Bawaslu Bali Terjun ke Bawaslu Denpasar

Monitoring dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Widyardana Putra, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adhinata, serta diikuti Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata, anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Wayan Sudarsana, I Nyoman Gede Putra Wiratma, Dewa Ayu Agung Manik Oktariani dan Achmad Baidhowi, Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Ni Wayan Ernirusita, dan seluruh staf Bawaslu Kota Denpasar.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani mengatakan WBK dan WBBM merupakan hal yang baru dalam standar pelayanan. Untuk menuju capaian WBK dan WBBM hal yang penting dilakukan menyiapkan standar pelayanan yang maksimal, di masing-masing divisi.

“Kita harus menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik di masing-masing divisi, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Kita berharap, Bawaslu Denpasar dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang baik guna memberikan pelayanan yang maksimal ini,” tegas mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.

Sementara anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Widyardana Putra mengatakan tata prosedur dan operasional sudah tertata dengan baik. Hanya mengikuti saja sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “Bagian dari sistem itu dibangun untuk memudahkan mengontrol dan bekerja. Harapan saya, khususnya Bawaslu Kota Denpasar sudah bisa melaksanakan itu dengan baik, karena semua sudah melalui sistem,” kata Widyardana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha menyampaikan bahwa reformasi birokrasi melalui monev oleh Bawaslu Provinsi Bali, merupakan tindak lanjut dari pertemuan zoom meeting dengan inspektur wilayah II yang mewilayahi  Bawaslu Provinsi Bali.

“Reformasi birokrasi khususnya di zona integritas Bawaslu Provinsi Bali sudah dua kali menjadi pilot project. Zona integritas ini ada dua komponen yaitu  WBK dan WBBM, jadi tidak bisa dicapai sekaligus dan harus bertahap,” ungkap Adinatha.*nat