Pemilu 2024 dengan KBS

Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaranya diminta intensifkan koordinasi dengan stakeholder terkait, supaya perhelatan politik di Pulau Dewata berjalan aman.  “Mengingat tahun depan (tahun 2023, red) sudah memasuki tahun politik, untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pemilu Serentak di tahun 2024, kami mengingatkan Pemprov Bali lebih fokus mempersiapkan Pemilu 2024,” ujar Koordinator Pembahas Ranperda Perubahan APBD Semesta Berencana 2022 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah, Gede Kusuma Putra, saat penyampaian laporan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Jumat (16/9) siang.

Dalam sidang paripurna yang dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster tersebut, Kusuma Putra mengingatkan, Pemprov Bali harus menata serta melakukan koordinasi dengan institusi-institusi terkait. Supaya perhelatan politik di tahun 2024 tersebut terselenggara dengan KBS. “KBS yang kami maksud,  K adalah keamanan terjaga, B adalah berlangsungnya luber dan jurdil, S adalah sukses (S) perhelatannya,” urai politisi asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ini.

Terlebih lagi, kata Kusuma Putra, dalam waktu dekat di Bali akan ada perhelatan international, yang sekaligus mempertaruhkan nama Bali dan sektor pariwisatanya kedepan, yakni KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G20 di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Oktober 2022 mendatang. “Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan KTT G20 mendatang akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Bali, karenanya tidak berlebihan kalau kami menghimbau kepada seluruh lapisan/elemen masyarakat Bali untuk stay cool, stay calm,” ujar Kusuma Putra.

Sementara 5 Ranperda telah dituntaskan DPRD Bali. Selanjutnya 5 Ranperda yang dilaporkan masing-masing kelompok pembahas, akan maju ke Mendagri untuk proses fasilitasi dan evaluasi. Gubernur Koster dalam penyampaian pendapat akhir Gubernur Bali terhadap 5 Ranperda yang dituntaskan dewan menyampaikan apresiasinya kepada pihak legislatif.  Kata Koster, pandangan, pendapat, dan saran serta masukan, melalui dialog alot serta diskusi, tanya-jawab, saling tukar informasi serta proses klarifikasi, telah dihasilkan selama proses pembahasan.

“Ranperda ini akan saya sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses fasilitasi dan evaluasi,” ujar politisi asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ini.

Koster berharap dalam proses fasilitasi dan evaluasi dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam pembahasannya di Kementerian Dalam Negeri, sehingga 5 Ranperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk dapat mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.*nat