Biaya Pemilu Jumbo Seperti Industri Dalam Demokrasi

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan biaya pemilu yang jumbo seperti industri dalam demokrasi. Oleh karena itu, pimpinan DPD RI meminta Pemerintah dan DPR RI meninjau kembali sistem pemilu langsung yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun tersebut.

"Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita," ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/9).

Menurut Sultan, biaya pemilu yang terlampau besar juga sangat rawan karena dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Belum lagi jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres. Pemilu langsung hanya jadi ajang adu kuat modal politik yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki.

Memang secara ekonomi bagus, lantaran akan ada banyak uang politik yang beredar di masyarakat. Namun, jika harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri.

Padahal, Indonesia notabene merupakan negara berkembang. Angka ratusan triliun terlalu mubazir bila hanya dijadikan modal pemilu yang sejatinya bisa disiasati secara lebih efektif dan efisien. Untuk itu, sistem pemilu perlu di evaluasi.

"Secara kelembagaan, DPD RI sangat menghormati mekanisme demokrasi yang demikian, tetapi jika membandingkan proses pemilu kita selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbesar hati mengevaluasi sistem pemilu langsung," tegas Sultan.

Sultan mengingatkan, pemerintah perlu memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh utang luar negeri. Jika pemilu harus dibiayai dengan hutang, betapa naifnya bangsa ini. Terlebih suasana bangsa belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. *k22