Kelian Adat Juga Diusulkan Dapat Insentif
DPRD Bali Harap Perangkat Desa Ikut Mendapat Insentif
DPRD Bali dukung kebijakan Gubernur Wayan Koster berikan insentif para perbekel dan bendesa adat
DENPASAR, NusaBali
Pemberian insentif kepada perbekel dan bendesa adat se-Bali oleh Gubernur Wayan Koster di tahun 2022, diapresiasi DPRD Bali. Namun, DPRD Bali mendesak Gubernur Koster agar memperluas insentif untuk kelian adat dan kepala dusun (Kadus), mulai tahun 2023.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, mengatakan pihaknya sangat apresiasi dan setuju kebijakan Gubernur Koster yang memberikan insentif kepada para perbekel dan bendesa adat, karena mereka sebagai pimpinan pemerintahan di level terbawah. Hanya saja, kata Juliarta, di Bali masih ada pemerintah terbawah, yang selama ini menjadi ujung tombak mendukung suksesnya program Pemprov Bali. Mereka juga penting untuk diberikan insentif.
"Ada kelian adat dan kepala dusun di tingkat banjar. Mereka ini justru ujung tombaknya pemerintah di daerah. Kami Fraksi Gerindra merasa insentif lebih tepat juga diberikan kepada kelian adat dan kepala dusun," ujar Juliarta kepada NusaBali di Denpasar, Selasa (11/1).
Juliarta mengatakan, insentif diperluas kepada kelian adat dan Kadus ini penting untuk mendukung kinerja mereka di level banjar. Selama ini, kelian adat benar-benar ngayah (mengabdi, Red), nyaris tidak ada yang memperhatikan kesejahteraan mereka.
"Walaupun insentif kepada kelian adat dan Kadus nanti kecil, karena kemampuan keuangan daerah, ya paling tidak ada keadilan buat mereka. Kecil, tetapi merata," ujar politisi Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.
Juliarta sendiri mengaku paham betul kinerja para kelian adat dan Kadus di level banjar, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Koordinasi lintas sektoral di lembaga pemerintah terbawah, kelian adat dan Kadus ini berjibaku. "Yang ujung tombak, ya kelian adat dan Kadus," ujar anggota Komisi I DPRD Bali (yang membidangi hukum dan pemerintahan) ini.
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan fraksinya sangat mendukung kebijakan yang diambil Gubernur Koster sebagai kader yang ditugaskan di eksekutif. Menurut Dewa Jack, pemberian insentif kepada perbekal dan bendesa adat ini sangatlah penting.
"Alasannya sederhana, sebagai upaya membantu melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Kepala desa dan bendesa adat itu merupakan motor penggerak terbawah kebijakan yang dijalankan Gubernur Bali," terang Dewa Jack saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa kemarin.
Dewa Jack menegaskan, perbekel dan bendesa adat berperan memberikan berbagai informasi pencapaian keberhasilan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. Dan, yang terpenting, kepala desa dan bendesa adat diharapkan mampu memotivasi partisipasi masyaraka ikut serta dalam pembangunan Bali dan mengimplementasikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,” tandas politisi PDIP asal Desa/Keca-matan Banjar, Buleleng ini.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi pendidikan, kesejahteraan rakyat, adat, dan budaya), I Gusti Putu Budiarta alias Gung De, mengatakan kebijakan Gubernur Koster memberikan insentif kepada para perbekel dan bendesa adat se-Bali sangat diapresiasi masyarakat. Pasalnya, perbekel dan bendesa adat yang menjadi pimpinan di desa dan desa adat, selama ini memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan Pemprov Bali.
"Kita sangat apresiasi kebijakan insentif kepada perbekel dan bendesa adat ini. Kami di Komisi IV DPRD Bali yang membidangi adat dan budaya berkomitmen untuk memberikan dukungan atas kebijakan Gubernur Bali ini, terutama ketika pembahasan anggaran di Dewan," jelas politisi senior PDIP asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Gung De mengatakan, berbagai program pemerintah di tingkat desa dan desa adat selama ini berjalan dengan lancar, berkat kerja keras para perbekel dan bendesa adat. "Dengan adanya insentif kepada perbekel dan bendesa adat, dapat memotivasi kinerja dan soliditas pemerintahan di tingkat terbawah dalam mendukung program Pemprov Bali," tegas Gung De, politisi-tokoh adat yang juga menjabat Bendesa Adat Pedungan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pihaknya memberikan dukungan sejak awal atas rencana pemberian insentif kepada perbekel dan bendesa adat. Menurut Sugawa Korry, dukungan itu mulai dari pengusulan insentif sampai pembahasan dan penetapan besaran insentif untuk perbekel dan bendesa adat.
"Hal ini dilandasi oleh pemikiran Fraksi Golkar DPRD Bali atas beratnya tugas para perbekel dan bendesa adat, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa," jelas Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali.
