Demo Tolak Penundaan Pemilu 2024
Ratusan Petugas Kawal 20 Orang Mahasiswa
‘Mengapa justru pemerintah pusat mengambil langkah yang bisa berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat ? Inilah yang kami kritisi dan kita kaji sama-sama. Kami berharap Pemprov Bali menolak kebijakan itu’
DENPASAR, NusaBali
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Bali, Jalan Kusumaatmaja, Niti Mandala Denpasar, Senin (11/4) pukul 15.00 Wita. LMND Bali secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan kebijakan ekonomi yang lemahkan daya beli masyarakat.
Aksi demonstrasi yang digelar sekitar 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam LMND Bali mendapat pengawalan ketat dari 363 personil gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Pecalang. Kapolresta Denpasar AKBP Yugo Bambang Pamungkas langsung terjun memimpin pengamanan aksi para mahasiswa tersebut.
Para aktivis mahasiswa yang datang dari berbagai kampus dari seluruh Bali itu, terlebih dulu kumpul di parkir timur, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, sekitar pukul 14.30 Wita. Menaiki mobil dump truck para aktivis mahasiswa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Bali, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi mereka berkumpul.
Para mahasiswa membawa serta spanduk bertuliskan : “Turunkan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok”, “Wujudkan Pasal 33 UUD 1945”. Selain itu ada juga pamflet berisi tulisan dengan tuntutan, seperti: “Tuntaskan Kasus Kelangkaan solar”, “Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok”, serta bentuk aspirasi lainnya.
“Kenaikan harga BBM ini membuat kami sebagai mahasiswa dan rakyat merasa resah. Sebagai mahasiswa yang orang tua mengalami dampak dari kebijakan ini, kami berusaha untuk menyuarakannya lewat aksi ini,” ujar salah satu orator LMND Made Wipra Pratistita saat aksi di depan gerbang Kantor DPRD Bali.
Mahasiswa meminta Pemprov Bali dan DPRD Bali bersurat kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto ataupun Presiden Jokowi, untuk menolak kenaikan harga BBM. Saat ini, versi aktivis mahasiswa, ekonomi Bali sedang mulai bangkit, setelah terpukul oleh pandemi Covid-19 selama kurang dua tahun lamanya. Mestinya pemerintah berusaha untuk memulihkan masalah ekonomi yang terpuruk ini sehingga pulih kembali. “Mengapa justru pemerintah pusat mengambil langkah yang bisa berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat ? Inilah yang kami kritisi dan kita kaji sama-sama. Kami berharap Pemprov Bali menolak kebijakan itu,” tegas Wipra Pratistita.
Aktivis mahasiswa kemudian berusaha menerobos masuk areal kantor DPRD Bali, yang bersebelahan dengan Kantor Gubernur Bali ini. Namun mereka dicegah masuk oleh petugas keamanan dari unsur Polri dan Satpol PP, yang berjaga di pintu gerbang pintu gerbang Kantor DPRD Bali.
Sempat berdebat dengan petugas, aktivis mahasiswa akhirnya mengalah dengan tetap berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Bali. Mereka kemudian menyegel pintu gerbang tersebut dengan membentangkan spanduk yang berisi aspirasi sebagai bentuk protes.
Adapun tuntutan para aktivis mahasiswa tersebut seperti : segera turunkan harga BBM Pertamax, segera selesaikan kelangkaan solar, segera kendalikan harga kebutuhan pokok, tolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, tolak kenaikan tarif tol dan PPN, dan wujudkan Pasal 33 UUD 1945. Enam butir tuntutan itu mereka bacakan di depan gerbang Kantor DPRD Bali.
