Hasto: Tidak Perlu Keluarkan Perppu Penundaan Pemilu
Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa.
JAKARTA, NusaBali
PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai parpol yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan tidak ada hal mendesak bagi pemerintah untuk tunda pemilu, apalagi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dengan tujuan menunda pemilu.
Kata Hasto Pemilu 2024 dipastikan berjalan sesuai jadwal pada 14 Februari 2024 mendatang. "Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu untuk menuda pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya Rabu (9/3).
Kata dia, PDIP juga memandang Perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. "Kalau Perppu tujuannya untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu, itu ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui sebuah amandemen," ujar Hasto.
Hasto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi mengantisipasi adanya perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada inflasi, serta kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok.
Selain itu, Indonesia juga sedang menyiapkan diri dalam kepemimpinan G-20. Sehingga urusan mengeluarkan Perppu dengan tujuan tunda pemilu terlalu jauh. "Skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini mengatasi pandemi Covid-19. Kemudian menyiapkan kepemimpinan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20," jelas mantan Wasekjen DPP PDIP ini.
Ditambahkan Hasto, tidak ada alasan menunda pemilu juga merupakan sikap tegas dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini wajib menjadi kesadaran partai untuk taat pada konstitusi. "Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan. Ini kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas politisi asal Yogyakarta ini.
Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini juga menyatakan, periodisasi presiden per lima tahun sudah tegas dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas. "Itu kultur demokrasi yang harus dihormati. Ketika kultur ini dirombak, maka bisa menciptakan krisis. Ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," terang Hasto. *k22
Kata Hasto Pemilu 2024 dipastikan berjalan sesuai jadwal pada 14 Februari 2024 mendatang. "Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu untuk menuda pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya Rabu (9/3).
Kata dia, PDIP juga memandang Perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. "Kalau Perppu tujuannya untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu, itu ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui sebuah amandemen," ujar Hasto.
Hasto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi mengantisipasi adanya perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada inflasi, serta kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok.
Selain itu, Indonesia juga sedang menyiapkan diri dalam kepemimpinan G-20. Sehingga urusan mengeluarkan Perppu dengan tujuan tunda pemilu terlalu jauh. "Skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini mengatasi pandemi Covid-19. Kemudian menyiapkan kepemimpinan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20," jelas mantan Wasekjen DPP PDIP ini.
Ditambahkan Hasto, tidak ada alasan menunda pemilu juga merupakan sikap tegas dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini wajib menjadi kesadaran partai untuk taat pada konstitusi. "Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan. Ini kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas politisi asal Yogyakarta ini.
Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini juga menyatakan, periodisasi presiden per lima tahun sudah tegas dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas. "Itu kultur demokrasi yang harus dihormati. Ketika kultur ini dirombak, maka bisa menciptakan krisis. Ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan," terang Hasto. *k22
Komentar