Perlu Rp 24 Miliar Untuk Pilkada Jembrana
‘Walaupun selama sejarah Pilkada di Jembrana belum pernah ada calon independen, tetapi kita tetap harus antisipasi itu. Daripada nanti benar ada calon independen, kita malah kelabakan’
NEGARA, NusaBali
Pilkada Jembrana baru akan digelar pada November 2024 mendatang. Namun KPU Jembrana sudah ancang-ancang menyusun anggaran Pilkada Jembrana senilai Rp 24 miliar. Usulan anggaran Pilkada sebesar Rp 24 miliar ini segera maju ke Pemkab Jembrana.
“Kita sudah rancang dan segera ajukan usulan anggaran Pilkada Jembrana 2024 sebesar Rp 24 miliar pada Mei 2022 ini ke pemerintah daerah. Sehingga nanti bisa secepatnya dibahas oleh pemerintah daerah,” ujar Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, kepada NusaBali, Selasa (26/4) siang.
Tangkas membeber, awalnya KPU Jembrana sempat mempersiapkan 4 rancangan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Jembrana 2024 mendatang. Rancangan tersebut yakni anggaran Pilkada Jembrana sebesar Rp 20 miliar, anggaran Pilkada Jembrana sebesar Rp 23 miliar, anggaran Pilkada Jembrana Rp 30 miliar, dan anggaran Pilkada Jembrana dengan anggaran sebesar Rp 32 miliar. Semua rancangan yang disiapkan lengkap dengan rencana pembelian barang dan jasa.
“Yang Rp 20 miliar itu kita rancang tanpa APD (alat pelindung diri) dan tanpa honor badan ad hoc (bertugas sementara,red). Yang nilainya Rp 23 miliar dengan APD dan tanpa honor badan ad hoc, Rp 30 miliar dengan honor badan ad hoc tanpa APD, dan Rp 32 miliar dengan APD dan dengan honor badan ad hoc,” ujar Tangkas.
Dalam perkembangannya, kata Tangkas, ada rapat KPU Jembrana dengan KPU Provinsi Bali beberapa waktu lalu, yang hasilnya untuk honor badan ad hoc untuk Pilkada Jembrana yang juga bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 nanti, akan ditanggung KPU Provinsi Bali. Namun demikian, ada beberapa item kebutuhan logistik untuk Pilgub 2024 yang pembiayaanya diserahkan ke KPU Kabupaten. “Setelah ada keputusan seperti itu, kita rancang perlu anggaran sekitar Rp 24 miliar di Pilkada Jembrana. Itu yang nanti kita ajukan ke Pemkab,” ujar mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mendoyo ini.
Dibeber Tangkas, kebutuhan anggaran Rp 24 miliar untuk Pilkada Jembrana 2024, dirancang dengan berbagai pertimbangan dan kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti jumlah pasangan calon yang akan bertarung, baik yang diusung parpol maupun calon independen, hingga keperluan logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dalam rancangan angggaran Pilkada Jembrana ini, kita perkiraan maksimal 5 paket calon bupati-calon wakil bupati (Cabup-Cawabup), baik dari unsur parpol maupun independen. Hitung-hitungan itu pun didasari berdasar pemetaan kursi partai politik (parpol) di DPRD Jembrana. Tidak menutup kemungkinan adanya calon independen,” tegas Tangkas.
Menurut Tangkas, dari peta politik di DPRD Jembrana saat ini, diperkirakan paling maksimal bisa muncul 3 paslon yang akan diusung parpol. “Kemudian calon independen kita estimasi kemungkinan maksimal 2 paslon. Walaupun selama sejarah Pilkada di Jembrana belum pernah ada calon independen, tetapi kita tetap harus antisipasi itu. Daripada nanti benar ada calon independen, kita malah kelabakan,” pungkasnya. *ode
“Kita sudah rancang dan segera ajukan usulan anggaran Pilkada Jembrana 2024 sebesar Rp 24 miliar pada Mei 2022 ini ke pemerintah daerah. Sehingga nanti bisa secepatnya dibahas oleh pemerintah daerah,” ujar Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, kepada NusaBali, Selasa (26/4) siang.
Tangkas membeber, awalnya KPU Jembrana sempat mempersiapkan 4 rancangan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Jembrana 2024 mendatang. Rancangan tersebut yakni anggaran Pilkada Jembrana sebesar Rp 20 miliar, anggaran Pilkada Jembrana sebesar Rp 23 miliar, anggaran Pilkada Jembrana Rp 30 miliar, dan anggaran Pilkada Jembrana dengan anggaran sebesar Rp 32 miliar. Semua rancangan yang disiapkan lengkap dengan rencana pembelian barang dan jasa.
“Yang Rp 20 miliar itu kita rancang tanpa APD (alat pelindung diri) dan tanpa honor badan ad hoc (bertugas sementara,red). Yang nilainya Rp 23 miliar dengan APD dan tanpa honor badan ad hoc, Rp 30 miliar dengan honor badan ad hoc tanpa APD, dan Rp 32 miliar dengan APD dan dengan honor badan ad hoc,” ujar Tangkas.
Dalam perkembangannya, kata Tangkas, ada rapat KPU Jembrana dengan KPU Provinsi Bali beberapa waktu lalu, yang hasilnya untuk honor badan ad hoc untuk Pilkada Jembrana yang juga bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 nanti, akan ditanggung KPU Provinsi Bali. Namun demikian, ada beberapa item kebutuhan logistik untuk Pilgub 2024 yang pembiayaanya diserahkan ke KPU Kabupaten. “Setelah ada keputusan seperti itu, kita rancang perlu anggaran sekitar Rp 24 miliar di Pilkada Jembrana. Itu yang nanti kita ajukan ke Pemkab,” ujar mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mendoyo ini.
Dibeber Tangkas, kebutuhan anggaran Rp 24 miliar untuk Pilkada Jembrana 2024, dirancang dengan berbagai pertimbangan dan kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti jumlah pasangan calon yang akan bertarung, baik yang diusung parpol maupun calon independen, hingga keperluan logistik Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Dalam rancangan angggaran Pilkada Jembrana ini, kita perkiraan maksimal 5 paket calon bupati-calon wakil bupati (Cabup-Cawabup), baik dari unsur parpol maupun independen. Hitung-hitungan itu pun didasari berdasar pemetaan kursi partai politik (parpol) di DPRD Jembrana. Tidak menutup kemungkinan adanya calon independen,” tegas Tangkas.
Menurut Tangkas, dari peta politik di DPRD Jembrana saat ini, diperkirakan paling maksimal bisa muncul 3 paslon yang akan diusung parpol. “Kemudian calon independen kita estimasi kemungkinan maksimal 2 paslon. Walaupun selama sejarah Pilkada di Jembrana belum pernah ada calon independen, tetapi kita tetap harus antisipasi itu. Daripada nanti benar ada calon independen, kita malah kelabakan,” pungkasnya. *ode
Komentar