Sementara Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Pamungkas mengatakan pengamanan oleh ratusan petugas terhadap 20 aktivis mahasiswa tidak berlebihan. Kata Bambang Pamungkas, hal itu tidak menjadi persoalan. Daripada terjadi masalah karena tidak dipersiapkan dengan baik. Dalam arahannya kepada ratusan personil, Kapolresta Bambang Pamungkas meminta untuk melakukan pengamanan secara humanis. “Sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri, mari kita laksanakan pengamanan aksi ini dengan humanis dan sabar menghadapi adik-adik mahasiswa. Mari Kita bersama menjaga keamanan Kota Denpasar yang kita cintai ini agar tetap aman dan kondusif,” ujar Bambang Pamungkas.*pol
Aksi demonstrasi yang digelar sekitar 20 orang mahasiswa yang tergabung dalam LMND Bali mendapat pengawalan ketat dari 363 personil gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Pecalang. Kapolresta Denpasar AKBP Yugo Bambang Pamungkas langsung terjun memimpin pengamanan aksi para mahasiswa tersebut.
Para aktivis mahasiswa yang datang dari berbagai kampus dari seluruh Bali itu, terlebih dulu kumpul di parkir timur, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, sekitar pukul 14.30 Wita. Menaiki mobil dump truck para aktivis mahasiswa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Bali, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi mereka berkumpul.
Para mahasiswa membawa serta spanduk bertuliskan : “Turunkan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok”, “Wujudkan Pasal 33 UUD 1945”. Selain itu ada juga pamflet berisi tulisan dengan tuntutan, seperti: “Tuntaskan Kasus Kelangkaan solar”, “Kendalikan Harga Kebutuhan Pokok”, serta bentuk aspirasi lainnya.
“Kenaikan harga BBM ini membuat kami sebagai mahasiswa dan rakyat merasa resah. Sebagai mahasiswa yang orang tua mengalami dampak dari kebijakan ini, kami berusaha untuk menyuarakannya lewat aksi ini,” ujar salah satu orator LMND Made Wipra Pratistita saat aksi di depan gerbang Kantor DPRD Bali.
Mahasiswa meminta Pemprov Bali dan DPRD Bali bersurat kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto ataupun Presiden Jokowi, untuk menolak kenaikan harga BBM. Saat ini, versi aktivis mahasiswa, ekonomi Bali sedang mulai bangkit, setelah terpukul oleh pandemi Covid-19 selama kurang dua tahun lamanya. Mestinya pemerintah berusaha untuk memulihkan masalah ekonomi yang terpuruk ini sehingga pulih kembali. “Mengapa justru pemerintah pusat mengambil langkah yang bisa berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat ? Inilah yang kami kritisi dan kita kaji sama-sama. Kami berharap Pemprov Bali menolak kebijakan itu,” tegas Wipra Pratistita.
Aktivis mahasiswa kemudian berusaha menerobos masuk areal kantor DPRD Bali, yang bersebelahan dengan Kantor Gubernur Bali ini. Namun mereka dicegah masuk oleh petugas keamanan dari unsur Polri dan Satpol PP, yang berjaga di pintu gerbang pintu gerbang Kantor DPRD Bali.
Sempat berdebat dengan petugas, aktivis mahasiswa akhirnya mengalah dengan tetap berorasi di depan gerbang Kantor DPRD Bali. Mereka kemudian menyegel pintu gerbang tersebut dengan membentangkan spanduk yang berisi aspirasi sebagai bentuk protes.
Adapun tuntutan para aktivis mahasiswa tersebut seperti : segera turunkan harga BBM Pertamax, segera selesaikan kelangkaan solar, segera kendalikan harga kebutuhan pokok, tolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, tolak kenaikan tarif tol dan PPN, dan wujudkan Pasal 33 UUD 1945. Enam butir tuntutan itu mereka bacakan di depan gerbang Kantor DPRD Bali.
Sementara Kapolresta Denpasar, AKBP Bambang Pamungkas mengatakan pengamanan oleh ratusan petugas terhadap 20 aktivis mahasiswa tidak berlebihan. Kata Bambang Pamungkas, hal itu tidak menjadi persoalan. Daripada terjadi masalah karena tidak dipersiapkan dengan baik. Dalam arahannya kepada ratusan personil, Kapolresta Bambang Pamungkas meminta untuk melakukan pengamanan secara humanis. “Sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolri, mari kita laksanakan pengamanan aksi ini dengan humanis dan sabar menghadapi adik-adik mahasiswa. Mari Kita bersama menjaga keamanan Kota Denpasar yang kita cintai ini agar tetap aman dan kondusif,” ujar Bambang Pamungkas.*pol
Komentar