Bendesa Usulkan Sepalan Hapus Insentif
Merasa 12 Bulan Di-PHP Pemkab Gianyar
Hentikan saja dulu program insentif ini. Agar kami tidak terlalu berharap dan terus menunggu.
GIANYAR, NusaBali
Terhitung selama setahun sejak Oktober 2020, bendesa dan kelian adat se Kabupaten Gianyar belum menerima dana insentif dari pemerintah setempat. Karena itu, agar tak jadi pemberian harapan palsu (PHP), sejumlah bendesa adat mengusulkan agar sepalan (sekalian,Red) pemberiaan dana insentif itu dihapus.
Terlebih jabatan bendesa adat identik dengan ngayah (kerja bhakti). Menurut beberapa bendesa, adanya program pemberian insentif membuat mereka selalu berharap. Padahal, dulu tanpa insentif pun mereka tetap bisa ngayah memimpin desa adat. "Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, hentikan saja dulu program insentif ini. Agar kami tidak terlalu berharap dan terus menunggu," ujar salah seorang bendesa adat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/10).
Namun dapat dibaca, usulan untuk menghentikan pemberian dana insentif oleh sejumlah bendesa tersebut, sebagai ungkapan rasa kecewa mereka. Terkait kemungkinan insentif sulit cair karena pandemi Covid-19, para bendesa adat mengaku memahami kondisi keuangan daerah yang terjun bebas. "Memang konsepnya kami ngayah. Tapi karena insentif ini diprogramkan oleh pemerintah, ya kami berterima kasih. Tapi, kalau sudah begini (setahun tak dicairkan,Red), ya lebih baik distop dulu," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, dampak dari setahun belum ada pencairan insentif, tak sedikit bendesa adat dan kelian adat kelimpungan untuk bayar kredit. Karena mereka menjadikan insentif yang dulu rutin diterima tiap bulanan itu, untuk membayar hutang. Jumlah insentif yang diterima setiap bulan, Rp 1,3 juta untuk bendesa dan Rp 900.000 untuk kelihan adat. "Sebelum pandemi pembayaran lancar. Makanya kami berani insentif ini pakai jaminan bayar hutang tiap bulan. Namun nyatanya insentif ini belum cair sejak setahun. Otomatis kredit jadi macet," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Gianyar I Made ‘Ahus’ Mahayastra menegaskan, insentif untuk bendesa adat dan kelian itu pasti akan dibayarkan. Namun dia menduga keterlambatan pencairan itu karena OPD terkait belum mengamprah ke Bagian Keuangan. "Pasti dibayar. Kayaknya masih menunggu amprah dari OPD terkait," tegasnya, Selasa (5/10).
Bupati tak akan menghentikan program insentif ini sebagaimana usulan sejumlah bendesa adat. Karena Kabupaten Gianyar masih mampu membayar insentif tersebut. Dia menyebut akan mencairkan insentif ini pada akhir tahun ini.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati memberikan penyataan yang berbeda dengan bupati. Dia menolak jika disebut tak mengamprah dana isentif bendesa dan kelian adat itu. Dirinya mengklaim telah merampungkan administrasi terkait pencairan insentif itu. Bahkan telah menandatangani amprah insentif bendesa dan kelian adat ini sampai September 2021. "Administrasi dari kami sudah rampung. Data pengamprahan sudah kami serahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Gianyar," ujar pejabat asal Desa Butubulan, Kecamatan Sukawati ini.
Sri Widyawati bahkan mengaku tidak pernah mengalami hambatan untuk proses merampungkan administrasi pengamprahan insentif tersebut. "Bisa dicek di BPKAD Gianyar. Kalau kami tidak ada kendala. Saya menjabat (kepala dinas,Red) sejak Januari 2021, sebelumnya urusan insentif ini ada di Bagian Kesra Setda Gianyar," terangnya.
