Pemuda Bali yang 'Telantar' di Dubai Segera Dipulangkan
DENPASAR, NusaBali
Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali berkoordinasi dengan UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Bali, menyebut bahwa pemuda asal Bali yang dikabarkan ‘telantar’ di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), segera dipulangkan ke Pulau Dewata.
Sebelumnya dikabarkan di media sosial pada Selasa (6/9), sebanyak 13 pemuda Bali telantar di Dubai. Setelah ditelusuri, ternyata pemuda asal Bali berjumlah 9 orang, sedangkan 4 orang lainnya merupakan WNI dari berbagai daerah di luar Bali. Keberangkatan 9 pemuda Bali dengan 4 pemuda dari daerah lain tersebut juga terpisah, baik waktu maupun agen yang memberangkatkan. Diketahui, 4 pemuda lainnya diberangkatkan agen di luar Bali.
“Ternyata dari 13 itu hanya 9 orang kelahiran Bali, sisanya dari beberapa daerah lain,” kata Kadisnaker ESDM Bali Ida Bagus Ngurah Arda, Sabtu (10/9).
Gus Arda melanjutkan, dari 9 pemuda Bali, 1 orang sudah mendapatkan pekerjaan di Dubai, dan tidak berencana ikut dipulangkan dalam waktu dekat bersama 8 orang pemuda lainnya. Untuk proses kepulangan, salah seorang perwakilan dari delapan orang itu, saat ini sedang mengurus exit permit di kantor Imigrasi UEA.
Dikatakannya, pihak perusahaan (PT Reka) yang memberangkatkan mereka sebelumnya menyatakan siap membiayai kepulangan 8 orang pemuda Bali tersebut. Termasuk biaya penginapan sambil menunggu proses pemulangan. Pihak PT Reka, menurut Gus Arda, juga beberapa kali mengirim biaya konsumsi (biaya hidup sehari-hari).
Gus Arda mengungkapkan para pemuda Bali tersebut sebenarnya sudah sempat bekerja di Dubai, namun kemungkinan karena kontrak habis akhirnya hidup mereka tidak menentu di sana.
“Ini yang sedang kita telusuri sekarang. Kita sedang menghubungi yang bersangkutan (pemuda Bali). Ini kan baru penjelasan dari perusahaan yang merekrut dan memberangkatkan,” ujar Gus Arda.
Gus Arda menuturkan sebelum adanya kabar pemuda Bali telantar di Dubai, ternyata pihak Atase Ketenagakerjaan dan KBRI di Dubai sudah sempat melakukan mediasi antara pihak pemuda Bali dengan perusahaan yang memberangkatkan, termasuk agen yang menjanjikan pekerjaan di Dubai, pada 1 September 2022 lalu.
Dikatakan, keberangkatan pemuda Bali menggunakan visa wisata dan perusahaan yang memberangkatkan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alih daya (outsourcing).
Gus Arda mengaku akan mempelajari lebih dalam dokumen-dokumen dalam proses keberangkatan pemuda Bali supaya ada bukti yang lebih jelas.
Terpisah, Kepala UPT BP2MI Bali Anak Agung Gde Indra Hardiawan, membenarkan jika 8 pemuda Bali sedang dalam proses mengurus kepulangan (exit permit) dan 1 orang memilih bekerja di Dubai karena sudah mendapatkan pekerjaan.
Saat ini kondisi pemuda Bali di Dubai dalam kondisi baik dan aman. Mereka tinggal di penginapan dalam pendampingan KBRI.
Dia kembali menegaskan, berdasarkan penelusuran BP2MI Bali, dokumen keberangkatan pemuda Bali ke Dubai dengan tujuan melakukan magang (internship). Sehingga status mereka sejatinya bukan PMI (Pekerja Migran Indonesia). “Setelah ditelusuri ternyata memang yang bersangkutan mengikuti program internship,” kata Agung Hardiawan.
