Masyarakat Badung Diminta Jangan Malas demi Kembangkan UMKM

MANGUPURA, NusaBali.com – Ketua DRPD Kabupaten Badung I Putu Parwata Maelea Kusuma meminta masyarakat Badung untuk tidak malas mengembangkan diri guna membantu pembinaan inovasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun Kabupaten Badung menyerap 76 persen anggaran belanja daerah dari sektor pariwisata, menurut Parwata, keberadaan pelaku UMKM merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari perekonomian kabupaten berbentuk keris itu.

Pemerintah Kabupaten Badung sendiri, pada rancangan APBD Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2022 telah menyusun usaha terkait pengembangan dan pembinaan tenaga kerja untuk berwirausaha khususnya UMKM.

Upaya tersebut tertuang dalam sub-bidang papan dan bidang ketenagakerjaan yang mendapat jatah pendanaan sebesar Rp 196 juta dari sisi pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Meskipun jumlah tersebut menurun dari APBD Induk sekitar 40,68 persen, pendanaan dialihkan ke pembinaan tenaga kerja sejumlah Rp 385,9 juta.

“Pertanyaannya sekarang, masyarakat harus mau berubah, harus mau belajar. Uangnya ada tetapi mereka tidak mau kursus memasak, tidak mau kursus menjahit, malas berkumpul untuk beredukasi,” cetus Parwata usai memimpin Pembukaan Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Badung pada masa sidang kedua tahun 2022, Rabu (24/8/2022).

Kondisi masyarakat seperti ini yang menurut Parwata masih menjadi tantangan dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Badung. Meski demikian, pendiri Klinik Pratama Putu Parwata ini menegaskan bahwa dari hasil analisis pengajuan APBDP, pemerintah sudah berupaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan untuk melakukan upaya pembinaan.

“Pada prinsipnya, dari analisa anggarannya sudah siap melalui Dinas Koperasi, pembinaan-pembinaan sudah ada; supaya betul-betul ekonomi UMKM bisa hidup di Badung,” tuntas Parwata.

Pembinaan tersebut diwujudkan ke dalam beberapa bentuk seperti klinik konsultasi UMKM, pelatihan inovasi dan digitalisasi, hingga mengedukasi pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual (HAKI) dari produk hasil karya pelaku UMKM. *rat