Dibatasi, UKM di Objek Wisata

JAKARTA, NusaBali

Banyaknya UKM yang menjual barang dagangannya di sekitar objek wisata dikhawatirkan akan menurunkan omzet penjualan. Jumlah UKM ini pun rencananya akan dibatasi guna memberikan persaingan sehat antar UKM.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyampaikan, kelebihan jumlah pedagang justru akan merugikan pedagang itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang membatasi UKM untuk menjual barang dagangannya di daerah objek wisata. 

"Jumlah pedagang akan kita batasi hingga untung. Kalau terlalu banyak justru merugikan para pedagang itu sendiri. Jadi ada yang jual kain, kerajinan, itu jumlahnya tidak banyak," tutur Rizal Ramli, Selasa (24/11).

Selain untuk keuntungan bagi para pelaku industri UKM, pembatasan UKM ini juga dilakukan agar tidak memberikan efek jenuh bagi turis asing yang datang ke Indonesia. Pasalnya, dengan banyaknya para penjual tentunya barang yang diperdagangkan dengan jenis serupa pun turut bertambah.

Tak hanya UKM, sektor swasta pendukung infrastruktur pariwisata pun juga dibatasi. Sebagai contoh pada proyek pengembangan pariwisata di Danau Toba. Dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan tender bagi investor yang berminat untuk mengembangkan bisnis perhotelan di sekitar Danau Toba. "Nanti akan dibentuk tender 10 hotel. Untuk saat ini 10 hotel dulu. Nanti kita lihat perkembangannya," pungkas Rizal.

Sementara itu, guna meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, pemerintah telah memberikan bebas visa kepada 47 negara. Kebijakan ini diyakini akan mampu menarik wisatawan guna mencapai target 10 juta wisatawan hingga akhir tahun 2015.

Meskipun dinilai menguntungkan, namun kebijakan ini dinilai tidak adil karena Indonesia tidak diberikan bebas visa oleh sebagian besar negara yang justru diberikan bebas visa oleh Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai keadaan ini justru merupakan hal positif bagi Indonesia. "Ada menteri yang bilang, kenapa kita tidak mendapatkan bebas visa, sedangkan kita memberikan bebas visa? Saya justru bersyukur. Kalau Indonesia diberikan bebas visa, maka orang Indonesia ini akan keluyuran ke mana-mana," jelas Rizal Ramli.

Keadaan ini dikhawatirkan akan membahayakan kurs mata uang dalam negeri karena besarnya permintaan dolar AS. Rizal pun menambahkan perlu ada syarat khusus agar Indonesia bisa mendapatkan bebas visa. "Nanti kalau pendapatan per kapita di atas USD15 ribu baru kita urusi bebas visa," ujar Rizal.

Untuk diketahui, hingga akhir tahun 2015 pemerintah masih menargetkan untuk memberikan bebas visa kepada 20 negara tambahan. Penambahan ini diharapkan akan mampu mendorong jumlah wisatawan agar target 20 juta wisatawan pada 5 tahun yang akan mendatang bisa tercapai.