetujui Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.

“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi, bahwa ‘Dewan Kolonel’ tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul. Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai Ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi ‘Dewan Kolonel’ tidak ada,” urai Hasto.

Saat ditanya apa langkah yang akan dilakukan dalam meluruskan isu ‘Dewan Kolonel’. Hasto menegaskan, tidak perlu diluruskan lantaran memang ‘Dewan Kolonel’ tidak ada.

"Ya karena (Dewan Kolonel, red) tidak ada, gimana mau dibelokkan, mau diluruskan? Jadi sikap partai sangat jelas dan kemudian saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi, bahwa fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak ada yang namanya ‘Dewan Kolonel’. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” papar Hasto.

Dilanjutkan Hasto, pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah agar seluruh kader berdisiplin. Apalagi terkait dengan capres dan cawapres, dinamikanya sangat kuat. Oleh karena itu, Megawati selalu mengingatkan, berpolitik harus melihat konteks. Konteks saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat.

Apalagi, situasi belum pulih akibat pandemi. Lalu disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM. "Jadi fokus seluruh kader partai di situ, menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positifnya untuk kemajuan bangsa,” ucap Hasto. *k22