Gencarkan Kawal Pemilu dengan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Humas, dan Data I Ketut Rudia mengklaim sekitar 5.000 tokoh masyarakat, akademisi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa sudah tersentuh sosialisasi pengawasan partisipatif yang rutin dilakukan Bawaslu Bali.

Menurut Rudia, proses sosialisasi pengawasan partisipatif digelar berkelanjutan oleh Bawaslu Bali. Di samping juga diselipkan di kegiatan bersama dengan awak penyelenggara seperti acara KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota. “Kami perkirakan sekitar 5.000 orang dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi telah mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif ini. Tiap kegiatan yang kami gelar untuk sosialisasi pengawasan partisipatif ada 50 peserta sampai 100 peserta. Tiap Bawaslu kabupaten dan kota rutin gelar sosialisasi pengawasan partisipatif secara berkelanjutan. Jumlah yang tersentuh sosialiasi akan makin banyak,” kata Rudia, di Denpasar, Rabu (27/10).

Dengan semakin banyaknya personal yang tersentuh sosialisasi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Bali, menurut Rudia, pemilu yang demokratis makin besar peluangnya akan terkawal. Karena sosialisasi pengawasan partisipatif ini memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, betapa pentingnya pengawasan proses pemilu itu. “Makin tinggi peluang proses pemilu yang jurdil itu akan terkawal, kecurangan yang mengotori demokrasi bisa dicegah secara maksimal,” imbuh Rudia.

Rudia menyebutkan pada Pemilu 2024 akan digelar pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Setelah itu akan digelar pemilihan kepala daerah. Saat ini jadwal pemilihan masih digodok di pusat oleh pemerintah, DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI. “Jadi Pemilu 2024 itu tetap krusial, juga memerlukan pengawasan maksimal seluruh elemen,” tegas Rudia.

Soal anggaran, menurut Rudia, proses sosialisasi pengawasan partisipatif ini disiapkan melalui APBN. Karena begitu pentingnya proses pengawasan partisipatif ini, maka program ini akan digelar sampai mendekati Pemilu 2024 digelar. “Anggaran sosialisasi oleh pemerintah pusat dengan sokongan APBN tersedia cukup. Karena pengawalan pemilu yang demokratis dan berkualitas itu sangat penting dan prioritas,” kata mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 ini.

Sementara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten Gianyar memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada beberapa kalangan masyarakat, Selasa (26/10). Hadir anggota Bawaslu Provinsi Bali Divisi Pengawasan I Wayan Widyardana Putra. Dalam rilis Bawaslu Bali, Widyardana Putra mengatakan peranan warga negara dalam pengawasan pemilu yang maksimal akan membantu pencegahan pelanggaran pemilu, sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Bawaslu memiliki fungsi pencegahan. Dalam fungsi tersebut tentunya Bawaslu memberikan sosialisasi tentang larangan dalam pemilu kepada masyarakat. Ini juga sebagai bentuk memberikan pendidikan politik,” tutur Widyardana. *nat