Sugawa Korry menyebutkan, Fraksi Golkar DPRD Bali mengawal sejak awal penganggaran dana insentif ini. Termasuk insentif untuk bendesa adat, juga disepakati Fraksi Golkar melalui bantuan desa adat. "Kami masih ada usulan lain sebenarnya, yakni untuk perangkat desa. Tapi, karena keterbatasan anggaran usulan itu belum bisa terlaksana. Kami akan terus kawal usulan insentif untuk perangkat desa ini," katanya.
Menurut Sugawa Korry, perangkat desa merupakan ujung tombak mendukung suksesnya pembangunan oleh pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Soal besaran atau jumlah insentif untuk perangkat desa ini, kami Fraksi Golkar akan komunikasikan dengan pemerintah daerah. Sebab, anggaran Pemprov Bali saat ini ada refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19," tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Gubernur Wayan Koster sebelumnya memberikan insetif kepada para perbekel sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan para bendesa adat se-Bali mendapat kenaikan insentif dari semula Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Insentif bagi para perbekel dan bendesa adat se-Bali ini sudah dicairkan mulai bulan Januari 2022.
Pencairan insentif para perbekel sebesar Rp 1,5 juta dan bendesa adat sebesar Rp 2,5 juta per bulan ini diumumkan oleh Gubenur Koster di Bale Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kompleks Jaya Sabha Denpasar, Minggu (9/1) pagi. Gubernur Koster menyebutkan, seluruh 636 orang perbekel yang tersebar di 57 kecamatan pada 9 ka-bupaten/kota se-Bali mendapat insentif Rp 1,5 juta per bulan, mulai Januari 2022.
“Total anggaran yang dikucurkan untuk membayar insentif para perbekel di seluruh Bali selama setahun, mencapai Rp 11,4 miliar, yang diambilkan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Anggaran Tahun 2022,” ujar Gubernur Koster.
Sedangkan insentif untuk para bendesa adat ini diberikan kepada 1.493 orang bendesa adat yang tersebar di 57 kecamatan pada 9 kabupaten/kota se-Bali. Untuk tahun 2022 ini, insentif para bendesa adat dinaikkan sebesar Rp 1 juta, hingga menjadi Rp 2,5 juta dari semula hanya Rp 1,5 juta per bulan di tahun sebelumnya. Anggaran untuk insentif bendesa adat, kata Gubernur Koster, sudah dialokasikan dalam ‘Bantuan Operasional Desa Adat’ sebesar Rp 300.000.000 per desa adat selama setahun. Dana ini juga diambilkan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. *nat
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, mengatakan pihaknya sangat apresiasi dan setuju kebijakan Gubernur Koster yang memberikan insentif kepada para perbekel dan bendesa adat, karena mereka sebagai pimpinan pemerintahan di level terbawah. Hanya saja, kata Juliarta, di Bali masih ada pemerintah terbawah, yang selama ini menjadi ujung tombak mendukung suksesnya program Pemprov Bali. Mereka juga penting untuk diberikan insentif.
"Ada kelian adat dan kepala dusun di tingkat banjar. Mereka ini justru ujung tombaknya pemerintah di daerah. Kami Fraksi Gerindra merasa insentif lebih tepat juga diberikan kepada kelian adat dan kepala dusun," ujar Juliarta kepada NusaBali di Denpasar, Selasa (11/1).
Juliarta mengatakan, insentif diperluas kepada kelian adat dan Kadus ini penting untuk mendukung kinerja mereka di level banjar. Selama ini, kelian adat benar-benar ngayah (mengabdi, Red), nyaris tidak ada yang memperhatikan kesejahteraan mereka.
"Walaupun insentif kepada kelian adat dan Kadus nanti kecil, karena kemampuan keuangan daerah, ya paling tidak ada keadilan buat mereka. Kecil, tetapi merata," ujar politisi Gerindra asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung ini.
Juliarta sendiri mengaku paham betul kinerja para kelian adat dan Kadus di level banjar, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Koordinasi lintas sektoral di lembaga pemerintah terbawah, kelian adat dan Kadus ini berjibaku. "Yang ujung tombak, ya kelian adat dan Kadus," ujar anggota Komisi I DPRD Bali (yang membidangi hukum dan pemerintahan) ini.
Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan fraksinya sangat mendukung kebijakan yang diambil Gubernur Koster sebagai kader yang ditugaskan di eksekutif. Menurut Dewa Jack, pemberian insentif kepada perbekal dan bendesa adat ini sangatlah penting.
"Alasannya sederhana, sebagai upaya membantu melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Kepala desa dan bendesa adat itu merupakan motor penggerak terbawah kebijakan yang dijalankan Gubernur Bali," terang Dewa Jack saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Selasa kemarin.
