nusabali

Birokrasi Kelas Dunia Perlu Pemimpin yang Mampu Beradaptasi

  • www.nusabali.com-birokrasi-kelas-dunia-perlu-pemimpin-yang-mampu-beradaptasi

DENPASAR, NusaBali
Wakil Gubernur Bali Prof Dr Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menyampaikan bahwa birokrasi kelas dunia merupakan tuntutan zaman yang tak terbendung dan tak dapat dihindari.

Menjawab tuntutan tersebut, birokrasi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di level pemimpin yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga dapat bertahan dan keluar sebagai pemenang.

Hal tersebut disampaikannya di hadapan jajaran pejabat birokrasi yang telah menuntaskan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (20/9).  

Lebih jauh Wagub Cok Ace mengatakan sejalan dengan tuntutan terwujudnya birokrasi berkelas dunia, sebuah organisasi tak lagi hanya merupakan wahana mekanistik. Organisasi itu, kata Cok Ace, tak ubahnya seperti organisme yang dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan mereka agar bisa bertahan hidup. “Nah, agar mampu bertahan, organisasi membutuhkan SDM handal dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu dinamis,” ujar mantan Bupati Gianyar ini.

Guru Besar Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar ini berpandangan, PKN Tingkat II menjadi sebuah titik krusial untuk menjawab seluruh tantangan tersebut. Terlebih, PKN Tingkat II yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali secara khusus mengusung tema kepariwisataan yang sudah tentu sangat bermanfaat  diimplementasikan di daerah asal peserta pelatihan. Sementara itu, Kepala BPSDM Bali Gede Darmawa melaporkan, PKN Tingkat II Angkatan X Tahun 2021 telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juni 2021 lalu. PKN Tingkat II Angkatan X melibatkan 40 peserta yang berasal dari instansi dalam daerah seperti Pemprov Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Karangasem, Kejaksaan Negeri Buleleng, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali. Sementara peserta dari luar daerah berasal dari  BPS Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pemprov Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Kupang dan Buton. *nat

Komentar