nusabali

Fraksi Hanura Minta Buleleng Lebih Fokus pada Sektor Pertanian

  • www.nusabali.com-fraksi-hanura-minta-buleleng-lebih-fokus-pada-sektor-pertanian

SINGARAJA, NusaBali.com – Fraksi Partai Hanura mengingatkan agar Kabupaten Buleleng lebih fokus dalam pengembangan sektor pertanian daripada terpecah konsentrasi pada pengembangan sektor pariwisata.

Sorotan ini disampaikan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Buleleng atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Kamis (28/7/2022). 

“Kabupaten Buleleng sesungguhnya bukan daerah pariwisata seperti kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar. Destinasi wisata Buleleng sangat sedikit dan dari jumlah yang sedikit itu terkesan kurang menarik sehingga kurang diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara,” kata Gde Wisnaya Wisna, selaku juru bicara Fraksi Hanura.

Faktor lain yang menyulitkan, kata Wisnaya, adalah  lokasi Kabupaten Buleleng yang cukup jauh dari Bandara Ngurah Rai, menambah keengganan wisatawan datang ke Buleleng. “Jika demikian, maka fokus investasi pemerintah lebih baik di sektor pertanian, untuk sektor pariwisata biarkan swasta yang mengembangkan,” kata Wisnaya. 

Dengan fokus pada program pertanian, maka Fraksi Hanura memandang pertanian dalam arti luas akan mengalami kemajuan pesat, termasuk  terjadinya peningkatan produksi.

Kabupaten Buleleng memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten lain di Bali. Ini bisa menjadi keunggulan komparatif Kabupaten Buleleng. 

“Keunggulan komparatif ini harus dibarengi dengan keunggulan kempetitif petani dan peternak Buleleng. Caranya adalah dengan menambah program-program pelatihan petani dan peternak,” saran Wisnaya.

Sementara itu terkait dengan penurunan PAD 0,71% dan penurunan pendapatan transfer sebanyak 4,3 % yang berdampak pada bertambahnya orang miskin dan pengangguran di Buleleng diharapkan dicermati sehingga dalam perencanaan tahun berikutnya diupayakan jumlah orang  miskin serta jumlah pengangguran berkurang. 

“Investasi yang dilakukan oleh swasta belum mampu sepenuhnya ikut mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Program stimulus dari Pemerintah masih sangat diperlukan, namun efektivitas penganggaran untuk program pengentasan kemiskinan harus diperhatikan, jangan sampai anggaran sudah digelontorkan cukup banyak tetapi orang miskin dan yang belum bekerja masih tetap banyak,” kata Wisnaya yang juga Ketua DPC Partai Hanura Buleleng ini. 

Wisnaya pun menyoroti jika program pengentasan kemiskinan tahun 2021 telah terealisasi sebanyak Rp 174 miliar lebih, sedangkan untuk program mengatasi tingkat pengangguran terbuka sudah terealisasi Rp 8,4 miliar lebih.  

“Kedua anggaran ini harusnya cukup memadai untuk perbaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Niat baik sudah ada tetap efektivitas program yang perlu sekali diperhatikan,” ujarnya.

Sementara itu terkait laju pertumbuhan ekonomi dinilai sudah ada kemajuan dibandingkan tahun 2020, meskipun inflasi masih tinggi, sehingga net pertumbuhan masih terhalang oleh inflasi. “Ini bisa berarti bahwa ekonomi Buleleng masih digerakkan oleh faktor konsumsi masyarakat bukan oleh produktif. Padahal yang bagus adalah bila pertumbuhan ekonomi ditopang oleh produktivitas masyarakatnya,” kata Wisnaya.

Pada bagian lain Fraksi Hanura mengucapkan terima kasih kepada Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra  yang hampir lima tahun pada periode kedua memimpin dan bekerja sama membangun Buleleng demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng tanpa ada masalah dan hambatan yang berarti. 

“Kami mengharapkan setelah kepemimpinan Bapak di tahun ini agar Bapak tetap dapat memantau dan memberikan saran masukan demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Buleleng,” pinta Wisnaya.

Tak lupa Fraksi Hanura mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Buleleng atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja Laporan Keuangan. 

Apalagi Predikat WTP ini adalah yang ke 7 kali berturut-turut. “Dengan meraih opini WTP, itu berarti kinerja Pemerintah Kabupaten dalam membuat laporan keuangannya adalah baik dan rinci serta sudah sesuai dengan aturan,” tuntas Wisnaya.

Komentar