Meski bukan berstatus PMI, BP2MI selaku lembaga yang diberikan tanggungjawab oleh pemerintah dalam pelindungan PMI, tidak akan lepas tangan begitu saja. Selain melakukan klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan yang memberangkatkan (PT Reka), Agung Hardiawan mengaku juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak KBRI di Dubai. “Mereka (KBRI di Dubai) sudah tahu, pengurusan exit permit ini perlu waktu sekitar seminggu,” ungkapnya. *cr78
“Ternyata dari 13 itu hanya 9 orang kelahiran Bali, sisanya dari beberapa daerah lain,” kata Kadisnaker ESDM Bali Ida Bagus Ngurah Arda, Sabtu (10/9).
Gus Arda melanjutkan, dari 9 pemuda Bali, 1 orang sudah mendapatkan pekerjaan di Dubai, dan tidak berencana ikut dipulangkan dalam waktu dekat bersama 8 orang pemuda lainnya. Untuk proses kepulangan, salah seorang perwakilan dari delapan orang itu, saat ini sedang mengurus exit permit di kantor Imigrasi UEA.
Dikatakannya, pihak perusahaan (PT Reka) yang memberangkatkan mereka sebelumnya menyatakan siap membiayai kepulangan 8 orang pemuda Bali tersebut. Termasuk biaya penginapan sambil menunggu proses pemulangan. Pihak PT Reka, menurut Gus Arda, juga beberapa kali mengirim biaya konsumsi (biaya hidup sehari-hari).
Gus Arda mengungkapkan para pemuda Bali tersebut sebenarnya sudah sempat bekerja di Dubai, namun kemungkinan karena kontrak habis akhirnya hidup mereka tidak menentu di sana.
“Ini yang sedang kita telusuri sekarang. Kita sedang menghubungi yang bersangkutan (pemuda Bali). Ini kan baru penjelasan dari perusahaan yang merekrut dan memberangkatkan,” ujar Gus Arda.
Gus Arda menuturkan sebelum adanya kabar pemuda Bali telantar di Dubai, ternyata pihak Atase Ketenagakerjaan dan KBRI di Dubai sudah sempat melakukan mediasi antara pihak pemuda Bali dengan perusahaan yang memberangkatkan, termasuk agen yang menjanjikan pekerjaan di Dubai, pada 1 September 2022 lalu.
Dikatakan, keberangkatan pemuda Bali menggunakan visa wisata dan perusahaan yang memberangkatkan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alih daya (outsourcing).
Gus Arda mengaku akan mempelajari lebih dalam dokumen-dokumen dalam proses keberangkatan pemuda Bali supaya ada bukti yang lebih jelas.
Terpisah, Kepala UPT BP2MI Bali Anak Agung Gde Indra Hardiawan, membenarkan jika 8 pemuda Bali sedang dalam proses mengurus kepulangan (exit permit) dan 1 orang memilih bekerja di Dubai karena sudah mendapatkan pekerjaan.
Saat ini kondisi pemuda Bali di Dubai dalam kondisi baik dan aman. Mereka tinggal di penginapan dalam pendampingan KBRI.
Dia kembali menegaskan, berdasarkan penelusuran BP2MI Bali, dokumen keberangkatan pemuda Bali ke Dubai dengan tujuan melakukan magang (internship). Sehingga status mereka sejatinya bukan PMI (Pekerja Migran Indonesia). “Setelah ditelusuri ternyata memang yang bersangkutan mengikuti program internship,” kata Agung Hardiawan.
Meski bukan berstatus PMI, BP2MI selaku lembaga yang diberikan tanggungjawab oleh pemerintah dalam pelindungan PMI, tidak akan lepas tangan begitu saja. Selain melakukan klarifikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan yang memberangkatkan (PT Reka), Agung Hardiawan mengaku juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak KBRI di Dubai. “Mereka (KBRI di Dubai) sudah tahu, pengurusan exit permit ini perlu waktu sekitar seminggu,” ungkapnya. *cr78
Komentar