Erick Kaji Rencana Intervensi Migor
Upayakan harga bisa turun lagi dengan cara distribusi melalui Perum Bulog
JAKARTA, NusaBali
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji rencana intervensi distribusi minyak goreng melalui Perum Bulog supaya harganya bisa turun lagi.
Rencana muncul karena ia merasa ironi dengan kesulitan yang dialami masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng berharga murah di tengah posisi Indonesia yang masih menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
"Karena itu, kemarin juga kita diminta untuk mulai melihat bisa enggak mengintervensi dari minyak goreng untuk distribusi, seperti dari Bulog atau yang mana, ya baik, tapi saya pelajari dulu," kata Erick kepada wartawan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (28/4).
Ia pun mengaku tak ingin mengintervensi minyak goreng di masyarakat namun tanpa kajian dan pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu, pihaknya tengah mempelajari mekanisme distribusi minyak goreng.
"Kejadian minyak goreng sama, ketika tidak ada titik keseimbangan, sebagai negara terbesar di dunia yang produksi minyak kelapa sawit, tapi akses masyarakat untuk mendapatkan itu sulit. Kalau bilang kita siap, kita siap. Kalau enggak siap, ya enggak siap. Jangan juga nanti BUMN masuk, ditinggal, sama saja menjadi problem baru, kita mau mencari solusi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan produk jadi minyak goreng ke luar negeri. Larangan ini mulai berlaku Kamis (28/4) dini hari.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa larangan ekspor berlaku bagi semua jenis bahan baku minyak goreng.
"Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan masyarakat, kebijakan pelarangan ini di detailkan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome dan used cooking oil," kata Airlangga dalam media briefing, Rabu (27/4) malam.
Di sis lain, Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) menyebutkan, saat ini kondisi minyak goreng nosubsidi masih sangat tinggi di pasaran di mana untuk ukuran 2 literan sampai menembus Rp 48 ribu sampai dengan Rp 50 ribu.
"Pemerintah sudah mengeluarkan minyak goreng subsidi yang dilakukan oleh produsen-produsen yang tergabung dalam Asosiasi, sekarang Inkoppas sedang bekerja sama dengan Gimmi (Gabungan Industri Minyak Nabati indonesia) untuk menyalurkan minyak goreng subsidi ke beberapa," tutur Ketua Bidang Antar Hubungan Inkoppas Andrian Lame Muhar, dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip liputan6.com, Kamis (28/4).
"Kami sedang berproses, mudah-mudahan saja sebelum Lebaran ini bisa kita kejar supaya bisa didistribusikan ke masyarakat," lanjut dia.
Menurut Andrian, masalah minyak goreng subsidi terkait masalah pendistribusian yang sangat masif. Dia pun berharap Inkoppas ditunjuk untuk pendistribusiannya. Dia menjelaskan, pihak kepolisian juga sudah bekerja sama dengan Inkoppas dan APPSI untuk pendistrusikan minyak goreng subsidi.
"Mudah-mudahan apa yang kita kerjasamakan dengan baik anatara Polri, Inkoppas, APPSI dan Kemenperin bisa berjalan dengan baik, karena namanya subsidi kan ada rembes ke Pemerintah yang seharusnya harga tinggi dirembes oleh Pemerintah seperti itu, " ucap Andrian.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai, larangan ekspor RBD Palm Olein sebagai bahan baku minyak goreng jadi jurus pamungkas mengatasi kelangkaan stok di pasar nasional. Khususnya untuk minyak goreng curah, sampai nilai jualnya di pasar tradisional bisa mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.
Gulat percaya, izin ekspor RBD Palm Olein akan segera dibuka setelah ketersediaan minyak goreng di pasar domestik lebih dari cukup. Terlebih pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menjadi distributor khusus minyak goreng curah.
