nusabali

Targetkan 405 Ribu Guru Penggerak hingga 2024

  • www.nusabali.com-targetkan-405-ribu-guru-penggerak-hingga-2024

Meskipun dilakukan seleksi yang ketat, antusias para guru tetap tinggi untuk mendaftar sebagai Guru Penggerak.

JAKARTA, NusaBali

Kebijakan Merdeka Belajar Episode 5 yang bertajuk Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadikan guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Keluaran dari program Pendidikan Guru Penggerak adalah Guru Penggerak yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Sejak diluncurkan pada Juli 2020 sebagai Merdeka Belajar Episode 5, Program Guru Penggerak diminati banyak guru. Saat ini Program Guru Penggerak sudah memiliki tiga angkatan dengan jumlah 2.800 guru per angkatan. Angkatan pertama telah lulus seusai menjalani pendidikan selama sembilan bulan dalam Program Guru Penggerak.

Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Praptono, mengatakan bahwa meskipun dilakukan seleksi yang ketat, antusias para guru tetap tinggi untuk mendaftar sebagai Guru Penggerak.

“Setelah kita berjibaku menyosialisasikan, ternyata luar biasa. Kita punya guru dari berbagai pelosok daerah yang sangat antusias. Angkatan pertama kita terdiri dari 56 kabupaten dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah respons dari masyarakat dari angkatan 1 ke 2, 2 ke 3, dan ketika kita melakukan seleksi untuk angkatan ke-4, luar biasa minat guru kita untuk menjadi Guru Penggerak,” kata Praptono dalam Silaturahmi Merdeka Belajar episode ketujuh yang diselenggarakan secara virtual, pada Kamis, (16/9).

Praptono mengatakan, guru yang mendaftar untuk menjadi Guru Penggerak tidak hanya berada di wilayah perkotaan, melainkan berasal dari berbagai daerah, antara lain Lampung, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, hingga Sorong di Papua Barat. Proses seleksi dan persyaratan yang ketat tidak menyurutkan semangat para guru untuk mendaftar sebagai Guru Penggerak.

“Animo tinggi, meskipun kami menerapkan seleksi yang sangat ketat bagi calon Guru Penggerak mulai dari seleksi administrasi, lalu seleksi tahap 2 dengan CV dan esai. Bahkan dari seleksi tahap 2, kami sudah bisa melihat bagaimana guru-guru ini memiliki potensi pembelajaran pada tahap simulasi dan wawancara,” ujarnya.

Ia menuturkan, target yang dicanangkan Kemendikbudristek untuk Program Guru Penggerak di setiap angkatan dan di setiap daerah selalu tercapai. Kemendikbudristek menyeleksi guru-guru di seluruh negeri dari semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.

Sementara seleksi untuk Guru Penggerak di jenjang SMK baru dimulai pada angkatan keempat. Ditargetkan, jumlah Guru Penggerak hingga akhir 2024 mencapai 405 ribu orang. “Dari angkatan ke angkatan, sasaran dari implementasi Guru Penggerak ini berlipat-lipat. Di angkatan 1 sampai 3 ada 2.800 orang per angkatan. Lalu di angkatan 4 sampai 6 ada 8.000 orang, dan sampai nanti di akhir tahun 2024 kita menargetkan 405.000 Guru Penggerak,” tutur Praptono.

Ia lalu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan dan mengembangkan Program Guru Penggerak, salah satunya kolaborasi dalam aspek anggaran. Saat ini, seluruh pembiayaan Program Guru Penggerak dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Aspek anggaran sangat penting sehingga kita bisa mengimplementasikan lebih baik dan bersinergi dengan pemda. Hasil evaluasi kami bahwa ada potensi di daerah yang bisa kita kapitalisasi untuk bisa lebih mendorong implementasi pendidikan Guru Penggerak, jadi bisa bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.

Menurut Praptono, kolaborasi menjadi hal penting, karena sektor pendidikan adalah kebijakan yang sudah diotonomikan ke daerah, maka pemerintah pusat akan lebih memainkan peran untuk mendorong dan menguatkan potensi yang ada di daerah. Pendidikan Guru Penggerak angkatan 1 sampai 3 bisa menjadi praktik baik dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki guru-guru berkualitas dari pelatihan yang dirancang dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. “Dengan praktik baik ini saya yakin daerah akan terpanggil untuk mengalokasikan APBD-nya sehingga ketika sasaran kita semakin besar maka pembiayaan akan bisa didukung dan didorong pemerintah secara bersama-sama,” katanya. *

Komentar