Sukseskan Program Kendaraan Listrik di Bali, Kementerian BUMN Siapkan Ini

BANGLI, NusaBali.com - Bali dijadikan role model penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, sehingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap memberikan dukungan bagi terwujudnya ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Pulau Dewata.

Antusias dukungan Kementerian BUMN ini disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury. “Beberapa hari lalu kami sudah bertemu dengan Pak Gubernur (Wayan Koster), dan kami menyambut gembira target  10.000 kendaraan listrik di Bali pada 2022,” kata Pahala Nugraha Mansury, Sabtu (1/1/2022).

“Pemprov Bali akan gunakan kurang lebih 150 kendaraan listrik,” terang Pahala. Dan kurang lebih 11.000 karyawan-karyawati Pemprov nantinya juga diproyeksikan menggunakan kendaraan listrik.

Pahala pun menyebut beberapa institusi yang siap bergerak mendukung program KBLBB di Bali, di antaranya, Pertamina Power Indonesia, Pertamina Patra Niaga, Indonesia Battery Corporation. Dan tak ketinggalan produsen kendaraan listrik seperti GESITS.

Beberapa bentuk dukungan pun sudah disiapkan oleh Kementerian BUMN.  Pertama, kata Pahala, adalah mendirikan lebih banyak SPKLU (Stasiun Pengisian kendaraan Listrik Umum) sehingga memudahkan   pengguna kendaraan listrik untuk mengfisi baterai kendaraannya tanpa perlu takut kehabisan catu daya saat berkendara.

Kedua, waktu charging baterai pada malam hari juga akan dirancang diberlakukannya diskon khusus.   Selanjutnya yang ketiga adalah diberikannya paket khusus bagi Pemprov Bali, termasuk karyawan  Pemprov agar bisa memiliki kendaraan listrik.

Skenario berikutnya yang menarik adalah baterai kendaraan listrik akan disewakan. “Tujuan disewakan agar kepemilikan kendaraan listrik semakin mudah dan murah. Jadi masyarakat tidak perlu membeli kendaraan listrik berikut baterainya,” terang Pahala.

Dengan skema seperti itu, maka Pahala meyakinkan masyarakat akan menaruh minat lebih tinggi terhadap kendaraan listrik.  “Bahkan jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional cc yang sama, harganya akan lebih murah,” kata Direktur Utama Garuda periode 2017-2018 ini.

Sayangnya terkait pajak kendaraan listrik yang diharapkan bisa diturunkan atau dimurahkan sebagaimana harapan sebagian masyarakat Indonesia, belum bisa dijanjikan oleh Kementerian BUMN. “Soal pajak nanti akan berdiskusi dulu dengan Kementerian Keuangan, apakah bisa diberikan,” kata Pahala.

Selain itu soal penurunan pajak kendaraan listrik, lanjut Pahala, masih perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi setempat.  “Apakah Pemprov bersedia memberi kebijakan khusus untuk  meningkatkan keterjangkauan pembelian kendaraan listrik,” jelas bankir  kelahiran 8 April 1971 ini.

Pada bagian lain Pahala menerangkan bahwa saat ini sedang disiapkan 21 SPKLU di Bali. SPKLU ini sudah harus siap menjelang pelaksanaan KTT G20 pada bulan Oktober mendatang. “SPKLU ini sebagai dukungan terhadap 500 kendaraan listrik yang digunakan pada G20,” kata eks Dirut Bank BTN ini.

Sebanyak 500 kendaraan listrik ini akan digunakan selama gelaran G20 di Bali. Dan kemungkinan kendaraan yang didatangkan ke Pulau Dewata ini bisa jadi tetap dijadikan transportasi ramah lingkungan di Bali. 

“Sebenarnya khusus digunakan untuk G20, nantinya akan ditentukan apakah tetap di Bali atau tidak,” kata Pahala saat ditemui di Toya Devasya Kintamani, Kabupaten Bangli.

Sebelumnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, 21 SPKLU Fast Charging di beberapa lahan strategis milik PLN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Darmawan menargetkan seluruh SPKLU yang tengah dibangun ini sudah dapat beroperasi pada Maret 2022.

 

"Lima SPKLU sudah mulai proses pekerjaan dan insyaallah Januari sudah bisa digunakan masyarakat. Sisanya diperkirakan selesai Maret 2022," ucap Darmawan.

 

Hanya saja, Darmawan mengakui saat ini PLN dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan SPKLU di lokasi-lokasi strategis. Untuk itu, Darmawan mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah memfasilitasi kolaborasi PLN dengan BUMN lain untuk pembangunan SPKLU.

 

"Masalah tempat strategis ini menjadi tantangan utama. Untuk itu kami mengajak kolaborasi pemilik lahan strategis untuk pembangunan SPKLU," papar Ekonom Energi yang menghabiskan lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat (AS) menempuh studi dan berkarir sebagai konsultan-peneliti di Texas A&M University dan Duke University ini.

.

Selain untuk menunjang kegiatan KTT G20, langkah ini dilakukan PLN sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung transisi ke energi bersih, salah satunya dengan mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik. 

Ajang ini diharapkan dapat menjadi showcase penggunaan mobil listrik yang juga sebagai salah satu simbol tema utama G20 yaitu transisi ke energi bersih. "Kita bisa bikin jadi contoh kalau bisa mendorong mobil listrik di Bali. Kalau ini berhasil, ini bisa menyebarluaskan di kota lain," harap Darmawan.