nusabali

Gagal Toreh WBK, Rutan Gianyar Terapkan E-Money

  • www.nusabali.com-gagal-toreh-wbk-rutan-gianyar-terapkan-e-money

GIANYAR, NusaBali
Sandang wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), memang menjadi target seluruh instansi.

Namun Rutan Kelas II B Gianyar belum bisa mewujudkannya di 2021. Tahun ini, Rutan Gianyar terus melakukan inovasi, salah satunya mensterilkan peredaran uang di dalam rutan.  Kepala Rutan Kelas IIB Gianyar Muhammad Bahrun mengungkapkan, sandangan WBK dan WBBM merupakan salah satu nilai ukur yang sangat penting bagi  instansinya. Namun demikian, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali hingga kini baru dua yang menorehkan WBA. Yakni Bapas Karangasem dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali. “Tahun 2021 kami di Rutan Gianyar memang belum menyandang WBK, dengan segala upaya tahun ini kami akan mencoba lagi,” ujarnya di acara coffee morning di aula Rutan Kelas IIB Gianyar, Selasa (15/2).

Mengenai kendala ataupun kekurangan yang mengganjal, pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Karena  menjadi kewenangan tim penilai yang sistemnya berjenjang. Namun demikian, pihaknya bakal terus berupaya memaksimalkan kinerja jajarannya, termasuk mensukseskan sejumlah program. Salah satu program yang diharapkan mengkatrol penilaian adalah pemberlakuan uang elektronik. “Dalam waktu dekat, kami akan mensterilkan peredaran uang tunai di dalam rutan,” tegas Bahrun.

Untuk mewujudkan program bebas peredaran uang di dalam rutan ini, pihaknya sudah bekerjasama dengan BRI dan Koperasi Rutan. Namun demikian untuk maksimalisasi saldo uang elektronik ini dibatasi hingga Rp 1 juta per orang.

“Saldo maksimal uang elektronik ini adalah Rp 1.000.000 agar tidak memberatkan pihak keluarganya dan dapat dipergunakan untuk berbelanja di kantin yang ada di dalam rutan. Sedang penerapannya, ditarget bulan depan, karena kini masih persiapan kelengkapannya. Dengan uang elektronik ini, akan efektif menghilangkan peredaran uang di dalam lapas. Setiap keluarga yang membesuk tidak bisa menitipkan uang tunai kepada tahanan, harus didepositkan ke e-money,” ujar Bahrun.

Program ini juga dipastikan menjadi salah satu indikator untuk mencegah adanya celah-celah korupsi di dalam rutan. Didukung dengan program lainnya, seperti kunjungan yang sifatnya masih online dan penerimaan titip barang. “Sebelum titipan barang itu kita serahkan ke warga binaan tentunya sudah melalui pemeriksaan ketat. Syukurnya dalam setahun terakhir nihil temuan barang terlarang,” imbuh Bahrun.

Sementara itu, kondisi Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar sudah overload. Namun rencana relokasi ke lahan yang lebih luas seperti dijanjikan Pemkab Gianyar belum jelas.

Bahrun menyatakan Rutan Gianyar yang berlokasi di belakang gedung DPRD Gianyar rencana diratakan untuk pembangunan Pusat Pemerintah (Puspem) Gianyar. Rutan yang over kapasitas rencananya dipindah. “Namun karena situasi pandemi Covid-19, rencana Gianyar membuat puspem belum bisa dilakukan,” ujarnya.

Bahrun menyambut baik rencana bupati membangun puspem sekaligus membangun rutan baru yang lebih luas. “Mudah-mudahan bisa segera terwujud, Covid-19 reda, PAD meningkat atau normal. Sehingga bisa terwujud, tempat baru lebih luas dan representatif,” ucap Bahrun.

Meski ada rencana pindah, namun pihaknya belum tahu ke mana akan pindah dan di mana lahan yang disediakan pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi overload, narapidana di Rutan Gianyar dibantarkan ke sejumlah rutan dan lapas di Bali. “Untuk napi narkoba, kami pindahkan ke Lapastik Bangli, namun Lapastik juga padat hunian,” imbuh Bahrun.

Berdasarkan data, kapasitas narapidana di rutan hanya 44 orang. Namun jumlah hunian mencapai 151 orang yang terdiri dari narapidana sebanyak 113 orang dan tahanan 38 orang. “Over kapasitas mencapai 300 persen. Kasus terbanyak menonjol adalah narkotika dan pencurian,” kata Bahrun.

Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil KemenkumHAM Bali I Nyoman Mudana menambahkan situasi di Rutan Gianyar juga dialami rutan dan lapas di seluruh Bali. “Kecuali Lapas Anak,” jelasnya.

Saat ini, tugas petugas kemasyarakatan menurunkan angka residivis. Sebab, banyak residivis keluar masuk dan menjadi salah satu faktor penyebab penuhnya hunian. “Makanya mereka harus dilatih supaya bisa terampil. Sehingga tidak lagi melakukan kejahatan,” ucap Mudana yang juga mantan Kepala Rutan Kelas IIB Gianyar. *nvi

Komentar