Dewa Jack menegaskan, perbekel dan bendesa adat berperan memberikan berbagai informasi pencapaian keberhasilan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah. Dan, yang terpenting, kepala desa dan bendesa adat diharapkan mampu memotivasi partisipasi masyaraka ikut serta dalam pembangunan Bali dan mengimplementasikan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,” tandas politisi PDIP asal Desa/Keca-matan Banjar, Buleleng ini.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Bali (yang membidangi pendidikan, kesejahteraan rakyat, adat, dan budaya), I Gusti Putu Budiarta alias Gung De, mengatakan kebijakan Gubernur Koster memberikan insentif kepada para perbekel dan bendesa adat se-Bali sangat diapresiasi masyarakat. Pasalnya, perbekel dan bendesa adat yang menjadi pimpinan di desa dan desa adat, selama ini memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program pembangunan Pemprov Bali.
"Kita sangat apresiasi kebijakan insentif kepada perbekel dan bendesa adat ini. Kami di Komisi IV DPRD Bali yang membidangi adat dan budaya berkomitmen untuk memberikan dukungan atas kebijakan Gubernur Bali ini, terutama ketika pembahasan anggaran di Dewan," jelas politisi senior PDIP asal Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Gung De mengatakan, berbagai program pemerintah di tingkat desa dan desa adat selama ini berjalan dengan lancar, berkat kerja keras para perbekel dan bendesa adat. "Dengan adanya insentif kepada perbekel dan bendesa adat, dapat memotivasi kinerja dan soliditas pemerintahan di tingkat terbawah dalam mendukung program Pemprov Bali," tegas Gung De, politisi-tokoh adat yang juga menjabat Bendesa Adat Pedungan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan pihaknya memberikan dukungan sejak awal atas rencana pemberian insentif kepada perbekel dan bendesa adat. Menurut Sugawa Korry, dukungan itu mulai dari pengusulan insentif sampai pembahasan dan penetapan besaran insentif untuk perbekel dan bendesa adat.
"Hal ini dilandasi oleh pemikiran Fraksi Golkar DPRD Bali atas beratnya tugas para perbekel dan bendesa adat, terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa," jelas Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali.
Sugawa Korry menyebutkan, Fraksi Golkar DPRD Bali mengawal sejak awal penganggaran dana insentif ini. Termasuk insentif untuk bendesa adat, juga disepakati Fraksi Golkar melalui bantuan desa adat. "Kami masih ada usulan lain sebenarnya, yakni untuk perangkat desa. Tapi, karena keterbatasan anggaran usulan itu belum bisa terlaksana. Kami akan terus kawal usulan insentif untuk perangkat desa ini," katanya.
Menurut Sugawa Korry, perangkat desa merupakan ujung tombak mendukung suksesnya pembangunan oleh pemerintah daerah, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Soal besaran atau jumlah insentif untuk perangkat desa ini, kami Fraksi Golkar akan komunikasikan dengan pemerintah daerah. Sebab, anggaran Pemprov Bali saat ini ada refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19," tegas politisi senior asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Gubernur Wayan Koster sebelumnya memberikan insetif kepada para perbekel sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan para bendesa adat se-Bali mendapat kenaikan insentif dari semula Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Insentif bagi para perbekel dan bendesa adat se-Bali ini sudah dicairkan mulai bulan Januari 2022.
Pencairan insentif para perbekel sebesar Rp 1,5 juta dan bendesa adat sebesar Rp 2,5 juta per bulan ini diumumkan oleh Gubenur Koster di Bale Gajah Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kompleks Jaya Sabha Denpasar, Minggu (9/1) pagi. Gubernur Koster menyebutkan, seluruh 636 orang perbekel yang tersebar di 57 kecamatan pada 9 ka-bupaten/kota se-Bali mendapat insentif Rp 1,5 juta per bulan, mulai Januari 2022.
“Total anggaran yang dikucurkan untuk membayar insentif para perbekel di seluruh Bali selama setahun, mencapai Rp 11,4 miliar, yang diambilkan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Anggaran Tahun 2022,” ujar Gubernur Koster.
Sedangkan insentif untuk para bendesa adat ini diberikan kepada 1.493 orang bendesa adat yang tersebar di 57 kecamatan pada 9 kabupaten/kota se-Bali. Untuk tahun 2022 ini, insentif para bendesa adat dinaikkan sebesar Rp 1 juta, hingga menjadi Rp 2,5 juta dari semula hanya Rp 1,5 juta per bulan di tahun sebelumnya. Anggaran untuk insentif bendesa adat, kata Gubernur Koster, sudah dialokasikan dalam ‘Bantuan Operasional Desa Adat’ sebesar Rp 300.000.000 per desa adat selama setahun. Dana ini juga diambilkan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. *nat
Komentar