Satpol PP Gencarkan Razia Gepeng Jelang KTT G-20
Pelanggar Akan Langsung Ditahan
MANGUPURA, NusaBali
Persoalan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kabupaten Badung belum menemukan jalan keluar yang ampuh.
Walaupun petugas kerap menggelar razia dan memulangkan ke daerah asal, tetap saja gepeng kembali lagi jalan. Ini yang dikhawatirkan akan membawa citra buruk bagi pariwisata, terlebih akan ada even internasional seperti KTT G-20 pada November mendatang.
Guna mengatasi masalah klasik itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Badung berencana menahan para gepeng yang masih berkeliaran. Hal ini semata agar memberikan efek jera agar tidak merusak citra pariwisata Pulau Dewata.
Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, mengatakan penanganan gepeng di wilayah Badung termasuk di Badung Selatan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berkaca dari pengalaman selama ini, kata dia, walaupun sudah berungkali menggelar razia dan memulangkan gepeng ke daerah asal, nyatanya justru kembali muncul di kemudian hari. “Persoalan ini memang butuh sinergitas semua instansi. Bukan hanya di Satpol PP saja. Namun semua harus terlibat aktif dalam menangani gepeng,” kata Suryanegara, Rabu (6/7).
Suryanegara mengatakan, kalau setiap hari menggelar razia dan penindakan, artinya Satpol PP hanya bekerja untuk menangani gepeng semata. Padahal, banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah Badung. “Pada dasarnya harus sinergi semua. Bukan hanya kita saja. Ya kalau cuma sekedar amankan, serahkan ke instansi terkait dan pulangkan, besoknya mereka ini muncul lagi,” imbuhnya.
Supaya lebih efektif, lanjut mantan Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung itu, berencana akan menahan para gepeng yang kedapatan berkeliaran. Penahanan, kata dia, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Ini demi mengantisipasi munculnya gepeng, terutama saat nanti peerhelatan KTT G-20.
“Jagan sampai saat event internasional masih menjamur para gepeng. Maka satu solusinya dengan menahan mereka. Harapannya setelah itu mereka juga ada efek jera dan tidak balik menjadi gepeng,” tegas Suryangera.
Adanya rencana penahanan, Suryanegara mengaku memang harus ada tempat khusus untuk menampung. Perlu juga disiapkan anggaran pembiayaan untuk kebutuhan hidup mereka, terutama makanan. Untuk itu, pihaknya berharap ada kesamaan persepsi antar instasi dalam menyikapi hal ini. *dar
Guna mengatasi masalah klasik itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Badung berencana menahan para gepeng yang masih berkeliaran. Hal ini semata agar memberikan efek jera agar tidak merusak citra pariwisata Pulau Dewata.
Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, mengatakan penanganan gepeng di wilayah Badung termasuk di Badung Selatan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berkaca dari pengalaman selama ini, kata dia, walaupun sudah berungkali menggelar razia dan memulangkan gepeng ke daerah asal, nyatanya justru kembali muncul di kemudian hari. “Persoalan ini memang butuh sinergitas semua instansi. Bukan hanya di Satpol PP saja. Namun semua harus terlibat aktif dalam menangani gepeng,” kata Suryanegara, Rabu (6/7).
Suryanegara mengatakan, kalau setiap hari menggelar razia dan penindakan, artinya Satpol PP hanya bekerja untuk menangani gepeng semata. Padahal, banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatasi berbagai persoalan di wilayah Badung. “Pada dasarnya harus sinergi semua. Bukan hanya kita saja. Ya kalau cuma sekedar amankan, serahkan ke instansi terkait dan pulangkan, besoknya mereka ini muncul lagi,” imbuhnya.
Supaya lebih efektif, lanjut mantan Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung itu, berencana akan menahan para gepeng yang kedapatan berkeliaran. Penahanan, kata dia, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Ini demi mengantisipasi munculnya gepeng, terutama saat nanti peerhelatan KTT G-20.
“Jagan sampai saat event internasional masih menjamur para gepeng. Maka satu solusinya dengan menahan mereka. Harapannya setelah itu mereka juga ada efek jera dan tidak balik menjadi gepeng,” tegas Suryangera.
Adanya rencana penahanan, Suryanegara mengaku memang harus ada tempat khusus untuk menampung. Perlu juga disiapkan anggaran pembiayaan untuk kebutuhan hidup mereka, terutama makanan. Untuk itu, pihaknya berharap ada kesamaan persepsi antar instasi dalam menyikapi hal ini. *dar
Komentar