Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Badung Fokus Awasi Medsos

Terkait hal ini, Bawaslu Badung menggandeng Pemkab Badung, khususnya bagian kehumasan untuk bersama-sama edukasi dan sosialisasi ke masyarakat.

“Kami meyakini kontestasi pemilu di tahun 2024 akan berjalan lebih dinamis. Pada pemilu 2024, fokus pengawasan kami adalah di media sosial. Karena di situ sangat berpotensi disinformasi, hoaks dan politisasi SARA,” ujar Anggota Bawaslu Badung, I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, Rabu (8/12).

Fokus pengawasan kali ini, kata dia, berkaca dari pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya. Di mana pihak-pihak yang dilarang secara Undang-undang untuk berpolitik praktis, justru banyak ditemukan perilakunya di media sosial. Kata Bagus Sasmita, pihak-pihak yang dilarang berpolitik praktis semestinya bersikap netral, objektif, tidak subjektif.

“Belajar dari yang sudah-sudah, ada penindakan netralitas ASN. Mereka terpantau secara pengawasan perilakunya di media sosial. Ini artinya media sosial tidak bisa dianggap sepele, karena sudah dianggap memiliki ruang tersendiri sekarang,” ungkapnya.

Pihaknya menyadari, untuk pengawasan media sosial sepanjang hari dengan mengandalkan SDM yang jumlahnya terbatas dirasa sangat tidak memungkinkan. Karena itu, Bawaslu Badung juga kerap dibantu oleh masyarakat jika menemukan postingan-postingan yang meresahkan terkait pemilu maupun pilkada di media sosial.

“Kami dengan SDM terbatas, untuk mengawasi medsos secara full time itu impossible. Selain temuan sendiri, kami banyak dibantu masyarakat yang memberi informasi. Ada yang memberi informasi awal seperti postingan yang disinformasi, hoaks, melanggar netralitas,” bebernya. Karena itu, untuk mencegah pelanggaran di media sosial, Bawaslu Badung juga mengundang bagian kehumasan Pemkab Badung untuk rapat ‘Sinergitas Kehumasan dengan Stakeholders dalam Penyelenggaran Pemilu’ di kantor Bawaslu Badung, kawasan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Selasa (7/12) lalu. Bawaslu Badung mengajak untuk bersama-sama membuat konten yang mengedukasi masyarakat, termasuk untuk mengcounter jika ada buzzer yang sangat berpotensi memecah belah di media sosial.

“Ini sebagai langkah awal yang kita lakukan jauh-jauh hari. Karena untuk melawan disinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial, diperlukan sinergi dengan kehumasan. Humas sebagai corongnya lembaga dan juga sebagai sarana sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Misalnya dengan membuat konten bersama yang mengedukasi, terkait literasi yang benar tentang pemilu dan demokrasi,” tandasnya. *ind