Money Politics Belum Bisa Dipatahkan
Bawaslu Diminta Ubah Strategi Pencegahan
Kalau kita survey dari 10 orang, semua akan menyatakan tidak setuju politik uang, tapi ketika dikasi uang, 9 orangnya itu mungkin akan mengambil uang itu
DENPASAR,NusaBali
Money Politics (politik uang) saat pemilu belum bisa dipatahkan. Perlu peran seluruh elemen masyarakat mencegah terjadinya politik uang dalam pemilu, dengan cara menyadarkan pelaku politik uang dan masyarakat untuk berani menolaknya.
Bawaslu Bali diminta ubah strategi untuk mencegah praktik kotor yang mencederai demokrasi tersebut. Hal itu diungkapkan penggiat pemilu Jerry Simampouw saat berbicara dalam kegiatan Supervisi Bawaslu RI, sekaligus rapat kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawasan pemilu dan perencanaan anggaran pemilu/pemilihan Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Mohamad Yamin, Niti Mandala Denpasar, Jumat (18/3).
"Kalau kita survey dari 10 orang, semua akan menyatakan tidak setuju politik uang, tapi ketika dikasi uang, 9 orangnya itu mungkin akan mengambil uang itu," ujar Jerry.
Kata dia, Bawaslu Bali dan jajaran serta elemen masyarakat perlu ubah strategi untuk mencegah terjadinya politik uang. Salah satunya memberikan penyadaran kepada pelaku politik uang ataupun masyarakat supaya tidak tergiur dengan permainan politik uang yang dapat mengotori demokrasi. "Yang diperlukan, bagaimana Bawaslu mampu menyadarkan sanubari masyarakat, bukan dengan memberi efek jera saja, tapi berdialog dengan menyadarkan publik, pelanggaran politik dapat menghancurkanleburkan demokrasi,” tegas Jerry.
Sementara terkait dengan peningkatan SDM dalam pemilu, Jerry beranggapan dengan SDM yang memumpuni bisa memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal sosialisasi. Disamping itu, dirinya menilai masih banyak pandangan yang menilai bahwa pemilu menjadi sebuah beban.
“Mari bangun sebuah premis (berpikir maju) untuk tidak menjadikan pemilu sebagi beban, yang membuat pemilu beban itu bukan dari pelaksanaannya, tapi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas Jerry.
Dalam acara supervisi kemarin hadir Tenaga Ahli Bawaslu RI Tarmuji, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, dengan narasumber eksternal, penggiat pemilu Arif Nur Alam yang berkesempatan hadir memberikan pandangan dalam peningkatan SDM tersebut.
Selain itu, hadir juga jajaran Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali sebagai peserta rapat.
Ketua Bawaslu Bali Ariyani secara terpisah dalam sambutannya menuturkan tugas dari Divisi SDM adalah merancang anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas – tugas dari pengawasan. "Saya meminta jajaran Bawaslu Bali untuk selalu meningkatkan kualitas SDM sebagai upaya memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.*Nat
Bawaslu Bali diminta ubah strategi untuk mencegah praktik kotor yang mencederai demokrasi tersebut. Hal itu diungkapkan penggiat pemilu Jerry Simampouw saat berbicara dalam kegiatan Supervisi Bawaslu RI, sekaligus rapat kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawasan pemilu dan perencanaan anggaran pemilu/pemilihan Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Mohamad Yamin, Niti Mandala Denpasar, Jumat (18/3).
"Kalau kita survey dari 10 orang, semua akan menyatakan tidak setuju politik uang, tapi ketika dikasi uang, 9 orangnya itu mungkin akan mengambil uang itu," ujar Jerry.
Kata dia, Bawaslu Bali dan jajaran serta elemen masyarakat perlu ubah strategi untuk mencegah terjadinya politik uang. Salah satunya memberikan penyadaran kepada pelaku politik uang ataupun masyarakat supaya tidak tergiur dengan permainan politik uang yang dapat mengotori demokrasi. "Yang diperlukan, bagaimana Bawaslu mampu menyadarkan sanubari masyarakat, bukan dengan memberi efek jera saja, tapi berdialog dengan menyadarkan publik, pelanggaran politik dapat menghancurkanleburkan demokrasi,” tegas Jerry.
Sementara terkait dengan peningkatan SDM dalam pemilu, Jerry beranggapan dengan SDM yang memumpuni bisa memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal sosialisasi. Disamping itu, dirinya menilai masih banyak pandangan yang menilai bahwa pemilu menjadi sebuah beban.
“Mari bangun sebuah premis (berpikir maju) untuk tidak menjadikan pemilu sebagi beban, yang membuat pemilu beban itu bukan dari pelaksanaannya, tapi ada kepentingan politik di dalamnya,” jelas Jerry.
Dalam acara supervisi kemarin hadir Tenaga Ahli Bawaslu RI Tarmuji, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, dengan narasumber eksternal, penggiat pemilu Arif Nur Alam yang berkesempatan hadir memberikan pandangan dalam peningkatan SDM tersebut.
Selain itu, hadir juga jajaran Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali sebagai peserta rapat.
Ketua Bawaslu Bali Ariyani secara terpisah dalam sambutannya menuturkan tugas dari Divisi SDM adalah merancang anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas – tugas dari pengawasan. "Saya meminta jajaran Bawaslu Bali untuk selalu meningkatkan kualitas SDM sebagai upaya memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.*Nat
Komentar