Akibat Pandemi Covid-19, Kemiskinan di Badung Meningkat
MANGUPURA, NusaBali - Angka kemiskinan di Kabupaten Badung mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung, jumlah penduduk miskin pada 2019 mencapai 11,89 ribu jiwa. Angka ini meningkat di 2020 menjadi 13,75 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 mencapai angka 18,52 ribu jiwa.
Jika dilihat dari persentase penduduk miskin di Gumi Keris sejak Covid-19 melanda hingga 2021 mencapai 2,62 persen, naik dari 2,02 persen di tahun 2020. Sementara pada 2019 tercatat angka kemiskinan 1,78 persen.
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyebut bertambahnya jumlah orang miskin di Badung akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Meski begitu, pihaknya optimistis perekonomian akan pulih, sehingga diharapkan angka kemiskinan terus berkurang.
“Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Badung itu, saya sudah pastikan akibat pandemi Covid-19. Dengan terkontraksinya ekonomi dampaknya sangat luar biasa. Hal yang paling fatal itu adalah di Kabupaten Badung,” ujar Bupati Giri Prasta, Selasa (5/7) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Badung.
Dikatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung sebagian besar berasal dari sektor pariwiata, yakni dari hasil pajak hotel dan restoran (PHR). Sementara saat pandemi Covid-19, sektor pariwisata yang paling terkena dampak, bahkan hingga harus mati suri. Alhasil, PAD Badung ikut anjlok.
Namun meskipun sektor pariwisata jeblok, Bupati Giri Prasta memastikan ekonomi Badung tidak sampai kolaps. Bahkan, bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang ini optimistis secepatnya perekonomian Badung akan pulih.
“Pajak hotel dan restoran dari sektor pariwisata ini adalah sektor unggulan. Semua ini sudah disadari tetapi tidak kolaps dong. Saya yakin dan percaya kita akan pulih cepat, dan sekarang sudah mulai pulih,” tegas Bupati Giri Prasta.
Disinggung soal program-program untuk menekan kemiskinan, Bupati Giri Prasta menyebutkan sebetulnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). “Coba deh liat poin pertama dari lima bidang itu. Pangan sandang dan papan jelas sekali jadi prioritas. Saya yakin sekali pemulihan ini akan cepat sekali,” katanya.
Sekadar diketahui, melambungnya angka kemiskinan ini juga sempat dibahas Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Badung. Wabup Suiasa kala itu berharap ada semacam skema kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Badung. Skema kebijakan ini harus bisa dijadikan pedoman secara vertikal dan horizontal, sehingga angka kemiskinan masyarakat bisa ditekan secara progresif.
“Kebijakan yang dibuat juga harus didasarkan atas pemahaman, kesepakatan dan kesiapan bersama. Pemerintah daerah tidak bisa sendiri dalam menurunkan angka kemiskinan, harus ada sinergi dengan kecamatan, desa/kelurahan dan swasta, untuk mewujudkannya,” kata Wabup Suiasa belum lama ini. 7 ind
Komentar