nusabali

Klungkung Terima Penghargaan Ditjen Pembendaharan Provinsi Bali

Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut

  • www.nusabali.com-klungkung-terima-penghargaan-ditjen-pembendaharan-provinsi-bali

SEMARAPURA, NusaBali
Pemkab Klungkung kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik.

Penghargaan diterima Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (1/11).

"Penghargaan ini diraih, karena sebelumnya Pemkab Klungkung telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini secara berturut-turut untuk keenam kalinya dari BPK RI, beberapa waktu lalu," ujar Bupati Suwirta, didampingi Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra bersama OPD terkait.

Bupati Suwirta menambahkan, penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja sama semua pihak, baik itu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem transparansi pengelolaan keuangan. Bupati Suwirta berharap kedepan penghargaan ini bisa semakin memacu seluruh jajaran Pemkab Klungkung untuk berbuat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Dengan penghargaan ini kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Klungkung dengan mendapatkan opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut. Opini WTP adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan megara yang telah dilakukan secara optimal, dengan berusaha selalu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, mematuhi peraturan perundang-undangan, kecakupan pengungkapan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Dengan didukung peningkatan kuantittas dan kualitas SDM pengelola kuangan Pemkab Klungkung, jelas dia, maka akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan harus dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. "Semoga kita dapat terus memperoleh manfaat dan bekal yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel," harap Nugroho. *wan

Komentar