Bawaslu Bersiap Hadapi Tahapan Pemilu 2024
Gandeng KPU, Tuntaskan Simulasikan Penyelesaian Sengketa Pemilu
Simulasi penyelesaian sengketa pemilu ini penting, mengingat tahapan pemilu serentak akan dimulai sekitar Agustus 2022 mendatang.
DENPASAR,NusaBali
Bawaslu Bali tuntaskan simulasi penyelesaian sengketa pemilu untuk hadapi tahapan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Data dan Informasi (Datin) I Ketut Rudia, Minggu (26/12) siang mengatakan seluruh jajaran Bawaslu Bali/Kabupaten/Kota sudah siap diterjunkan ketika hadapi sengketa pemilu yang sesungguhnya.
Rudia mengatakan para awak Bawaslu Bali/Kabupaten/Kota dilatih dalam kesiapan mental ketika nanti menghadapi sengketa pemilu yang bisa saja sampai maju ke pengadilan. Simulasi pun sudah tuntas di seluruh kabupaten/kota. Simulasi menggandeng jajaran KPU Bali. "Simulasi sudah tuntas di kabupaten/kota. Terakhir kami gelar evaluasi di Kantor Bawaslu Bali pada Jumat 24 Desember 2021 bersama jajaran KPU Bali. Intinya Bawaslu dan jajaran di bawah bersiap ketika terjadi sengketa pemilu," ujar Rudia.
Kata Rudia, dalam simulasi penyelesaian sengketa pemilu ini, awak Bawaslu Bali/Kabupaten/Kota, dan jajaran Sekretariat memerankan pihak-pihak yang bersengketa. Ada yang berperan sebagai peserta pemilu atau pihak yang merasa dirugikan dalam proses tahapan pemilu, sampai ada yang berperan sebagai majelis. "Proses aduan pelanggaran pemilu sampai proses di pengadilan kita simulasikan secara detail. Proses persidangan kita simulasikan dengan berbagai macam kasus," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Menurut Rudia, simulasi penyelesaian sengketa pemilu ini penting, mengingat tahapan pemilu serentak akan dimulai sekitar Agustus 2022 mendatang. Dalam tahapan pemilu nanti tidak menutup kemungkinan ada persoalan yang sampai menimbulkan pengaduan atau timbul laporan hukum. "Tahapan kan sudah akan mulai pada 2022. Ketika ada pihak yang tidak puas dengan proses atau tahapan pemilu, awak Bawaslu sudah siap menangani," terang pria asal Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ini.
Rudia mengatakan persoalan pemilu sangatlah kompleks, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Terutama penguasaan aturan main atau regulasi. "Misalnya, penguasaan peraturan dan perundang-undangan soal kepemiluan. Hal ini sudah menjadi salah satu modal utama. Sehingga penyelenggara nanti benar-benar mewujudkan pemilu yang bermartabat," terang Rudia.
Sementara Anggota Bawaslu Bali Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu, I Ketut Sunadra mengatakan hasil simulasi di seluruh kabupaten/kota, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Mulai dari tata cara persidangan, sampai sarana pendukung. "Masih banyak perbaikan dari simulasi sengketa pemilu kemarin. Di Tahun 2022 nanti perlu kita maksimalkan pelatihan dan bimbingan teknis sebagai program kerja kita dalam peningkatan kapasitas SDM penyelesaian sengketa pemilu," ujar Sunadra.
Sementara Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan secara terpisah mengatakan simulasi penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan awak Bawaslu dengan melibatkan KPU, menandakan koordinasi yang efektif antara dua lembaga kepemiluan. "Sebenarnya kita berharap tidak ada sengketa pemilu nanti, namun alangkah baiknya kita siapkan diri," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Lidartawan menegaskan simulasi penyelesaian sengketa pemilu juga sangat penting dilaksanakan lebih awal. "Lebih awal kita lakukan simulasi lebih bagus, karena evaluasi juga harus dilakukan. Ketika nanti ada penyelesaian sengketa yang sesungguhnya sudah siap pakai," terang Lidartawan. *nat
Rudia mengatakan para awak Bawaslu Bali/Kabupaten/Kota dilatih dalam kesiapan mental ketika nanti menghadapi sengketa pemilu yang bisa saja sampai maju ke pengadilan. Simulasi pun sudah tuntas di seluruh kabupaten/kota. Simulasi menggandeng jajaran KPU Bali. "Simulasi sudah tuntas di kabupaten/kota. Terakhir kami gelar evaluasi di Kantor Bawaslu Bali pada Jumat 24 Desember 2021 bersama jajaran KPU Bali. Intinya Bawaslu dan jajaran di bawah bersiap ketika terjadi sengketa pemilu," ujar Rudia.
Kata Rudia, dalam simulasi penyelesaian sengketa pemilu ini, awak Bawaslu Bali/Kabupaten/Kota, dan jajaran Sekretariat memerankan pihak-pihak yang bersengketa. Ada yang berperan sebagai peserta pemilu atau pihak yang merasa dirugikan dalam proses tahapan pemilu, sampai ada yang berperan sebagai majelis. "Proses aduan pelanggaran pemilu sampai proses di pengadilan kita simulasikan secara detail. Proses persidangan kita simulasikan dengan berbagai macam kasus," ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Menurut Rudia, simulasi penyelesaian sengketa pemilu ini penting, mengingat tahapan pemilu serentak akan dimulai sekitar Agustus 2022 mendatang. Dalam tahapan pemilu nanti tidak menutup kemungkinan ada persoalan yang sampai menimbulkan pengaduan atau timbul laporan hukum. "Tahapan kan sudah akan mulai pada 2022. Ketika ada pihak yang tidak puas dengan proses atau tahapan pemilu, awak Bawaslu sudah siap menangani," terang pria asal Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem ini.
Rudia mengatakan persoalan pemilu sangatlah kompleks, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Terutama penguasaan aturan main atau regulasi. "Misalnya, penguasaan peraturan dan perundang-undangan soal kepemiluan. Hal ini sudah menjadi salah satu modal utama. Sehingga penyelenggara nanti benar-benar mewujudkan pemilu yang bermartabat," terang Rudia.
Sementara Anggota Bawaslu Bali Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu, I Ketut Sunadra mengatakan hasil simulasi di seluruh kabupaten/kota, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Mulai dari tata cara persidangan, sampai sarana pendukung. "Masih banyak perbaikan dari simulasi sengketa pemilu kemarin. Di Tahun 2022 nanti perlu kita maksimalkan pelatihan dan bimbingan teknis sebagai program kerja kita dalam peningkatan kapasitas SDM penyelesaian sengketa pemilu," ujar Sunadra.
Sementara Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan secara terpisah mengatakan simulasi penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan awak Bawaslu dengan melibatkan KPU, menandakan koordinasi yang efektif antara dua lembaga kepemiluan. "Sebenarnya kita berharap tidak ada sengketa pemilu nanti, namun alangkah baiknya kita siapkan diri," ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Lidartawan menegaskan simulasi penyelesaian sengketa pemilu juga sangat penting dilaksanakan lebih awal. "Lebih awal kita lakukan simulasi lebih bagus, karena evaluasi juga harus dilakukan. Ketika nanti ada penyelesaian sengketa yang sesungguhnya sudah siap pakai," terang Lidartawan. *nat
Komentar