nusabali

DPD I Golkar Bali Target Imbangi PDIP di 2024

  • www.nusabali.com-dpd-i-golkar-bali-target-imbangi-pdip-di-2024

DENPASAR, NusaBali
Pemilu Serentak 2024 masih 2 tahun lagi. Namun Partai Golkar peraih suara runner up di nasional dan Provinsi Bali pada Pileg 2019 lalu punya target  besar, yakni pepet perolehan suara PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Bali di Pemilu 2024.

Sinyal itu dikemukakan Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry dalam ‘Catatan dan Refleksi Akhir Tahun 2021’ yang digelar DPD I Golkar Bali, di Sekretariat DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar, Kamis (30/12) pagi. Refleksi akhir tahun yang digelar secara offline dan online ini membedah persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan pertanian.

Sejumlah kader intelektual berlatarbelakang akademisi dihadirkan Golkar Bali sebagai narasumber, seperti Sekretaris DPD I Golkar Bali Dr Ir Made Dauh Wijana (dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar) membawakan materi bidang ekonomi, Ketua OKK Golkar Bali Drs Made Suamba Negara, MSi (mantan Rektor Universitas Dwijendra Denpasar) membawakan materi bidang politik. Selain itu kader lain yang jadi narasumber ada Dewa Ayu Sri Wigunawati SSos, SH, MSi yang membawakan materi bidang hukum, Ida Bagus Gede Udiyana yang membawa materi bidang agama dan budaya, serta Dr drh Komang Suarsana MMA yang membawa materi bidang pertanian.

Sugawa Korry mengatakan saat ini di legislatif hanya didominasi kekuatan politik mayoritas, yang membuat iklim demokrasi tidak sehat. Usulan fraksi-fraksi yang kursinya tidak signifikan di dewan tidak pernah terakomodir, padahal banyak usulan prinsip untuk kepentingan masyarakat. “Usulan fraksi yang tidak punya kekuatan di legislatif ini sering lewat begitu saja. Terutama dalam penyusunan APBD. Hal ini terjadi tidak hanya di DPRD Bali, tetapi seluruh DPRD Kabupaten/Kota. Ini tidak sehat, maka Golkar ingin mengimbangi kekuatan mayoritas ini,” kata politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Caranya? “Ya rakyat di Pemilu 2024 nanti harus berpikir realistis, memilih dengan logika, dengan kesadaran memberikan dukungan kepada partai yang akan mewujudkan keseimbangan sosial politik, salah satunya Golkar. Supaya tatanan sosial politik, demokrasi kita di 2024 nanti seimbang. Ada check and balance, sehat, dan bermartabat. Dengan kesadaran rakyat dalam memilih, kami optimistis bisa mengimbangi kekuatan mayoritas di Bali saat ini,” ucap Sugawa Korry.

Sementara Dewa Suamba Negara dalam paparan mengatakan di era Orde Baru, pemerintahnya dicap paling korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Orde Baru tumbang, bergulirlah reformasi. Ternyata beberapa substansi reformasi tidak sepenuhnya berjalan. Contoh pembatasan hak-hak politik rakyat dengan intimidasi. “Pendekatan militer di zaman Orde Baru oleh Soeharto, di era sekarang berubah ke pendekatan sipil, tetapi berbau intimidasi juga,” kata Suamba Negara.

Suamba Negara menyatakan di era reformasi, pemilu yang didengung-dengungkan berintegritas, jujur, dan adil tidak terjadi. Dia membuktikan adanya sengketa pemilu yang diajukan ke pengadilan. “Hasil sengketa ini tidak banyak dimenangkan oleh pihak yang merasa dirugikan, ini perlu juga menjadi catatan kita bersama,” ucap mantan anggota DPRD Bali 2004-2009 ini.

Suamba Negara, juga mengungkapkan fenomena pasca era reformasi yang marak dengan kasus korupsi. “Kalau di masa Orde Baru marak kasus KKN, sekarang ini ada, bahkan lebih parah juga. Sejumlah pemimpin baik di legislatif, eksekutif, berakhir di penjara,” beber politisi asal Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini.

Soal sosial politik di dewan, dia mengakui saat ini tercipta kekuatan mayoritas yang mematikan demokrasi di legislatif. “Kalau ada rezim absolute maka kontrol itu akan susah dilakukan secara objektif,” kata Suamba Negara. *nat

Komentar