Dualisme PHDI Dikhawatirkan Berdampak ke Pelayanan Umat, Fraksi Golkar: Kedua Kubu Perlu Rekonsiliasi
DENPASAR, NusaBali. com - Dualisme PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dikhawatirkan berdampak pada pelayanan umat Hindu, khususnya di Provinsi Bali.
Atas kondisi itu, Fraksi Golkar DPRD Bali mendorong adanya rekonsiliasi antara kedua kubu, baik PHDI dengan Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, maupun PHDI dengan Ketua Umum Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia.
Bahkan usulan rekonsiliasi ini disampaikan langsung Fraksi Golkar di sidang paripurna DPRD Bali, yang dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace, di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (14/2/2022) siang.
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bali I Wayan Gunawan, di forum tersebut meminta semua pihak menjaga kondisi yang kondusif. "Semua elemen, antar lembaga umat di Bali khususnya, tolong saling menghormati, dan utamakan pelayanan kepada umat," ujar Gunawan.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja didampingi Jubir Fraksi Golkar DPRD Bali, Gunawan, di Gedung DPRD Bali, usai sidang paripurna menegaskan sikap Fraksi Golkar sendiri mendorong dualisme PHDI secara nasional diselesaikan dengan kerendahan hati kedua kubu, yang kini berseteru.
"Kita sudah minta kepada Gubernur Bali (Wayan Koster, Red) supaya memberikan respons, atas kondisi dualisme ini. Kami minta dualisme PHDI ini dituntaskan supaya tidak menganggu pelayanan kepada umat," tegas politisi asal Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini.
Menurut Rawan, dualisme ini membuat Umat Hindu akan terkotak-kotak dan terkesan adanya perebutan kekuasaan di kelembagaan umat yang harusnya mengayomi. "Jangan lagi kita sudah kecil terkotak-kotak, kami tidak mau mencampuri apakah mereka yang dualisme ini berproses secara hukum, yang jelas harus ada rekonsiliasi," tegas Anggota Komisi IV DPRD Bali ini.
Sementara jubir Fraksi Golkar, Gunawan juga mendorong pimpinan dewan dan eksekutif supaya ikut mencarikan solusi atas dualisme PHDI. Sehingga umat bisa teduh dan mendapatkan pelayanan lembaga PHDI. Gunawan menegaskan Golkar tidak ikut campur masalah hukum di pengadilan. "Namun ada solusi sebagai jalan tengah diselesaikan secara kelembagaan, supaya Umat Hindu, khususnya di Bali terayomi," tegas politisi asal Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini. *nat
Komentar