Soroti Kondisi Puskesmas, Rujukan, dan Layanan RS
Komisi IV DPRD Tabanan Kunjungan Lapangan
Komisi IV DPRD Tabanan menyoroti ketimpangan kondisi bangunan Puskesmas Tabanan II dan I, rujukan pasien yang cenderung memilih RS swasta.
TABANAN, NusaBali
Komisi IV DPRD Tabanan melaksanakan kunjungan lapangan ke Puskesmas Tabanan I, Rabu (31/8). Kunjungan ini menindaklanjuti rapat kerja dengan Dinas Kesehatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu terkait progres kinerja di Dinas Kesehatan.
Dalam kunjungan lapangan ini ada sejumlah hal yang disoroti, antara lain, ketimpangan pembangunan puskesmas, layanan rujukan, hingga peningkatan pelayanan di rumah sakit daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, mengatakan kunjungan lapangan yang dilakukan tersebut sebagai upaya pengawasan dalam meningkatkan kinerja di Dinas Kesehatan.
Selain itu, menurut Wastana, berdasar hasil rapat yang dilakukan belum lama ini, banyak hal yang perlu disikapi dengan maksimal. Seperti pembangunan puskesmas di Tabanan wajib dibuatkan fasilitas merata. Karena hasil dari turun ke lapangan, ternyata Puskesmas Tabanan II bangunannya hampir jebol. “Sedangkan di Puskesmas Tabanan I ini fasilitasnya bagus. Kita minta puskesmas yang lain biar sama seperti di Puskesmas Tabanan I,” tandas Wastana.
Menurutnya, puskesmas ini adalah fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Jangan sampai fasilitas tidak bagus, sehingga memberikan pelayanan yang tidak maksimal.
“Puskesmas Tabanan II ini gagal dapat DAK, awalnya sudah masuk di data, namun tidak dapat, hanya Puskesmas Tabanan I saja yang mendapat DAK Rp 1,3 miliar,” kata Wastana.
Selain fasilitas kesehatan, yang perlu disikapi secara maksimal adalah masalah rujukan. Wastana meminta jangan sampai rujukan ini seluruhnya lari ke rumah swasta, sementara rumah sakit daerah tidak mendapat rujukan. Pihaknya pun tak ingin masalah rujukan ini dijadikan ajang untuk berbisnis mendapatkan fee. “Kita tidak ingin adanya permainan kotor itu, makanya kami melakukan fungsi pengawasan dengan turun mengecek ke lapangan,” ucap Wastana.
Dengan kondisi itu, pihaknya pun sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk mengawasi dan mengatur kinerja dengan baik. Dari segi pembangunan infrastruktur, harus dilakukan pendataan baik yang rusak ringan, sedang, dan berat sehingga bisa melakukan kebijakan perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakan. “Kalau sudah didata bisa melakukan kebijakan, yang mana harus dikerjakan sesuai skala prioritas,” jelas politisi PDIP asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, ini.
Sementara terkait dengan masalah rujukan, rumah sakit daerah RSUD Tabanan dan RS Nyitdah harus berbenah. Jangan sampai alat rusak sehingga menyebabkan masyarakat enggan berobat ke rumah sakit daerah. “Sekarang CT Scan RSUD rusak dan sedikitnya kita memiliki dokter spesialis urologi. Nah ini harus segera diatasi. Jangan sampai orang yang akan operasi antre menunggu sampai 4 bulan,” tegas Wastana.
Terkait hal-hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr Nyoman Susila mengakui memang Puskesmas Tabanan II perlu segera diperbaiki. Sudah diusulkan untuk mendapat bantuan perbaikan lewat DAK, diharapkan pada 2024 bisa terealisasi. “Kita akan maksimalkan untuk pemerataan mendapat bantuan,” ujarnya.
Sementara terkait dengan rujukan ini, RSUD Nyitdah sudah lengkap pelayanannya. Jadi masyarakat yang ingin berobat sudah bisa. “Masalah rujukan ini itu pilihan dua pihak, antara dokter dan pasien. Kalau pasien memilih ke swasta berarti layanan di RS Nyitdah belum diketahui,” tandas dr Susila. *des
Dalam kunjungan lapangan ini ada sejumlah hal yang disoroti, antara lain, ketimpangan pembangunan puskesmas, layanan rujukan, hingga peningkatan pelayanan di rumah sakit daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, mengatakan kunjungan lapangan yang dilakukan tersebut sebagai upaya pengawasan dalam meningkatkan kinerja di Dinas Kesehatan.
Selain itu, menurut Wastana, berdasar hasil rapat yang dilakukan belum lama ini, banyak hal yang perlu disikapi dengan maksimal. Seperti pembangunan puskesmas di Tabanan wajib dibuatkan fasilitas merata. Karena hasil dari turun ke lapangan, ternyata Puskesmas Tabanan II bangunannya hampir jebol. “Sedangkan di Puskesmas Tabanan I ini fasilitasnya bagus. Kita minta puskesmas yang lain biar sama seperti di Puskesmas Tabanan I,” tandas Wastana.
Menurutnya, puskesmas ini adalah fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Jangan sampai fasilitas tidak bagus, sehingga memberikan pelayanan yang tidak maksimal.
“Puskesmas Tabanan II ini gagal dapat DAK, awalnya sudah masuk di data, namun tidak dapat, hanya Puskesmas Tabanan I saja yang mendapat DAK Rp 1,3 miliar,” kata Wastana.
Selain fasilitas kesehatan, yang perlu disikapi secara maksimal adalah masalah rujukan. Wastana meminta jangan sampai rujukan ini seluruhnya lari ke rumah swasta, sementara rumah sakit daerah tidak mendapat rujukan. Pihaknya pun tak ingin masalah rujukan ini dijadikan ajang untuk berbisnis mendapatkan fee. “Kita tidak ingin adanya permainan kotor itu, makanya kami melakukan fungsi pengawasan dengan turun mengecek ke lapangan,” ucap Wastana.
Dengan kondisi itu, pihaknya pun sudah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk mengawasi dan mengatur kinerja dengan baik. Dari segi pembangunan infrastruktur, harus dilakukan pendataan baik yang rusak ringan, sedang, dan berat sehingga bisa melakukan kebijakan perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakan. “Kalau sudah didata bisa melakukan kebijakan, yang mana harus dikerjakan sesuai skala prioritas,” jelas politisi PDIP asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, ini.
Sementara terkait dengan masalah rujukan, rumah sakit daerah RSUD Tabanan dan RS Nyitdah harus berbenah. Jangan sampai alat rusak sehingga menyebabkan masyarakat enggan berobat ke rumah sakit daerah. “Sekarang CT Scan RSUD rusak dan sedikitnya kita memiliki dokter spesialis urologi. Nah ini harus segera diatasi. Jangan sampai orang yang akan operasi antre menunggu sampai 4 bulan,” tegas Wastana.
Terkait hal-hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr Nyoman Susila mengakui memang Puskesmas Tabanan II perlu segera diperbaiki. Sudah diusulkan untuk mendapat bantuan perbaikan lewat DAK, diharapkan pada 2024 bisa terealisasi. “Kita akan maksimalkan untuk pemerataan mendapat bantuan,” ujarnya.
Sementara terkait dengan rujukan ini, RSUD Nyitdah sudah lengkap pelayanannya. Jadi masyarakat yang ingin berobat sudah bisa. “Masalah rujukan ini itu pilihan dua pihak, antara dokter dan pasien. Kalau pasien memilih ke swasta berarti layanan di RS Nyitdah belum diketahui,” tandas dr Susila. *des
Komentar