Nilai MCP 2021 Denpasar Tertinggi di Indonesia
Monev Bersama KPK RI, Walikota Komitmen Cegah Korupsi
DENPASAR, NusaBali
Walikota IGN Jaya Negara berkomitmen terus meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemkot Denpasar.
Hal tersebut terungkap saat membuka Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Kota Denpasar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dilaksanakan di Ruang Praja Utama Kantor Walikota, Rabu (6/7).
Rapat monev kali ini membahas mengenai pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah. Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Korsup V KPK RI Budi Waluya, Sekda Denpasar IB Alit Wiradana, Kasatgas V KPK RI Abdul Haris, PIC Korsup Bali Handayani beserta tim, Kepala BPN Denpasar, Kejari Denpasar, Ditjen Pajak, OPD Pemkot Denpasar serta stake holder terkait.
Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini sangat penting bagi Pemkot Denpasar untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah.
Menurutnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP) memberikan standar bagi pemda dalam membangun suatu kerangka kerja. Untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor atau wilayah instansi yang rentan terhadap korupsi.
“Peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan aparatur dan penanganan pengaduan masyarakat dengan hasil yang diharapkan, adalah perbaikan kinerja perangkat daerah. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari semua pihak tentunya ke depan Pemkot Denpasar bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
Atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil penilaian yang dilakukan KPK RI, Walikota Jaya Negara menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti dengan baik. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya membangun Kota Denpasar yang lebih baik.
“Semoga monev ini menjadi acuan yang baik untuk mendorong dan meningkatkan tata kelola pemerintah di Denpasar. Kami mohon arahan serta bimbingan dan pendampingan KPK RI, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud sesuai rencana,” paparnya.
Budi Waluya menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Denpasar atas raihan MCP 2021, dengan nilai 95 persen. ”Jadi artinya seluruh sistem yang ada sudah dilaksanakan di Pemkot Denpasar. Pencapaian ini tertinggi di Bali maupun di Indonesia, dan ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Denpasar,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkot Denpasar sudah baik, hanya perlu dilakukan evaluasi nilai aset kembali. “Terkait dengan aset, kami lihat di sini sudah sertifikasi, namun ada beberapa yang masih terkendala. Oleh karena itu harus dicari di mana letak permasalahan, apalagi beberapa aset seperti tanah di atasnya sudah ada bangunan seperti sekolah, puskesmas dan lain-lain, hal tersebut bisa menjadi kendala di dalam penerimaan bantuan dari pemerintah pusat,” ujar Budi Waluya. *mis
Rapat monev kali ini membahas mengenai pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah. Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Korsup V KPK RI Budi Waluya, Sekda Denpasar IB Alit Wiradana, Kasatgas V KPK RI Abdul Haris, PIC Korsup Bali Handayani beserta tim, Kepala BPN Denpasar, Kejari Denpasar, Ditjen Pajak, OPD Pemkot Denpasar serta stake holder terkait.
Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada KPK RI yang telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini sangat penting bagi Pemkot Denpasar untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah.
Menurutnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP) memberikan standar bagi pemda dalam membangun suatu kerangka kerja. Untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor atau wilayah instansi yang rentan terhadap korupsi.
“Peningkatan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan aparatur dan penanganan pengaduan masyarakat dengan hasil yang diharapkan, adalah perbaikan kinerja perangkat daerah. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari semua pihak tentunya ke depan Pemkot Denpasar bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
Atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil penilaian yang dilakukan KPK RI, Walikota Jaya Negara menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti dengan baik. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya membangun Kota Denpasar yang lebih baik.
“Semoga monev ini menjadi acuan yang baik untuk mendorong dan meningkatkan tata kelola pemerintah di Denpasar. Kami mohon arahan serta bimbingan dan pendampingan KPK RI, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud sesuai rencana,” paparnya.
Budi Waluya menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Denpasar atas raihan MCP 2021, dengan nilai 95 persen. ”Jadi artinya seluruh sistem yang ada sudah dilaksanakan di Pemkot Denpasar. Pencapaian ini tertinggi di Bali maupun di Indonesia, dan ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kota Denpasar,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemkot Denpasar sudah baik, hanya perlu dilakukan evaluasi nilai aset kembali. “Terkait dengan aset, kami lihat di sini sudah sertifikasi, namun ada beberapa yang masih terkendala. Oleh karena itu harus dicari di mana letak permasalahan, apalagi beberapa aset seperti tanah di atasnya sudah ada bangunan seperti sekolah, puskesmas dan lain-lain, hal tersebut bisa menjadi kendala di dalam penerimaan bantuan dari pemerintah pusat,” ujar Budi Waluya. *mis
Komentar