'Segera Tetapkan Hari H Coblosan'
KPU: Ini Penting untuk Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024
KPU RI sebelumnya mengusulkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.
JAKARTA, NusaBali
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra meminta Komisi II DPR segera mengesahkan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 agar persiapan bisa segera dilakukan. KPU mengusulkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 21 Februari 2024. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024.
"Kami berharap penetapan hari H Pemilu dan Pilkada bisa segera ditetapkan, karena ini penting untuk persiapan kami," ujar Ilham Saputra saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI secara fisik dan virtual, Senin (6/9).
Ilham menjelaskan, usulan tanggal pelaksanaan Pemilu pada 21 Februari 2024 dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yaitu demi memberikan waktu memadai untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Legistatif dan Pemilu Presiden. Kemudian turut memperhatikan beban kerja dari badan adhoc KPU yang beririsan dengan tahapan pemilihan.
Selain itu tidak bertepatan dengan hari kegiatan keagamaan. "Kami menghitung, Ramadhan jatuh pada bulan April sehingga rekapitulasi perhitungan suara tidak bertepatan dengan hati keagamaan seperti Idul Fitri," papar Ilham.
Sementara pertimbangan mengenai usulan Pilkada pada 27 November 2024, kata Ilham, mengacu pada persiapan pemilihan 2018 yang 12 bulan. Lalu, persiapan pemilu 2019 menghabiskan waktu 20 bulan dan persiapan pemilihan 2020 berlangsung 15 bulan. Oleh karenanya, penetapan pelaksanaan Pilkada sangat krusial.
"Alangkah baiknya segera kita sepakati," ucap Ilham. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan biaya Pemilu 2024 jika dihitung-hitung mahal lantaran bisa menghabiskan Rp150 triliun. Pihak-pihak terkait harus punya komitmen agar penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik dan berkualitas.
Untuk itu, Rapat belum menetapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak hadir dalam Rapat, karena sedang menjalankan tugas ke Papua. Mereka pun akan Rapat kembali pada 16 September nanti. "Rapat hari ini saya skor dan dilanjutkan kembali pada 16 September. Pada tanggal tersebut, kita bahas lebih mendalam lagi. Semoga Mendagri juga bisa hadir," imbuh Ahmad Doli. *k22
"Kami berharap penetapan hari H Pemilu dan Pilkada bisa segera ditetapkan, karena ini penting untuk persiapan kami," ujar Ilham Saputra saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI secara fisik dan virtual, Senin (6/9).
Ilham menjelaskan, usulan tanggal pelaksanaan Pemilu pada 21 Februari 2024 dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yaitu demi memberikan waktu memadai untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Legistatif dan Pemilu Presiden. Kemudian turut memperhatikan beban kerja dari badan adhoc KPU yang beririsan dengan tahapan pemilihan.
Selain itu tidak bertepatan dengan hari kegiatan keagamaan. "Kami menghitung, Ramadhan jatuh pada bulan April sehingga rekapitulasi perhitungan suara tidak bertepatan dengan hati keagamaan seperti Idul Fitri," papar Ilham.
Sementara pertimbangan mengenai usulan Pilkada pada 27 November 2024, kata Ilham, mengacu pada persiapan pemilihan 2018 yang 12 bulan. Lalu, persiapan pemilu 2019 menghabiskan waktu 20 bulan dan persiapan pemilihan 2020 berlangsung 15 bulan. Oleh karenanya, penetapan pelaksanaan Pilkada sangat krusial.
"Alangkah baiknya segera kita sepakati," ucap Ilham. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan biaya Pemilu 2024 jika dihitung-hitung mahal lantaran bisa menghabiskan Rp150 triliun. Pihak-pihak terkait harus punya komitmen agar penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik dan berkualitas.
Untuk itu, Rapat belum menetapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak hadir dalam Rapat, karena sedang menjalankan tugas ke Papua. Mereka pun akan Rapat kembali pada 16 September nanti. "Rapat hari ini saya skor dan dilanjutkan kembali pada 16 September. Pada tanggal tersebut, kita bahas lebih mendalam lagi. Semoga Mendagri juga bisa hadir," imbuh Ahmad Doli. *k22
Komentar