"Ya kalau mau cepat, ramai-ramai lah, pabrikan mengkeroyok minyak goreng curah. Bulog lagi kan sudah turun gunung, selesai itu. Enggak sampai 1 bulan tuntas sama Bulog," ujar Gulat, Kamis (28/4). *
Rencana muncul karena ia merasa ironi dengan kesulitan yang dialami masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng berharga murah di tengah posisi Indonesia yang masih menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
"Karena itu, kemarin juga kita diminta untuk mulai melihat bisa enggak mengintervensi dari minyak goreng untuk distribusi, seperti dari Bulog atau yang mana, ya baik, tapi saya pelajari dulu," kata Erick kepada wartawan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (28/4).
Ia pun mengaku tak ingin mengintervensi minyak goreng di masyarakat namun tanpa kajian dan pertimbangan yang jelas. Oleh karena itu, pihaknya tengah mempelajari mekanisme distribusi minyak goreng.
"Kejadian minyak goreng sama, ketika tidak ada titik keseimbangan, sebagai negara terbesar di dunia yang produksi minyak kelapa sawit, tapi akses masyarakat untuk mendapatkan itu sulit. Kalau bilang kita siap, kita siap. Kalau enggak siap, ya enggak siap. Jangan juga nanti BUMN masuk, ditinggal, sama saja menjadi problem baru, kita mau mencari solusi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan produk jadi minyak goreng ke luar negeri. Larangan ini mulai berlaku Kamis (28/4) dini hari.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa larangan ekspor berlaku bagi semua jenis bahan baku minyak goreng.
"Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan masyarakat, kebijakan pelarangan ini di detailkan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, Pome dan used cooking oil," kata Airlangga dalam media briefing, Rabu (27/4) malam.
Di sis lain, Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) menyebutkan, saat ini kondisi minyak goreng nosubsidi masih sangat tinggi di pasaran di mana untuk ukuran 2 literan sampai menembus Rp 48 ribu sampai dengan Rp 50 ribu.
"Pemerintah sudah mengeluarkan minyak goreng subsidi yang dilakukan oleh produsen-produsen yang tergabung dalam Asosiasi, sekarang Inkoppas sedang bekerja sama dengan Gimmi (Gabungan Industri Minyak Nabati indonesia) untuk menyalurkan minyak goreng subsidi ke beberapa," tutur Ketua Bidang Antar Hubungan Inkoppas Andrian Lame Muhar, dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dikutip liputan6.com, Kamis (28/4).
"Kami sedang berproses, mudah-mudahan saja sebelum Lebaran ini bisa kita kejar supaya bisa didistribusikan ke masyarakat," lanjut dia.
Menurut Andrian, masalah minyak goreng subsidi terkait masalah pendistribusian yang sangat masif. Dia pun berharap Inkoppas ditunjuk untuk pendistribusiannya. Dia menjelaskan, pihak kepolisian juga sudah bekerja sama dengan Inkoppas dan APPSI untuk pendistrusikan minyak goreng subsidi.
"Mudah-mudahan apa yang kita kerjasamakan dengan baik anatara Polri, Inkoppas, APPSI dan Kemenperin bisa berjalan dengan baik, karena namanya subsidi kan ada rembes ke Pemerintah yang seharusnya harga tinggi dirembes oleh Pemerintah seperti itu, " ucap Andrian.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai, larangan ekspor RBD Palm Olein sebagai bahan baku minyak goreng jadi jurus pamungkas mengatasi kelangkaan stok di pasar nasional. Khususnya untuk minyak goreng curah, sampai nilai jualnya di pasar tradisional bisa mencapai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.
Gulat percaya, izin ekspor RBD Palm Olein akan segera dibuka setelah ketersediaan minyak goreng di pasar domestik lebih dari cukup. Terlebih pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menjadi distributor khusus minyak goreng curah.
"Ya kalau mau cepat, ramai-ramai lah, pabrikan mengkeroyok minyak goreng curah. Bulog lagi kan sudah turun gunung, selesai itu. Enggak sampai 1 bulan tuntas sama Bulog," ujar Gulat, Kamis (28/4). *
Komentar