Dewan Bali Usul Penambahan SMA/SMK Negeri
Atasi Persoalan Klasik Saat PPDB
SINGARAJA,NusaBali
Banyaknya calon siswa yang tercecer saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena tidak tertampung di sekolah negeri disuarakan DPRD Bali.
Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar Nyoman Sugawa Korry mendorong pemerintah menambah SMA/SMK Negeri di seluruh Bali, untuk mengatasi persoalan klasik PPDB setiap tahun.
“Kami mendorong dan mendukung agar pemerintah Provinsi Bali agar menambah setidaknya 8 SMA/SMK Negeri di Bali. Karena kebutuhan akan sekolah-sekolah SMA/SMK di kabupaten/kota semakin meningkat,” ujar Sugawa Korry saat kunjungan lapangan terkait dengan usulan pembangunan SMK Negeri di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Buleleng, Selasa (23/8) siang.
Sugawa Korry didampingi anggota Komisi III DPRD Bali membidangi pembangunan Made Suardana, perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, tokoh masyarakat setempat. Pembangunan SMK Negeri dengan basis pertanian dan pariwisata di Desa Gobleg merupakan usulan para tokoh masyarakat kepada Pemprov Bali.
Kata Sugawa Korry, dalam diskusi dengan para tokoh, pembangunan SMK di Desa Gobleg direncanakan akan menggunaan tanah milik desa adat di Dusun Asah, dengan pertimbangan SMK Negeri ini bisa menampung potensi siswa di desa sekitarnya, seperti Desa Gobleg, Gesing, Pancasari, Wanagiri, Cempaga, Selat, Gitgit hingga Pegayaman.”Disamping itu pembangunan SMK di Desa Gobleg ini diarahkan berbasis pertanian dan pariwisata, karena didukung oleh lingkungan pertanian dan pariwisata. Kami memberikan dukungan penuh untuk segera ada tindaklanjutnya,” ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Untuk lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Gedung SMK Negeri di Desa Gobleg, menurut Sugawa Korry tinggal berproses. Diharapkan pada 2023 mendatang, SMK Negeri tersebut sudah bisa terbangun. “Masalah tanahnya segera berproses sesuai mekanisme, antara Pemprov Bali dengan desa adat di BPN. Kita harapkan 2023 nanti sudah terwujud pembangunan sekolahnya. Ini juga untuk mendukung suksesnya progam wajib belajar 12 tahun oleh Pemprov Bali,” ujar politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. *nat
1
Komentar