Pemkab Tabanan Sikapi Penghapusan Honorer
Di Pemkab Tabanan saat ini ada ribuan pegawai honorer, mayoritas guru dan tenaga kesehatan.
TABANAN, NusaBali
Wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer dan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang segera disikapi Pemkab Tabanan. Dalam waktu dekat pemkab akan mengadakan rapat intern membahas perihal tersebut. Diharapkan pemerintah pusat tidak hanya menghapus begitu saja, namun harus ada solusi untuk memperhatikan nasib pegawai honorer ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan I Made Kristiadi Putra, mengatakan pihaknya sekarang sedang menunggu jadwal rapat koordinasi dengan Sekda Tabanan. Rencana rapat akan digelar dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dua hari lagi (digelar rapat), sekarang Pak Sekda lagi ke Gianyar,” ujarnya, Senin (24/1).
Ditegaskan penghapusan pegawai honorer ini menyesuaikan antara kebutuhan organisasi dan regulasi. Yang terpenting kebijakan pusat ini harus didasari adanya solusi. “Kita juga mohonkan solusi dari pusat, tidak serta merta hanya hilangkan pegawai kontrak namun bagaimana nasib mereka ke depan, kan perlu ada kejelasan juga,” tegas Kristiadi.
Sayangnya untuk persiapan penghapusan ini, Kristiadi belum bisa memberikan data jumlah pegawai kontrak di Tabanan. Dia berdalih akan disampaikan dalam waktu rapat. Namun yang terbanyak jumlah pegawai honorer di Tabanan ada pada posisi guru dan tenaga kesehatan. “Guru dan kesehatan yang banyak,” ucap mantan Sekdis Dukcapil Tabanan ini.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menerangkan perihal penghapusan pegawai honorer yang diwacanakan Mendagri ini sekaligus menegaskan PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana pasal 96, daerah tidak diperbolehkan mengangkat non ASN. Artinya dengan wacana itu disambut positif sebab arahnya semua tenaga kontrak akan dimaksimalkan untuk diangkat, baik itu menjadi PPPK ataupun bisa menjadi ASN. “Dengan wacana tersebut kita harapkan keseriusan pemerintah pusat semua tenaga kontrak diangkat,” kata Eka Nurcahyadi.
Sebab, menurut Eka Nurcahyadi, jumlah pegawai kontrak di Tabanan sesuai dengan hasil rapat bersama BKPSDM Tabanan beberapa waktu lalu mencapai 3.000 lebih saat ini memang dibutuhkan. Bahkan sebelumnya, dari jumlah itu sejumlah pegawai kontrak yang tidak efektif bertugas di masing-masing OPD dialihkan menjadi Satpol PP Tabanan. “Ada sekitar 72 orang yang dialihkan ke Satpol PP dari 79 yang diperlukan,” kata Eka Nurcahyadi.
Dengan kondisi tersebut besar harapannya status pegawai honorer ini bisa diangkat. Tidak serta merta menghapus tanpa ada solusi yang jelas. Karena memang tenaga honorer yang ada sekarang di Tabanan sangat diperlukan. Apalagi di Tabanan sedang didorong menggencarkan program e-government yang tentunya pegawai honorer yang punya keahlian IT masih diperlukan. “Sekarang kita terus berpikir positif, para tenaga honorer nasibnya masih dipikirkan,” tandas politisi asal Desa Batanyuh, Kecamatan Marga, Tabanan ini. *des
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan I Made Kristiadi Putra, mengatakan pihaknya sekarang sedang menunggu jadwal rapat koordinasi dengan Sekda Tabanan. Rencana rapat akan digelar dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dua hari lagi (digelar rapat), sekarang Pak Sekda lagi ke Gianyar,” ujarnya, Senin (24/1).
Ditegaskan penghapusan pegawai honorer ini menyesuaikan antara kebutuhan organisasi dan regulasi. Yang terpenting kebijakan pusat ini harus didasari adanya solusi. “Kita juga mohonkan solusi dari pusat, tidak serta merta hanya hilangkan pegawai kontrak namun bagaimana nasib mereka ke depan, kan perlu ada kejelasan juga,” tegas Kristiadi.
Sayangnya untuk persiapan penghapusan ini, Kristiadi belum bisa memberikan data jumlah pegawai kontrak di Tabanan. Dia berdalih akan disampaikan dalam waktu rapat. Namun yang terbanyak jumlah pegawai honorer di Tabanan ada pada posisi guru dan tenaga kesehatan. “Guru dan kesehatan yang banyak,” ucap mantan Sekdis Dukcapil Tabanan ini.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menerangkan perihal penghapusan pegawai honorer yang diwacanakan Mendagri ini sekaligus menegaskan PP Nomor 49 Tahun 2018 dimana pasal 96, daerah tidak diperbolehkan mengangkat non ASN. Artinya dengan wacana itu disambut positif sebab arahnya semua tenaga kontrak akan dimaksimalkan untuk diangkat, baik itu menjadi PPPK ataupun bisa menjadi ASN. “Dengan wacana tersebut kita harapkan keseriusan pemerintah pusat semua tenaga kontrak diangkat,” kata Eka Nurcahyadi.
Sebab, menurut Eka Nurcahyadi, jumlah pegawai kontrak di Tabanan sesuai dengan hasil rapat bersama BKPSDM Tabanan beberapa waktu lalu mencapai 3.000 lebih saat ini memang dibutuhkan. Bahkan sebelumnya, dari jumlah itu sejumlah pegawai kontrak yang tidak efektif bertugas di masing-masing OPD dialihkan menjadi Satpol PP Tabanan. “Ada sekitar 72 orang yang dialihkan ke Satpol PP dari 79 yang diperlukan,” kata Eka Nurcahyadi.
Dengan kondisi tersebut besar harapannya status pegawai honorer ini bisa diangkat. Tidak serta merta menghapus tanpa ada solusi yang jelas. Karena memang tenaga honorer yang ada sekarang di Tabanan sangat diperlukan. Apalagi di Tabanan sedang didorong menggencarkan program e-government yang tentunya pegawai honorer yang punya keahlian IT masih diperlukan. “Sekarang kita terus berpikir positif, para tenaga honorer nasibnya masih dipikirkan,” tandas politisi asal Desa Batanyuh, Kecamatan Marga, Tabanan ini. *des
Komentar