PDIP Tidak Pilih Capres Berdasarkan Popularitas
JAKARTA, NusaBali
PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan popularitas dan figur seseorang.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP bukan tipikal partai yang menggunakan jalan pintas dengan menggunakan teori efek ekor jas dalam menentukan kandidat.
Hasto menegaskan, PDIP memiliki strategi yang mendasar melalui pengkaderan. “Kalau bagi kami, rekrutmen harus tumbuh dari bawah. Dari kaderisasi dan kepemimpinan melalui Sekolah Partai ini,” kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Hasto menerangkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi pusat untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Politikus asal Yogyakarta itu mengingatkan, bahwa Ketua Umum Megawati memiliki perhatian bahwa organisasi harus dibangun dari bawah. “Itu jauh lebih penting daripada popularitas diri,” jelas Hasto.
Sebelum adanya keputusan Ketum Megawati mengenai Pemilu, lanjut Hasto, PDIP terus melakukan konsolidasi dan bergerak ke bawah. Dia mengharapkan pada waktunya nanti, gerakan organisasi semakin efektif.
“Apa yang menjadi harapan rakyat, bisa ditangkap dan diformulasikan menjadi kebijakan politik. Itulah yang menjadi jurus politik PDIP dalam memenangkan pemilu,” kata Hasto.
Oleh karena itu, PDIP tidak akan menggunakan efek ekor jas dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024. “Total efek itu diharapkan muncul dari rakyat. Rakyat itu sebetulnya pemimpin dari segala pemimpin,” jelas Hasto.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto memastikan, seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menerangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres. Sebagai partai yang taat hukum, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres.
“Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, gitu bos. Jadi sudah klir, capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan komisi pemenangan pemilu dalam rakernas ini,” jelas Bambang Pacul.
Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan, seluruh ketua DPP Partai juga ditunjuk Ketua Umum Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian. Termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu. Sebagai petugas partai, Bambang Pacul pada Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres. “Tetapi tidak capres dan cawapres,” tegas Bambang Pacul.
Pembahasan Pilpres, hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu merahasiakannya. *k22
Hasto menegaskan, PDIP memiliki strategi yang mendasar melalui pengkaderan. “Kalau bagi kami, rekrutmen harus tumbuh dari bawah. Dari kaderisasi dan kepemimpinan melalui Sekolah Partai ini,” kata Hasto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).
Hasto menerangkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi pusat untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. Politikus asal Yogyakarta itu mengingatkan, bahwa Ketua Umum Megawati memiliki perhatian bahwa organisasi harus dibangun dari bawah. “Itu jauh lebih penting daripada popularitas diri,” jelas Hasto.
Sebelum adanya keputusan Ketum Megawati mengenai Pemilu, lanjut Hasto, PDIP terus melakukan konsolidasi dan bergerak ke bawah. Dia mengharapkan pada waktunya nanti, gerakan organisasi semakin efektif.
“Apa yang menjadi harapan rakyat, bisa ditangkap dan diformulasikan menjadi kebijakan politik. Itulah yang menjadi jurus politik PDIP dalam memenangkan pemilu,” kata Hasto.
Oleh karena itu, PDIP tidak akan menggunakan efek ekor jas dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024. “Total efek itu diharapkan muncul dari rakyat. Rakyat itu sebetulnya pemimpin dari segala pemimpin,” jelas Hasto.
Sementara Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto memastikan, seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menerangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres. Sebagai partai yang taat hukum, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres.
“Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, gitu bos. Jadi sudah klir, capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan komisi pemenangan pemilu dalam rakernas ini,” jelas Bambang Pacul.
Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan, seluruh ketua DPP Partai juga ditunjuk Ketua Umum Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian. Termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu. Sebagai petugas partai, Bambang Pacul pada Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres. “Tetapi tidak capres dan cawapres,” tegas Bambang Pacul.
Pembahasan Pilpres, hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu merahasiakannya. *k22
Komentar