Kepala BPKAD Gianyar Ngakan Jati Ambarsika saat dikonfirmasi mengaku masih mengikuti acara. "Nanti saya jawab, saya masih rapat dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya singkat.*nvi
Terhitung selama setahun sejak Oktober 2020, bendesa dan kelian adat se Kabupaten Gianyar belum menerima dana insentif dari pemerintah setempat. Karena itu, agar tak jadi pemberian harapan palsu (PHP), sejumlah bendesa adat mengusulkan agar sepalan (sekalian,Red) pemberiaan dana insentif itu dihapus.
Terlebih jabatan bendesa adat identik dengan ngayah (kerja bhakti). Menurut beberapa bendesa, adanya program pemberian insentif membuat mereka selalu berharap. Padahal, dulu tanpa insentif pun mereka tetap bisa ngayah memimpin desa adat. "Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, hentikan saja dulu program insentif ini. Agar kami tidak terlalu berharap dan terus menunggu," ujar salah seorang bendesa adat yang enggan disebutkan namanya, Selasa (5/10).
Namun dapat dibaca, usulan untuk menghentikan pemberian dana insentif oleh sejumlah bendesa tersebut, sebagai ungkapan rasa kecewa mereka. Terkait kemungkinan insentif sulit cair karena pandemi Covid-19, para bendesa adat mengaku memahami kondisi keuangan daerah yang terjun bebas. "Memang konsepnya kami ngayah. Tapi karena insentif ini diprogramkan oleh pemerintah, ya kami berterima kasih. Tapi, kalau sudah begini (setahun tak dicairkan,Red), ya lebih baik distop dulu," ujarnya lagi.
Untuk diketahui, dampak dari setahun belum ada pencairan insentif, tak sedikit bendesa adat dan kelian adat kelimpungan untuk bayar kredit. Karena mereka menjadikan insentif yang dulu rutin diterima tiap bulanan itu, untuk membayar hutang. Jumlah insentif yang diterima setiap bulan, Rp 1,3 juta untuk bendesa dan Rp 900.000 untuk kelihan adat. "Sebelum pandemi pembayaran lancar. Makanya kami berani insentif ini pakai jaminan bayar hutang tiap bulan. Namun nyatanya insentif ini belum cair sejak setahun. Otomatis kredit jadi macet," ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Gianyar I Made ‘Ahus’ Mahayastra menegaskan, insentif untuk bendesa adat dan kelian itu pasti akan dibayarkan. Namun dia menduga keterlambatan pencairan itu karena OPD terkait belum mengamprah ke Bagian Keuangan. "Pasti dibayar. Kayaknya masih menunggu amprah dari OPD terkait," tegasnya, Selasa (5/10).
Bupati tak akan menghentikan program insentif ini sebagaimana usulan sejumlah bendesa adat. Karena Kabupaten Gianyar masih mampu membayar insentif tersebut. Dia menyebut akan mencairkan insentif ini pada akhir tahun ini.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Gusti Agung Sri Widyawati memberikan penyataan yang berbeda dengan bupati. Dia menolak jika disebut tak mengamprah dana isentif bendesa dan kelian adat itu. Dirinya mengklaim telah merampungkan administrasi terkait pencairan insentif itu. Bahkan telah menandatangani amprah insentif bendesa dan kelian adat ini sampai September 2021. "Administrasi dari kami sudah rampung. Data pengamprahan sudah kami serahkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Gianyar," ujar pejabat asal Desa Butubulan, Kecamatan Sukawati ini.
Sri Widyawati bahkan mengaku tidak pernah mengalami hambatan untuk proses merampungkan administrasi pengamprahan insentif tersebut. "Bisa dicek di BPKAD Gianyar. Kalau kami tidak ada kendala. Saya menjabat (kepala dinas,Red) sejak Januari 2021, sebelumnya urusan insentif ini ada di Bagian Kesra Setda Gianyar," terangnya.
Kepala BPKAD Gianyar Ngakan Jati Ambarsika saat dikonfirmasi mengaku masih mengikuti acara. "Nanti saya jawab, saya masih rapat dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya singkat.*nvi
1
Komentar