Dewan Usul Pengadaan Laptop
"Ini juga mewujudkan efisiensi dan transparansi. Tidak ada lagi di ruang komisi ada dokumen menumpuk, ujungnya ke loak, padahal itu disiapkan dengan APBD miliaran"
SINGARAJA, NusaBali
DPRD Buleleng mendorong Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk beralih dalam penyiapan dokumen fisik (kertas) menjadi dokumen digital. Dewan pun mengusulkan pengadaan laptop untuk mendukung hal tersebut. Pengalihan dokumen ke digital ini dinilai lebih efektif dan efisien menekan anggaran.
Usulan itu disampaikan oleh Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa saat rapat gabungan pekan lalu. Menurutnya, dokumen fisik terkait pembahasan APBD dan dokumen pemerintahan selama ini, menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Bahkan untuk penyiapan dokumen yang akan dibahas bersama eksekutif dan legislatif itu bernilai miliaran.
Sedangkan setelah dibagikan ke masing-masing komisi dan anggota dewan, tidak semua tersentuh dan terbaca. Bahkan ujung-ujungnya berakhir menjadi rombengan dan dijual perkilo.
“Dokumen pembahasan APBD ini tebalnya tiga ratus lembar, saat dibuka susah dibaca karena tulisannya kecil. Saat pakai kaca mata keburu mata lelah sehingga tidak habis dibaca. Kasian juga kadang ada yang sama sekali tidak tersentuh oleh oknum teman, karena tidak semua teman-teman di dewan suka membaca,” kata Mangku Budiasa, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Dia pun mengusulkan agar dalam penyiapan dokumen pembahasan APBD dan dokumen lainnya, Pemkab beralih ke sistem digital. “Ini juga mewujudkan efisiensi dan transparansi. Tidak ada lagi di ruang komisi ada dokumen menumpuk, ujungnya ke loak, padahal itu disiapkan dengan APBD miliaran,” imbuh dia.
Politisi asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini pun mengusulkan, agar anggota pengadaan dokumen rapat itu dialihkan ke pengadaan laptop anggota DPRD Buleleng. Sehingga dokumen yang akan dibahas tinggal di share saja dan dapat diakses di laptop masing-masing.
“Saya rasa ini lebih efektif di tengah situasi APBD saat ini. Masalah kemampuan penggunaan di anggota ya mau tidak mau harus bisa,” papar Mangku Budiasa.*k23
Usulan itu disampaikan oleh Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa saat rapat gabungan pekan lalu. Menurutnya, dokumen fisik terkait pembahasan APBD dan dokumen pemerintahan selama ini, menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Bahkan untuk penyiapan dokumen yang akan dibahas bersama eksekutif dan legislatif itu bernilai miliaran.
Sedangkan setelah dibagikan ke masing-masing komisi dan anggota dewan, tidak semua tersentuh dan terbaca. Bahkan ujung-ujungnya berakhir menjadi rombengan dan dijual perkilo.
“Dokumen pembahasan APBD ini tebalnya tiga ratus lembar, saat dibuka susah dibaca karena tulisannya kecil. Saat pakai kaca mata keburu mata lelah sehingga tidak habis dibaca. Kasian juga kadang ada yang sama sekali tidak tersentuh oleh oknum teman, karena tidak semua teman-teman di dewan suka membaca,” kata Mangku Budiasa, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng ini.
Dia pun mengusulkan agar dalam penyiapan dokumen pembahasan APBD dan dokumen lainnya, Pemkab beralih ke sistem digital. “Ini juga mewujudkan efisiensi dan transparansi. Tidak ada lagi di ruang komisi ada dokumen menumpuk, ujungnya ke loak, padahal itu disiapkan dengan APBD miliaran,” imbuh dia.
Politisi asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini pun mengusulkan, agar anggota pengadaan dokumen rapat itu dialihkan ke pengadaan laptop anggota DPRD Buleleng. Sehingga dokumen yang akan dibahas tinggal di share saja dan dapat diakses di laptop masing-masing.
“Saya rasa ini lebih efektif di tengah situasi APBD saat ini. Masalah kemampuan penggunaan di anggota ya mau tidak mau harus bisa,” papar Mangku Budiasa.*k23
Komentar