DPRD Soroti Jalan Rusak di Banjarangkan
Karena ada aturan baru terkait PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, maka perencanaan perbaikan jalan ini harus direview atau disesuaikan.
SEMARAPURA, NusaBali
Kerusakan sejumlah badan jalan di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, mendapat sorotan anggota DPRD Klungkung, Wayan Buda Parwata. Jalan rusak dimaksud antara lain di Desa Takmung, Nyanglan, Tusan, Tohpati, Bungbungan, dan Desa Timuhun. "Saya mendapat banyak protes dan keluhan warga karena banyak jalan berlubang," ujar Buda Parwata, Minggu (10/4).
Anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Hanura ini menyebut jika kerusakan ini terus dibiarkan akan membahayakan pengendara. Untuk itu, dia mohon kepada dinas terkait untuk segera mempercepat mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan itu.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Banjarangkan ini, jika proses pengaggaran masih lama, jalan rusak dan berlubang itu untuk sementara agar ditangani dengan menutup atau menambal. "Warga secara umum meminta kepada dinas terkait agar kerusakan jalan yang parah ini segera mendapatkan prioritas perbaikan," kata Buda Parwata.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Klungkung Made Jati Laksana tidak menampik hal tersebut. Untuk itu sudah dilakukan perencanaan penanggulangan kerusakan tersebut. Namun, karena ada aturan baru terkait PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, maka perencanaan perbaikan jalan ini harus direview atau disesuaikan.
Tegas dia, Dinas PUPRPKP sudah berusaha untuk memproses anggaran dengan cepat, karena anggaran pemeliharaan ini melalui proses tender. ‘’Perkiraan kami, paling lambat awal Mei 2022, setelah selesai proses tender dan setelah ada pemenang tender, kerusakan jalan ini baru bisa dikerjakan,’’ jelasnya. *wan
Anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Hanura ini menyebut jika kerusakan ini terus dibiarkan akan membahayakan pengendara. Untuk itu, dia mohon kepada dinas terkait untuk segera mempercepat mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan itu.
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Banjarangkan ini, jika proses pengaggaran masih lama, jalan rusak dan berlubang itu untuk sementara agar ditangani dengan menutup atau menambal. "Warga secara umum meminta kepada dinas terkait agar kerusakan jalan yang parah ini segera mendapatkan prioritas perbaikan," kata Buda Parwata.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Klungkung Made Jati Laksana tidak menampik hal tersebut. Untuk itu sudah dilakukan perencanaan penanggulangan kerusakan tersebut. Namun, karena ada aturan baru terkait PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, maka perencanaan perbaikan jalan ini harus direview atau disesuaikan.
Tegas dia, Dinas PUPRPKP sudah berusaha untuk memproses anggaran dengan cepat, karena anggaran pemeliharaan ini melalui proses tender. ‘’Perkiraan kami, paling lambat awal Mei 2022, setelah selesai proses tender dan setelah ada pemenang tender, kerusakan jalan ini baru bisa dikerjakan,’’ jelasnya. *wan
Komentar