nusabali

Setujui Dokumen KUA-PPAS 2023, Fraksi Golkar Beri 19 Catatan

  • www.nusabali.com-setujui-dokumen-kua-ppas-2023-fraksi-golkar-beri-19-catatan

MANGUPURA, NusaBali
Fraksi Golkar DPRD Badung memberikan Pemandangan Umum (PU) terhadap rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 serta 4 ranperda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Badung, Rabu (3/8).

Secara umum, Fraksi Golkar dapat menerima rancangan tersebut, namun dengan sejumlah catatan. PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ni Luh Gede Sri Mediastuti tersebut memberikan 19 catatan. Di antaranya meminta pemerintah menjadikan proyeksi PAD 2022 sebagai tolak ukur proyeksi pendapatan tahun 2023 agar benar-benar menggunakan indikator yang tepat. “Rekapitulasi jumlah piutang pajak daerah yang tidak tertagih di tahun-tahun sebelumnya yang cukup besar agar dilakukan upaya (penagihan, Red), tidak menutup kemungkinan upaya paksa,” ujarnya.

Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 82,85 persen, belanja modal sebesar 1,68 persen dan belanja transfer sebesar 10,21 persen dari total belanja daerah dikritisi Golkar. Kecilnya rancangan anggaran terhadap belanja modal, menurut Fraksi Golkar kemungkinan akan berpengaruh terhadap kecilnya peningkatan pada capaian pendapatan di tahun-tahun berikutnya.

Kemudian, pada bidang peningkatan ketahanan pangan, melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan alokasi dana yang cukup besar. Fraksi Golkar mempertanyakan apakah kondisi riil di lapangan sudah bisa dikatakan dalam kondisi swasembada. “Kami juga meminta kesejahteraan nelayan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, utamanya nelayan-nelayan kecil yang ada di kawasan Sawangan, Bengiat, Samuh dan pesisir lainnya agar diperhatikan,” harapnya.

Fraksi yang dipimpin I Gusti Ngurah Shaskara ini juga mendorong program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, sehingga ke depan tidak ada lagi pemanfaatan situs-situs (goa) untuk kepentingan komersial pihak tertentu. Fraksi Golkar juga mendorong normalisasi insentif kepala lingkungan yang selama ini terjadi pemotongan, demikian juga normalisasi terhadap pemotongan lembaga yang lain.

Sedangkan pada bidang pariwisata, Fraksi Golkar mendorong pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata terutama trotoarisasi, normalisasi sungai dan penataan pantai di Kuta Utara. Mendorong dilanjutkannya pembangunan Taman Bung Karno, sehingga dapat dijadikan ikon Ibu Kota Mangupura sekaligus penghargaan terhadap Bapak Bangsa. “Taman ini dapat dijadikan objek pariwisata di Desa Penarungan,” tegasnya.

Selain rancangan KUA-PPAS, dalam PU tersebut juga diungkapkan mengenai empat Ranperda yang dipandang penting untuk segera disahkan menjadi Perda, antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan, dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomer 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa. *ind

Komentar