Dewan Pertanyakan Penurunan Anggaran
Di Dua Sektor Prioritas: Pertanian dan Pariwisata
Penurunan anggaran di Dinas Pertanian sebesar Rp 2,45 miliar dan di Dinas Pariwisata sebesar Rp 2,01 miliar.
SINGARAJA, NusaBali
Dewan mempertanyakan penurunan anggaran di sektor prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng 2022 mendatang. Penurunan anggaran di sektor pertanian dan pariwisata itu dinilai kurang tepat, sebab dua sektor ini merupakan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut muncul saat rapat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, di ruang sidang utama, Kamis (14/10) kemarin.
Pertanyaan tersebut disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicaranya I Nyoman Meliun. Dalam pemandangan umum Fraksi NasDem menyebutkan pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusannya dalam membangun Buleleng di tahun 2020 mendatang. Menurutnya, penurunan anggaran di Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata tak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana 2022. Yakni pemantapan pemulihan ekonomi melalui integrasi pertanian, pariwisata, UMKM yang didukung investasi dan infrastruktur.
Menurut pengamatan Fraksi NasDem, ada penurunan anggaran di Dinas Pertanian sebesar Rp 2,45 miliar lebih dari tahun sebelumnya. Hal sama juga dijumpai di Dinas Pariwisata dengan penurunan anggaran Rp 2,01 miliar. “Yang ingin kami tanyakan mengapa ada penurunan anggaran pada dinas atau instansi yang akan dijadikan leading sector prioritas pembangunan daerah,” ucap Meliun.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi gabungan PDIP, Gerindra dan Demokrat, memberikan saran kepada Pemkab Buleleng, untuk memberikan alokasi tambahan 5-10 persen pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana dan keperluan mendesak yang tak dapat diprediksi. Seperti wabah pandemi Covid-19 yang sudah terjadi satu setengah tahun ini, berdampak pada semua sektor kehidupan.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Gerindra dan Demokrat, Kadek Sumardika, juga menekankan dalam kondisi saat ini pemerintah agar mengubah budaya kerja. “Pemerintah harus mengurangi belanja yang tidak efisien dan dialihkan ke belanja yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat,” ucap kader partai Demokrat asal Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Buleleng.
Sementara itu dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2022, dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif serta fleksibel. Selain itu dengan kondisi APBD 2022 mendatang yang masih defisit, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi. Salah satunya mengembangkan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. *k23
Pertanyaan tersebut disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicaranya I Nyoman Meliun. Dalam pemandangan umum Fraksi NasDem menyebutkan pemerintah daerah harus menunjukkan keseriusannya dalam membangun Buleleng di tahun 2020 mendatang. Menurutnya, penurunan anggaran di Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata tak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana 2022. Yakni pemantapan pemulihan ekonomi melalui integrasi pertanian, pariwisata, UMKM yang didukung investasi dan infrastruktur.
Menurut pengamatan Fraksi NasDem, ada penurunan anggaran di Dinas Pertanian sebesar Rp 2,45 miliar lebih dari tahun sebelumnya. Hal sama juga dijumpai di Dinas Pariwisata dengan penurunan anggaran Rp 2,01 miliar. “Yang ingin kami tanyakan mengapa ada penurunan anggaran pada dinas atau instansi yang akan dijadikan leading sector prioritas pembangunan daerah,” ucap Meliun.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi gabungan PDIP, Gerindra dan Demokrat, memberikan saran kepada Pemkab Buleleng, untuk memberikan alokasi tambahan 5-10 persen pada pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana dan keperluan mendesak yang tak dapat diprediksi. Seperti wabah pandemi Covid-19 yang sudah terjadi satu setengah tahun ini, berdampak pada semua sektor kehidupan.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Gerindra dan Demokrat, Kadek Sumardika, juga menekankan dalam kondisi saat ini pemerintah agar mengubah budaya kerja. “Pemerintah harus mengurangi belanja yang tidak efisien dan dialihkan ke belanja yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat,” ucap kader partai Demokrat asal Desa Umeanyar, Kecamatan Seririt, Buleleng.
Sementara itu dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2022, dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif serta fleksibel. Selain itu dengan kondisi APBD 2022 mendatang yang masih defisit, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi. Salah satunya mengembangkan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. *k23
1
Komentar