nusabali

Bansos Dewan Melorot, Fraksi Gerindra Ingin Dikaji Lagi

  • www.nusabali.com-bansos-dewan-melorot-fraksi-gerindra-ingin-dikaji-lagi

DENPASAR, NusaBali
Bantuan hibah/bansos yang difasilitasi DPRD Bali di APBD Perubahan 2021 melorot lagi.

Bantuan hibah yang direncanakan dijatah per anggota dewan sebanyak Rp 200 juta dipangkas lagi menjadi Rp 150 juta per orang. Padahal dana hibah/bansos ini menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali I Ketut Juliarta di Denpasar, Selasa (15/9) menyayangkan pemangkasan bantuan hibah yang difasilitasi DPRD Bali itu. Karena alasan eksekutif adalah efisiensi untuk membantu masyarakat.Bali. "Kami sepakat ada efisiensi untuk masyarakat Bali, tetapi bantuan hibah yang kami fasilitasi kan untuk Krama Bali juga," ujar Juliarta.

Juliarta menyebutkan di tengah Pandemi Covid-19 ini, bantuan hibah untuk masyarakat Bali sangat dirasakan dalam menghidupkan kegiatan ekonomi di masyarakat bawah. Terutama pelaku usaha kecil dan menengah. "Dengan dipangkasnya bantuan hibah yang difasilitasi kawan-kawan dewan oleh eksekutif ya otomatis berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi di akar rumput, atau masyarakat kecil. Harusnya jangan dipangkas lagi, nilainya sudah kecil, tambah tipis lagi," tegas politisi asal Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung ini.

Menurut Juliarta, pengalaman sebelumnya ketika dana hibah/bansos dicairkan kepada masyarakat, kegiatan masyarakat berjalan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, peran pemerintah dan dewan sangat diperlukan, supaya ekonomi bergerak.

"Misalnya kelompok masyarakat yang sudah menyiapkan program membangun bale adat, kemudian mereka dapat bantuan hibah, semua elemen di desa dapat manfaatnya. Tukang bangunan dapat manfaatnya, penjual material dapat manfaatnya. Jadi perputaran uang dan ekonomi masyarakat jalan," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra Bali ini.

Menurut Juliarta, pihak Fraksi Gerindra sendiri sudah menyampaikan persoalan dana hibah/bansos yang melorot berkali-kali kepada eksekutif. Bahkan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali juga sudah muncul dalam sidang paripurna DPRD Bali, Senin (14/9) lalu. "Nanti eksekutif dalam hal ini Gubernur Bali, akan menjawab. Ya kalau ada efisiensi kami mendukung, tetapi untuk ke masyarakat supaya dipertimbangkan," ujar Juliarta. *nat

Komentar