Kalau Tak Ada Pandemi, Ekonomi Bali Bombastis di Kepemimpinan Koster

Jika tidak ada pandemi Covid-19, ekonomi Bali di bawah Gubernur Koster bisa bombastis. Sayangnya lagi, kebijakan Gubernur Koster belum terkomunikasikan dengan baik ke bawah. Analisis ini, antara lain, disampaikan akademisi yang kini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Denpasar, Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana, kepada NusaBali di Denpasar, Senin (6/9). Raka Suardana menyebutkan, selama 3 tahun kepemimpinan Koster-Cok Ace, banyak kebijakan yang sebenarnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ada 15 Peraturan Daerah (Perda) dan 25 Peraturan Gubernur (Pergub) Bali yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas diterbitkan di era Gubernur Koster.

Kemudian, kata Raka Suardana, sejumlah pembangunan infrastruktur terus menggeliat, walaupun musim pandemi Covid-19. "Pembangunan infrastruktur untuk keseimbangan perekonomian Bali Utara dan Bali Selatan, Bali Barat dan Bali Timur, dengan anggaran triliun rupiah sudah jalan. Perjuangan Gubernur Koster mendapatkan anggaran triliunan rupiah ini harus kita akui dan apresiasi," tandas Raka Suardana.

Selain itu, Gubernur Koster juga terbitan regulasi seperti kebijakan penggunaan Kain Endek Bali hingga regulasi pengaturan minuman tradisional Arak Bali, yang sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Artinya, vsi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang dicanangkan sudah jalan," terang Raka Suardana.

Menurut Raka Suardana, Gubernur Koster juga diuntungkan dengan pemerintahan yang ‘satu jalur’, di mana semua kepala daerah di Bali saat ini, para bupati/walikota, adalah kader PDIP, kecuali Bupati Jembrana. Satu sampai dua tahun, pola satu jalur itu jalan. Sayangnya, kata Raka Suardana, pandemi Covid-19 meluluhlantakkan semuanya.

"Kalau tidak ada pandemi Covid-19, perekonomian Bali bisa meledak bombastis pertumbuhannya di bawah kepemimpinan Gubernur Koster. Sayang, pandemi Covid-19 melanda, terjadilah refocusing anggaran APBD Bali. Semuanya diarahkan untuk memulihkan situasi pandemi Covid-19," papar akademisi kelahiran Mataram, NTB, 1 Februari 1964 ini.

Raka Suardana mengatakan, kalau situasi pandemi Covid-19 sudah pulih, pemerintahan di bawah Gubernur Koster-Wagub Cok Ace perlu melakukan penerapan komunikasi publik yang bagus. Pasalnya, sebaik apa pun program itu, tapi kalau tidak dikomunikasikan kepada masyarakat dengan baik, program pemerintah tidak dianggap berpihak kepada rakyat.

“Di sini Gubernur Koster perlu tim media dan tim komunikasi publik yang bagus. Birokrasi yang membidangi urusan komunikasi juga perlu mengkomunikasikan program Gubernur kepada masyarakat dengan baik, biar nyambung," tegas akademisi peraih gelar Profesor pertama di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII ini.

Raka Suardana mencontohkan ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di Bali. Itu adalah kebijakan pusat, bukan keinginan Gubernur Koster pribadi. Tetapi, karena penyampaian dan sosialisasi ke bawah kurang pas, malah jadi bahan bully di media sosial. “Seolah-olah PPKM Level 4 ini Pemprov Bali yang buat. Padahal, kita tahu betul PPKM itu kebijakan pusat yang tujuannya menyelamatkan dan mengutamakan kesehatan masyarakat dari penularan Covid-19," katanya.

Kondisi antipati masyarakat ini, kata Raka Suardana, semakin menjadi-jadi ketika aparat atau birokrasi di bawah melakukan pola penegakan aturan PPKM secara keras kepada masyarakat. Misalnya, pedagang nasi jinggo dapat tindakan keras.

“Memang perlu tegas, tapi persuasif dikit-lah. Dulu, di awal-awal pandemi Covid-19 kan Pak Gubernur Koster tegas melakukan penertiban kegiatan masyarakat, sehingga Covid-19 lebih terkendali. Sekarang malah masyarakat jadi berani melanggar di mana-mana. Ya, karena komunikasi lagi masalahnya," beber Raka Suardana.

Soal pertumbuhan ekonomi, Raka Suardana mengatakan ekonomi Bali sangat terjerumus dalam akibat pandemi Covid-19, karena tergantung dengan sektor tersier yakni pariwisata. "Turunan pariwisata itu banyak sektor. Pegawai kapal pesiar malah banyak kena PHK. Hotel dan restoran pun banyak tutup, sementara usaha perjalanan wisata mati."

Menurut Raka Suardana, Gubernur Koster punya tim ahli yang cukup kuat. Pembangunan Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Barat, dan Bali Timur cukup bagus idenya. “Anggaran pusat juga banyak mengali ke Bali atas perjuangan Gubernur Koster. Tapi, ya begini kondisi, mau bagaimana lagi, susah juga bicara pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19," ulas mantan Mahasiswa Teladan Lingkungan Kopertis Wilayah VIII ini. *nat