Tunggu Hasil Coblosan, Pemekaran Dikporaparbud Ditunda
DPRD Jembrana mendorong pemekaran Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Dikporaparbud) Jembrana.
NEGARA, NusaBali
Rencananya Dikporparbud dimekarkan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) melalui APBD Induk tahun 2016. Namun pemekaran yang diagendakan pada tahun ini dipastikan ditunda.
Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Kade Darma Susila, mengaku berpikir ulang untuk memekarkan dinas karena tunggu hasil coblosan pilkada. Sehigga perlu melihat visi misi Bupati-Wabup Jembrana terpilih. Menurutnya, saat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Jembrana 2016, sudah ada kesepakatan mendirikan Dinas Budpar yang rencana ditambah dengan Ekonomi Kreatif.
“Pada saat itu, kami bersama eksekutif sudah memasang rencana awal pemekaran dengan menitipkan angaran di Bidang Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) di APBD Induk. Kalau memang jadi, di APBD Induk pakai operasional awal pendirian dan siapkan di Perubahan untuk operasional program-program,” katanya, Selasa (8/12).
Mengingat ada Pilkada Jembrana, akhirnya disepakati menunda anggaran memisahkan Disdikpora dan Disbudpar. Karena perlu melihat apakah program Bupati-Wabup Jembrana terpilih benar-benar fokus mengembangkan pariwisata di Gumi Makepung. “APBD masih visi misi Bupati yang sekarang, sedangkan kami tidak tahu juga apakah memang kembali terpilih atau bagaimana. Daripada nantinya jadi masalah lebih baik kita tunda pembahasan secara detail,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya mengaku sudah mengusulkan agar pembahasan APBD Perubahan 2016 dipercepat untuk menyinkronkan berbagai program yang akan dilaksanakan. Karena itu, kemungkinan untuk mendirikan Dinas Budpar bisa saja terjadi melalui APBD Perubahan 2016 yang sebelumnya dipersiapkan untuk kelanjutan opersional setelah didirikan. “Minimal bulan Mei 2016 sudah bicara Perubahan, melihat apa yang menjadi skala prioritas nanti. Biasanya Juni baru mulai pembahasan dan ketok palu Agustus-September. Nah ini kami ingin percepat saat Bupati baru nanti,” tambah Ketua DPC Gerindra Jembrana ini. 7 ode
Komentar